Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 871 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna Barat Nomor 363 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Dacrah Nomor Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2016, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2016; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2005; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 92/PMK.07/2015; Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 241/PMK.07/2014 ; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran besarnya APBD Pemerintah Kabupaten Muna Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 368 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kuningan No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 368 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 534 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
Mengubah :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 371, BD.2011/No.18 Seri A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengalokasikan Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011, sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/107/2011 tanggal 10 Maret 2011 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 41 Seri A) ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 6 Seri A) perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 18 Tahun 2010; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun
2010.
Perubahan dimuat dalam lampiran peraturan ini
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2011.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
11 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 374 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Dukungan Kelancaran Pemilihan Umum Tahun 2009, Pelaksaan Dukungan Kelancaran Penyelengaraan Pemilihan Umum Di Tingkat Kabupaten/Kota Menjadi Tugas Dan Tanggung Jawab Bupati/Walikota, Dan Dalam Rangka Mendukung Kelancaran Pemilihan Umum Pemerintah Kota Bandung Telah Mengalokasikan Dana Belanja Hibah Sebagaimana Telah Tercantum Dalam Peraturan Daerah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 Jo, Peraturan Walikota Bandung Nomor 190 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009, Sehingga Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 270/711/SJ Tanggal 10 Maret 2009 Perihal Bantuan Fasilitas Dan Dukungan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2009, Penyedia Anggaran Untuk Dukungan Kelancaran Penyelengaraan Pemilihan Umum Diwujudkan Dalam Bentuk Kegiatan Pemerintah Daerah Yang Diformulasikan Kedalam Rencana Kerja Dan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA/DPA-SKPD) Badan/Dinas/Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik,Dengan Nama Program Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009, Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pendoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Jo, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomo270/711/SJ Diamanatkan Pula Bahwa Pemerintah Daerah Yang Telah Menganggarkan Dalam APBD Tahun Anggaran 2009, Namun Belum Sesuai Dengan Program Dan Kegiatan, Supaya Melakukan Pergeseran Anggaran Mendahului Perubahan APBD Dengan Terlebih Dahulu Melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD Untuk Selanjutnya Ditampung Dalam Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2009,Bahwa Berdasarkan Peritimbangan Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Bandung Tentang Perubahan Peraturan Walikota Bandung Nomor190 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009.
Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987, Peraturan Pemerintah Nomor58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kotamadya Tinggkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008.
Beberapa Ketentuan Diubah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2009.
Mengubah Peraturan nomor 190 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 378 Tahun 2008
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 300 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 378 Tahun 2006
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 378, BD.2006/No.32 Seri A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pengeluaran Anggaran Mendahului Penetapan Perda APBD/Perubahan APBD Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan
berkaitan dengan pengeluaran anggaran mendahului
penetapan APBD/Perubahan APBD, maka perlu
diatur Ketentuan Pengeluaran Anggaran
Mendahului Penetapan Perda APBD/Perubahan
APBD Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor
19;
Peraturan Bupati ini mengatur bahwa dalam keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten dapat melakukan pengeluaran anggaran mendahului penetapan Perda APBD/Perubahan APBD setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Banjarnegara. Dalam aturan ini juga diatur kriteria keadaan darurat yang dimaksud
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2006.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 379 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2013.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 382 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 587 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
