Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,159 detik

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.05/2020 Tahun 2020

Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian COVID-19 / Corona

Download :
Peraturan OJK Nomor 40 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Perintah - Tertulis - Penanganan - Permasalahan - Lembaga - Jasa Keuangan - Nonbank

2020

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan NO. 40/POJK.05/2020, LN.2020/NO.151, TLN NO.6529, ojk.go.id : 11 hlm.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 2020, perlu menetapkan Peraturan OJK tentang Perintah Tertulis untuk Penanganan Permasalahan Lembaga Jasa Keuangan Nonbank (LJKNB).
Dasar hukum Peraturan OJK ini adalah UU Nomor 21 Tahun 2011 dan UU Nomor 2 Tahun 2020.
Peraturan OJK ini mengatur mengenai kewenangan OJK untuk memberikan perintah tertulis kepada LJKNB untuk melakukan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi; atau menerima Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan/atau Integrasi. LJKNB yang diberikan Perintah Tertulis wajib menyusun dan menyampaikan rencana pelaksanaan untuk menindaklanjuti Perintah Tertulis.

CATATAN:

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2020.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013

Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Gratifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 27/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Pengendaliam Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 20 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 93/M-DAG/PER/12/2014 Tahun 2014

Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kehutanan dan Perkebunan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 08/M-DAG/PER/1/2015 Tahun 2015 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 86/M-DAG/PER/11/2014 Tahun 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 93 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/P/M.KOMINFO/3/2007 Tahun 2007

Standar Penyiaran Digital Terestrial Untuk Televisi Tidak Bergerak di Indonesia

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkominfo No. 5/PER/M.KOMINFO/2/2012 Tahun 2012 tentang Standar Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free-To-Air)

Download :
Permen Kominfo Nomor 7 Tahun 2007.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 116/Permentan/SR.120/11/2013 Tahun 2013

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi Dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 23 Tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura

Diubah dengan :

Permentan No. 34/PERMENTAN/HR.060/9/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/PERMENTAN/SR.120/8/2012 Tentang Produksi, Sertifikasi Dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura

Mengubah :

Permentan No. 48/Permentan/SR.120/8/2012 Tahun 2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura

Download :
Permentan Nomor 116 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21/M-IND/PER/2/2015 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Perindustrian

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenperin No. 27/M-IND/PER/7/2017 Tahun 2017 tentang Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah Melalui Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan

Diubah dengan :

Permenperin No. 20/M-IND/PER/3/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2014 Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Induastri Menengah

Mengubah :

Permenperin No. 48/M-IND/PER/6/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 11/M-IND/PER/3/2013 Tentang Program Restrukturisasi Mesin dan/atau Peralatan Industri Kecil dan Menengah
Permenperin No. 11/M-IND/PER/3/2014 Tahun 2014 tentang Program Restrukturisasi Mesin Dan/Atau Peralatan Industri Kecil Dan Induastri Menengah

Download :
Permenperin_No.21_2015_.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sibolga No. 903/17/2012 Tahun 2012

Perubahan Peraturan Walikota Sibolga Nomor 903/23/2011 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

APBD

Download :
PERWAL KOTA SIBOLGA NO. 17 TAHUN 2012_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 09A Tahun 2017

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Tim Ahli Bangunan Gedung

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
Peraturan Wali Kota_09.A_2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 68/Permentan/OT.140/6/2013 Tahun 2013

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Gula Kristal Putih Secara Wajib

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 68 Tahun 2013.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 10A Tahun 2018

Pedoman Penilaian Resiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

Sistem Pengendalian Intern

Download :
Perwal No. 10 A TAhun 2018.pdf

Abstrak

penilaian resiko

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 10A, BD.2018/NO.10A

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penilaian Resiko Pada Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian resiko dan dalam rangka peningkatan kualitas penerapam SPIP, diperlukan pedoman penialian resiko yang dapat dipergunakan untuk menyusun dokumen penialian resiko sebagai pengendalian atas kegiatan utama pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan sehingga perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penilaian Resiko pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 8 Tahun 2006; PP No 60 Tahun 2008; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penyelenggaraan Penilaian Resiko, Kelembagaan Penilaian Resiko, Pelaporan dan Evaluasi, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
19 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2013.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perindustrian ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2015.