Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Formal Berbentuk Taman Kanak-Kanak Di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (40 Perda kab. Karawang No. 19 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Pebup tentang Penyelenggaraan dan penegelolaan Pendidikan Anak Usia Dini formal berbentuk taman kanak kanak di Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara RI Tahun 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 tahun 2014 sebagaiamana telahbeberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan dan kebudayaan No. 18 tahun 2016; Perda Kab. Karawang No. 19 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Paud, Pengelolaan Paud, Pendirian Dan Perizinan Paud, SPM Pendidikan Paud, Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan Dan Pengawasan, Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 349, BD.2009/No.57 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok serta Uraian Tugas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 181 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok serta Uraian Tugas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 181 Tahun 2009.
Peraturan ini memuat Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok serta Uraian Tugas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas san Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2009.
24 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 349 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Keboncau, telah diselenggarakan penegasan batas desa, dan berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri Nomor 45 Tahun 2016, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Palasari Kecamatan Ujungjaya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No.13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal Di Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perda Kab. Karawang No. 19 Tahun 2019 maka perlu menetapkan Perbup tentang penyelenggaraan satuan Pendidikan Nonformal di Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (6) Uu Dasar Negara RI Tahun 1945; UU NO. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaiamana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; Permen Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2018; Perda Kab. Karawang No. 19 Tahun 2019.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Satuan PNF, Nama Lembaga, Pesera Didik, Guru Dan Tenaga Kependidikan, Kurikulum, Evaluasi Dan Pelaporan, Pengawasan Badan Pembinaan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2023.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 349, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tentang Mengubah Ketiga Kalinya Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Tentang Penjualan Minuman Keras
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 350 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 350, BD.2010/No.11 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa wilayah Kabupaten Banjarnegara memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang potensial terjadi bencana, baik yang disebabkan karena faktor alam, faktor non-alam maupan faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis yang dalam tingkat kondisi tertentu dapat menghambat pembangunan daerah; bahwa untuk menanggulangi bencana yang mungkin terjadi perlu dilakukan berbagai upaya secara cepat dan tepat, terpadu dan terkoordinasikan dengan baik melalui berbagai kegiatan yang meliputi pencegahan, penyelamatan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan rekonsiliasi; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 02 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 18 Tahun 2008.
Peraturan ini memuat tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2010.
12 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat