Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,169 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.011/2011

Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 70/PMK.04/2012 tentang Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan

Download :
PMK -27pmk-011_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 105/PMK.011/2012

Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan dan/atau Perbaikan Kapal untuk Tahun Anggaran 2012

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 105 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.011/2011

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Kawat Bindrat

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Download :
PMK Nomor 57 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.07/2011

Alokasi Definitif Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Anggaran 2011

Perpajakan

Download :
PMK Nomor 210 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 130/PMK.02/2008

Tata Cara Penghitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT. Asabri (Persero)

APBN

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 257/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Asabri (Persero)

Download :
PMK Nomor 130 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 135/PMK.05/2022

Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download :
135_PMK.05_2022.pdf

Abstrak

PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN – PENGHASILAN PEJABAT ADMINISTRASI- INSTANSI PUSAT

2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 135/PMK.05/2022, BN.2022/NO. 900; https:jdih.kemenkeu.go.id : 9 Hlm

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 huruf a Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemberian dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi bagi Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pusat yang Dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), UU 5 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.6, TLN No.5494), PP 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 185, TLN No.5423) sebagaimana telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 229, TLN No.6267), PP 11 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 No. 63, TLN No.6037) sebagaimana telah diubah dengan PP 17 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No.68, TLN No.6477), Perpres RI 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres RI 50 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No.84), Permenkeu RI 190/PMK.01/2012 (BN Tahun 2012 No.1191) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 178/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No.1736), Permenkeu RI 80/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No.865), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No.1031).
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Peraturan Menteri ini mengatur mengenai tata cara pemberian dan penghentian pembayaran penghasilan Pejabat Administrasi yang terdampak penataan birokrasi bagi PNS di instansi pusat yang dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara. Pejabat Aclministrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional diberikan penghasilan yang besarannya ticlak mengalami penurunan clibancling penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi. Berdasarkan pemetaan penurunan penghasilan, PPK membuat daftar perhitungan pembayaran berdasarkan komponen penghasilan yang mengalami penurunan. Dalam hal komponen penghasilan yang mengalami penurunan penghasilan adalah tunjangan jabatan dan/ atau tunjangan lain yang melekat pada jabatan, daftar perhitungan pembayaran penghasilan dibuat dengan menggunakan aplikasi gaji. Dalam hal terdapat kelebihan/keterlanjuran pembayaran penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional, kelebihart/keterlanjuran pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib dilakukan pengembalian/penyetoran ke kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2022.
17 HLM, Lampiran halaman 10-17.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31/PMK.08/2018

Penjualan Surat Utang Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 27/PMK.08/2020 tentang Penjualan Sura Utang Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik

Mencabut :

PMK No. 42/PMK.08/2014 tentang Penjualan Obligasi Negara Kepada Investor Ritel di Pasar Perdana Domestik

Download :
PMK Nomor 31 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.010/2017

Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 52/PMK.010/2022 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan)

Diubah dengan :

PMK No. 14/PMK.05/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 29/PMK.010/2017 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Republik Islam Pakistan

Mencabut :

PMK No. 116/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan
PMK No. 26/PMK.011/2013 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan

Download :
PMK Nomor 29 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.05/2017

Tata Cara Pengelolaan Dana Jaminan Penugasan Pembiayaan Infrastruktur Daerah

APBN

Download :
PMK Nomor 125 Tahun 2017.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 214/PMK.02/2017

Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Download :
PMK Nomor 214 Tahun 2017.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT