Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 255, https://jdihn.go.id/
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Perda Propinsi Jawa Barat Tentang Pernyataan Tertulis Pernyataan Mutatis Mutandis Mempergunakan Peraturan Nomor 28 Dan 29 Tahun 1950
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Cintajaya Kecamatan Jatigede
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 255 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020
tentang Roadmap Reformasi Birokrasi 2020-2024, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022
tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten
Purbalingga Tahun 2021-2026;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi 2020-2024, maka Peraturan Bupati
Nomor 121 Tahun 2022 tentang Roadmap Reformasi
Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 perlu
diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten
Purbalingga Tahun 2021-2026.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 72 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga yang meliputi pelaksanaan dan rencana aksi, jangka waktu, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan dan pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2023.
Peraturan Bupati Nomor 121 Tahun 2022 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 dicabut.
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 255 Tahun 2023
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 255, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Pemalang Tentang Mengubah Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Pemalang Tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 255 Tahun 2021
PETUNJUK - PELAKSANAan - PERATURAN DAERAH - PEMBERDAYAAN DAN PENEMPATAN - TENAGA KERJA
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 255, BD.2021/No.255
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
Berdasarkan kentuan. Pasal 12 ayat (4). pasal
20 ayat 151,pasal 27 ayat (6) Pasal 31 aya (7) dan Pasal 36 ayat (6)
Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja ,perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan penempatan tenaga kerja
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 13 Tahun 2003;UU No 23 Tahun 2014;UU No 11 Tahun 2020;Peraturan Menteri ketenagakerjaan No 39 ayat 2016;Perda No 2 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan umum ,Ruang lingkup,Wajib lapor lowongan perkerjaan,Pemberdayaan tenaga kerja lokal,Pendaftaran TKL,Penempatan tenaga kerja lokal,Mekanisme akad,Perlindungan pelatihan dan pengembangan masyarakat,Pembinaan dan pengawasan,ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
17 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 256 Tahun 2017
penetapan dan penegasan batas desa sendawar kecamatan semindang alas maras kabupaten seluma
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 256, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 256
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. untuk menjamin tertib administratib pemerintah, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sendawar Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Sendawar secara pasti di Kecamatan Semindang alas Maras Kabupaten SEluma Provinsi Bengkulu;
b. brdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Perauran Bupati tentang Penetapan Batas Desa/Kelurahan;
1.UU No. 9 Tahun 1967
2.UU No. 3 Tahun 2003
3.UU No. 26 Tahun 2007
4.UU No. 43 Tahun 2008
5.UU No. 6 Tahun 2014
6.UU No. 23 Tahun 2014
7.PP No. 38 Tahun 2007
8.PP No. 78 Tahun 2007
9.PEMENDAGRI No. 76 Tahun 2012
10. PEMENDAGRI No. 58 Tahun 2015
11. PEMENDAGRI No. 45 Tahun 2016
12.KEMENHUT No. SK>784/Menhut-II 2012
13.PERDA No. 7 Tahun 2005
14.PERDA No. 9 Tahun 2009
15.PERDA 2 Tahun 2013
Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2017.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 256, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Penetapan Perusahaan Industri Kapal Swasta Sebagai Perusahaan Vital
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 1964.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
