Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,264 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu Nomor 7.c Tahun 2018

Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi Angota DPRD Kota Kotamobagu

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
Perwali Kotamobagu No. 7.c Th. 2018 - Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi Angota DPRD Kota Kotamobagu.pdf

Abstrak

TUNJANGAN-PERUMAHAN-TRANSPORTASI-PIMPINAN-ANGGOTA-DPRD

2018

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 7.c, BD.KOTAMOBAGU2018/NO.7.c

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Tunjangan Transportasi Angota DPRD Kota Kotamobagu

ABSTRAK:

- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Perda No. 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Kotamobagu perlu menetapkan besaran Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD serta Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kota Kotamobagu.
- Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; - UU Nomor 17 Tahun 2003; - UU Nomor 33 Tahun 2004; - UU Nomor 4 Tahun 2007; - UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; - PP Nomor 58 Tahun 2005; - PP Nomor 18 Tahun 2017; - Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, sebagiamana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; - Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; - Permendagri Nomor 62 Tahun 2017; - Perda Kota Kotamobagu Nomor 4 Tahun 2017.
- Tunjangan Perumahan dikelompokan ke dalam 3 kelompok, yaitu: 1. Ketua sebesar Rp28.000.000; 2. Wakil Ketua masing-masing sebesar Rp23.500.000; 3. Anggota masing-masing sebesar Rp14.000.000; - Besaran tunjangan di atas sudah termasuk pembebanan PPh. - Besaran Tunjangan Transportasi bagi anggota DPRD diberikan sebesar Rp15.500.000- - Pimpinan DPRD yang memiliki kendaraan dinas jabatan tidak diberikan tunjangan transportasi, bagi Anggota DPRD yang telah diberikan tunjangan transportasi tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan/ operasional; - Kendaraan dinas jabatan/ operasional yang dipinjampakaikan kepada Anggota DPRD wajib dikembalikan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, sebelum pembayaran tunjangan transportasi.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2018.
5 halaman (8 Pasal)

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 020/KA/I/2012 Tahun 2012

Pedoman Penilaian Risiko Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Ketenagakerjaan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BATAN Batan No. 5 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 020/KA/I/2012 Tentang Pedoman Penilaian Risiko Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (Standar Batan Bidang Administrasi, Manajemen Dan Organisasi)

Download :
Perka BATAN Nomor 20 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 12A Tahun 2014

Pertelaan, Sertifikat Laik Fungsi dan Akta Pemisahan Rumah Susun

Perumahan, Permukiman

Download :
5760_PERWALI_NO_12-A_TAHUN_2014.pdf

Abstrak

rumah susun

2014

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 12A, BD.2014/No. 22

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pertelaan, Sertifikat Laik Fungsi dan Akta Pemisahan Rumah Susun

ABSTRAK:

bahwa rumah susun terbagi atas satuan rumah susun yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah; bahwa satuan rumah susun yang dapat dimiliki secara terpisah memerlukan adanya Sertifikat Hak Milik atas satuan rumah susun sebagai alat bukti kepemilikan yang sah; bahwa untuk penerbitan SHM atas Sarusun dipandang perlu dilakukan penerbitan sertifikat laik fungsi, akta pemisahan sarusun dan pengesahan pertelaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perwali tentang Pertelaan Sertifikat Laik Fungsi dan Akta Pemisahan Rumah Susun;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 5 Tahun 1960; UU No 28 Tahun 2002; UU No 32 Tahun 2004; UU No 26 Tahun 2007; UU No 1 Tahun 2011; UU No 12 Tahun 2011; UU No 20 Tahun 2011; PP No 4 Tahun 1988; PP No 15 Tahun 2010; Perka BPN No 2 Tahun 1989; Perka BPN No 4 Tahun 1989; PermenPU No 60/PRT/2007; PermenPU No 25/PRT/2007; PermenPUPR No 10/PERMEN/M/2008; Perda No 8 Tahun 2009; Perda No 7 Tahun 2011;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kewajiban pelaku pembangunan rusun, pertelaan, sertifikasi laik fungsi, pemilikan satuan rumah susun, pembiayaan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2014.
12 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 26A Tahun 2011

Pemberian Honorarium Bagi Peneliti/Tim Asistensi Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Organisasi Perangkat Daerah Untuk Penyusunan Rancangan APBD Perubahan Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2011 Dan Penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2012

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 28/M-DAG/PER/5/2014 Tahun 2014

Ketentuan Impor Baja Paduan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
Permendag No. 28 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 /POJK.04/2018 Tahun 2018

Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk Kepala Pemodal Profesional

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Download :
pojk 11-2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

Pengadaan Barang/Jasa Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 33 Tahun 2020 tentang Barang dan Persyaratan Barang yang Dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang

Diubah dengan :

Permendag No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

Mengubah :

Permendag No. 08/M-DAG/PER/2/2013 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Menteri Perdangangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang
Permendag No. 37/M-DAG/PER/11/2011 Tahun 2011 tentang Barang yang Dapat Disimpan di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang

Download :
Permendag No. 35 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/PERMEN-KP/2014 Tahun 2014

Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Perikanan dan Kelautan Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 23/PERMEN-KP/2016 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Mencabut :

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Download :
Permen KKP Nomor 34 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24/PERMEN-KP/2017 Tahun 2017

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan

Perikanan dan Kelautan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 73/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Riset Perikanan Perairan Umum Dan Penyuluhan Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 24 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tahun 2021

Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permen BUMN No. PER-7/MBU/09/2022 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-11/MBU/07/2021 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

Mencabut :

Permen BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

Download :
PER-11-MBU-07-2021.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2018.