Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional RT Dan RWKelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap
Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 133 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa tata cara pemberian dan pertanggungjawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap, menyebutkan bahwa pendanaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
c. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dalam pelaksanaan pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan untuk administrasi operasional RT dan RW pada Kelurahan di Wilayah Kabupaten Cilacap, maka dipandang perlu menetapkan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Untuk Administrasi Operasional RT dan RW Kelurahan Dalam Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018;
1.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah; 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kabupaten Cilacap; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2018; 8.Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8;
Mengatur tentang pemberian bantuan, sumber dana, peruntukan, bentuk bantuan dan besaran, mekanisme pencairan, dan penyaluran serta pertanggungjawaban bantuan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2018.
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 222, https://jdih.setkab.go.id; 2 hlm
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan Pembantu Menteri Perindustrian Maritim Urusan Administrasi Dan Organisasi Urusan Industri Dan Urusan Proyek-Proyek
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 1965.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 222 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengendalian Pelaksanaan Parkir Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kenyamanan, keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran dan tanggung jawab pengelolaan jasa parkir baik dalam berlalu lintas maupun pengguna jasa parkir, maka perlu dilaksanakan pembinaan, pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan parkir di wilayah Kabupaten Tanah Laut dalam satu kesatuan pengaturan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembinaan, Pengelolaan dan Pengendalian Pelaksanaan Parkir di Wilayah Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6
Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pembinaan, Pengelolaan Dan Pengendalian Pelaksanaan Parkir Di Wilayah Kabupaten Tanah Laut, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan, Asas Dan Ruang Lingkup
3. Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Perparkiran
4. Parkir Yang Dimiliki Dan Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah
5. Parkir Yang Dimiliki Dan Diselenggarakan Oleh Badan Dan/Atau Perorangan
6. Tim Teknis Dan Perlengkapan Parkir
7. Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan
8. Sanksi Administratif
9. Ketentuan Peralihan
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 223 Tahun 2017
penetapan dan penegasan batas desa muara dua kecematan semindang alas kabupaten seluma
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 223, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2017 Nomor 223
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Muara Dua Kecamatan Semidang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu
ABSTRAK:
a. untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Muara Dua Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma, perlu ditetapkan batas Desa Muara Dua secara pasti di Kecamatan Semindang Alas Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu;
b. berdasarkan ketentuan Bab V Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Bupati tenetang Penetapan Batas/Kelurahan;
1.UU No. 9 Tahun 1967
2.UU No. 3 Tahun 2003
3.UU No. 26 Tahun 2007
4.UU No. 43 Tahun 2008
5.UU No. 6 Tahun 2014
6.UU No. 23 Tahun 2014
7.PP No. 38 Tahun 2007
8.PP No. 78 Tahun 2007
9.PEMENDAGRI No. 76 Tahun 2012
10.PEMENDAGRI No. 56 Tahun 2015
11.PEMENDAGRI No. 45 Tahun 2016
12.KEMENHUT No. SK.784/Menhut-ll/2012
13.PERDA No. 7 Tahun 2005
14.PERDA No. 9 Tahun 2009
15.PERDA No. 2 Tahun 2013
Penetapan dan Penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 223, BD.2006/No.16 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Wilayah pada Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun
2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas Permukiman dan Prasarana Daerah
Kabupaten Banjarnegara, maka perlu diatur Tugas
Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas (UPTD) Wilayah Pada Dinas
Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten
Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 13 Tahun 2004.
Peraturan Bupati ini memuat tentang kedudukan;tugas pokok dan fungsi;suusnan organisasi; tata kerja dari UPTD Permukiman dan Prasarana Daerah Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2006.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ditetapkannya UPTD Puskesmas sebagai BLUD, maka BLUD UPTD Puskesmas mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Permendagri No 79 tahun 2018 tentang BLUD, menyebutkan bahwa Tarif Layanan BLUD diatur dengan peraturan kepala daerah dan disampaikan kepada Pimpinan DPRD; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Tarif Layanan Kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas di Kab Cilacap;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 40 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU no 24 tahun 2011; UU no 23 Tahun 2014; PP No 23 Tahun 2005; PP No 101 Tahun 2012; Pp No 47 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 12 Tahun 2013; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun2 019; Perda Kab Cilacap No 8 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, kebijakan tarif, komponen tarif layanan, jenis pelayanan dan tarif pada puskesmas dan jaringannya, tarif yang dijamin oleh badan penjamin, wilayah pemungutan tarif, cara menghitung besaran tarif, penetapan tarif terutang, tata cara pembayaran, tata cara penagihan dan pengelolaan piutang, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran tarif, pembebasan tarif layanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
