Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 27/PMK.08/2020

Penjualan Sura Utang Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Dalam rangka penjualan SUN Ritel, Pemerintah dapat menetapkan Mitra Distribusi untuk membantu dalam melakukan pemasaran, penawaran dan/atau penjualan SUN Ritel. Dokumen penjualan SUN Ritel meliputi Memorandum Informasi dan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Ritel. Setelmen penjualan SUN Ritel dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah penetapan hasil penjualan SUN Ritel. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dalam pelaksanaan penjualan SUN Ritel, Direktur Jenderal dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk tindak lanjut atas penyelesaian Keadaan Kahar. Seluruh hasil penjualan SUN Ritel dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hasil penjualan SUN Ritel diumumkan kepada publik setelah penetapan hasil penjualan SUN Ritel.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.08/2020 Tahun 2020 tentang Penjualan Sura Utang Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

27/PMK.08/2020

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

30 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

31 Maret 2020

Tanggal Berlaku

31 Maret 2020

Sumber

BN. 2020/NO. 304, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 24 HLM

Subjek

PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

Halaman ini telah diakses 2246 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

27_PMK.08_2020.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PMK No. 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik

SURAT UTANG NEGARA - RITEL - PASAR PERDANA DOMESTIK
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 27/PMK.08/2020, BN. 2020/NO. 304, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 24 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Penjualan Sura Utang Negara Ritel Di Pasar Perdana Domestik
ABSTRAK:	Bahwa untuk melakukan penyempurnaan pengaturan penjualan Surat Utang Negara dengan mengakomodir penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik untuk dapat ditunjuk menjadi mitra distribusi Pemerintah terhadap penjualan Surat Utang Negara Ritel di pasar perdana domestik, perlu melakukan pengaturan kembali Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.08/2018 dengan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik. Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD 1945, UU 24 Tahun 2002 (LN Tahun 2002 No.110, TLN No.4236), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166, TLN No.4916), Perpres RI 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No.51). Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Dalam rangka penjualan SUN Ritel, Pemerintah dapat menetapkan Mitra Distribusi untuk membantu dalam melakukan pemasaran, penawaran dan/atau penjualan SUN Ritel. Dokumen penjualan SUN Ritel meliputi Memorandum Informasi dan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) SUN Ritel. Setelmen penjualan SUN Ritel dilakukan pada 2 (dua) Hari Kerja setelah penetapan hasil penjualan SUN Ritel. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar dalam pelaksanaan penjualan SUN Ritel, Direktur Jenderal dapat mengambil langkah yang diperlukan untuk tindak lanjut atas penyelesaian Keadaan Kahar. Seluruh hasil penjualan SUN Ritel dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Hasil penjualan SUN Ritel diumumkan kepada publik setelah penetapan hasil penjualan SUN Ritel.
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 434), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. - 24 HLM, Lampiran Halaman 23 s.d. 24.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521