PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 247.339 peraturan dalam 1,054 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 269 Tahun 1963
Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 269 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur Negara
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 269 Tahun 1967
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 269 Tahun 2021
Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi
Status Peraturan
Dicabut sebagian dengan
  1. PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 14 Tahun 2024 tentang Sistem Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin Untuk Penyederhanaan Birokrasi
    Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5) dan Ayat (6) Pasal 21
Mencabut
  1. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 269 Tahun 2023
Desa
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 269 Tahun 1965
Pendidikan
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 269 Tahun 2006
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sistem Pengendalian Intern
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 269 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 270 Tahun 1966
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan