PERATURAN BUPATI (PERBUP) - PEDOMAN PENGADAAN GURU TIDAK TETAP UNTUK SD, SLTP, SMU/SMK
2002
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 471, 19/07/2002
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Guru Tidak Tetap Untuk SD, SLTP, SMU/SMK
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka upaya untuk memenuhi
kekurangan Guru untuk SD, SLTP, SMU / SMK
dipandang perlu diangkat Guru Tidak Tetap; bahwa untuk pelaksanaan tersebut perlu diatur Pedoman Pengadaan Guru Tidak Tetap; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890 ); Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3468 ); Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3702 ); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839 ); Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 ); Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ( Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3520 ); Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 03/MEN/1994 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Tenaga Kerja Borongan, dan Tenaga Kerja Kontrak; Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 79 Tahun 2002 tentang Pegawai Tidak Tetap ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 16 Seri E ).
Kedudukan; Persyaratan, Pengumuman Dan Lamaran; Penyaringan Dan Kriteria Penilaia; Pengangkatan; Hak Dan Kewajiban; Jaminan Sosial Tenaga Kerja; Pemberhentian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2002.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 472 Tahun 2006
TATA CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM UNTUK PEMERINTAH
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 472, BD.2006/No.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyetoran Laba Bersih Perusahaan Daerah Air Minum untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Karanganyar, maka perlu mengatur Tata Cara
Penyetoran Laba bersih Perusahaan Daerah Air Minum untuk
Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998; Peraturan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten KaranganyarNomor 23 Tahun 2001;
Peraturan bupati (perbup) tentang tata cara penyetoran laba bersih perusahaan daerah air minum untuk pemerintah kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2006.
TATA CARA PENYETORAN LABA BERSIH PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN DAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 473, BD.2006/No.47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyetoran Laba Bersih Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa
Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan
Kredit Kecamatan dan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor
20 Tahun 2002 tentang Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit
Kecamatan ( PD BPR BKK) , maka perlu mengatur Tata Cara
Penyetoran Laba bersih Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan
( PD BKK ) dan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan
( PD BPR BKK ) untuk Pemerintah Kabupaten Karanganyar; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1993; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 221/KMK.017/1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 44
Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 45
Tahun 2000; Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 46
Tahun 2000; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2002;
Peraturan bupati (perbup) tentang tata cara penyetoran laba bersih perusahaan daerah badan kredit kecamatan dan perusahaan daerah bank perkreditan rakyat badan kredit kecamatan untuk pemerintah kabupaten karanganyar
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2006.
4 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 473 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 473, BD.2009/No. 59 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI)
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
berkomitmen untuk mewujudkan sekolah murah yang
bermutu pada jenjang pendidikan dasar khususnya
Sekolah Dasar (SD) dan Madarasah Ibtidaiyah (MI); bahwa untuk mencapai pendidikan yang bermutu pada
jenjang pendidikan dasar dapat ditempuh melalui
pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS); bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Sekolah
Dasar (SD) dan Madarasah Ibtidaiyah (MI);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008
Peraturan ini menjabarkan maksud,tujuan,dan fungsi; prinsip MBS; Kinerja MBS; Tahapan implementasi MBS; Pembiayaan; lain-lain terkait elaksanaan manajemen berbasis sekolah (MBS) pada sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2009.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 473 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 473, BD.2010/No.20 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pemberian Sebagian Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara, maka dipandang perlu diatur Pemberian Bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu Kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat Pemberian bagi Hasil Retribusi Daerah Tertentu kepada Desa di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2010.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 473 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kewenangan Dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelola Irigasi Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif Di Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
