Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Desa harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa, dan bahwa berdasarkan Pasal 115 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, salah satu upaya pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yaitu melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014.
Ketentuan Umum, Mekanisme Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2021.
19 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 233 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang nomor 2 Tahun 2020 , Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 , Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2005, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021, Peraturan daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2021.
Terdiri dari 15 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
9 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 233 Tahun 2018
PERBUP Kab. Purwakarta No. 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 233 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Purwakarta No. 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 233 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
Mengubah :
PERBUP Kab. Purwakarta No. 58 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 233 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
APBDOtonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan BencanaKebijakan Pemerintah
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 235, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 71043
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 telah diatur salah satunya mengenai pemberian bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka ketentuan mengenai pemberian bantuan keuangan dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan dan diatur tersendiri dalam Peraturan Gubernur sehingga perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Daerah Lain yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006 std terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda No. 12 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur ini mengatur dasar hukum dan pedoman pemberian belanja bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain yang bersumber dari APBD yang meliputi pengajuan usulan dan penganggaran, pencairan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan; dan pertanggungjawaban dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2016.
Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sepanjang mengatur mengenai bantuan keuangan kepada Pemerintah Daerah Lain.
25 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 238 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) Dan Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU) Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Maret 2011.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 240 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2021
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 66 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 241 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin No 241 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Musi Banyuasin No. 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 241 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PENJABARAN - ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 241, BD.2021/No.241
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Berdasarkan ketontuan pasal 18
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendaptan dan Belanja Daerah Tahuun Anggaran 2022 perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Anggaran Penadapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksana APBD Tahun Anggaran 2022
Dasar hukuim dalam peraturan ini : UU No 28 Tahun 1959;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaiman telah diubah beberapa terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 109 Tahun 2000;PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012;PP No 55 Tahun 2005;PP No 3 Tahun 2007;PP No 19 Tahun 2010;PP No 71 Tahun 2010;PP No 12 Tahun 2017;PP No 18 Tahun 2017;PP No 12 Tahun 2019;Permendagri No 16 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 36 Tahun 2011;Permendagri No 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenadagri No 99 Tahun 2019;Permendagri No 52 Tahun 2012;Permendagri No 62 Tahun 2017;Permendagri No 64 Tahun 2020;Permendagri No 27 Tahun 2021;Permendagri No 77 Tahun 2020;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Penjabaran Pendapatan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2021.
16 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuasin No. 241 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 Perda Kabupaten Banyuasin No.7 Tahun 2015 tentang APBD Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banyuasin tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.21 Tahun 1997; UU No.28 Tahun 1999; UU No.6 Tahun 2002; UU NO.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.20 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.21 Tahun 207; PP No.23 Tahun 2005; PP No.24 Tahun 2005; PP No.54 Tahun 2005; PP No.55 Tahub 2005; PP No.56 Tahun 2005; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.64 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Banyuasin No.13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Banyuasin No.12 Tahun 2012; Perda Kabupaten Banyuasin No.14 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banyuasin No.15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kabupaten Banyuasin No.5 Tahun 2014; Perda Kabupaten Banyuasin No.18 Tahun 2008; Perda Kabupaten Banyuasin No.5 Tahun 2009; Perda Kabupaten Banyuasin No.6 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai rincian APBD Tahun Anggaran 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Barat Nomor 244 Tahun 2018
strategi penanggunalangan kemiskinan daerah kabupaten pasaman barat tahun 2016-2021
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 244, BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2018 NOMOR 244
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam melaksanakan program penanggulangan kemiskinan daerah Kabupaten Pasaman Barat, maka perlu diatur langkah-langkah kebijakan daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Strategi Penanggunalangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021.
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014
6. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2014
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2015
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016
Pada Peraturan ini membahas mengenai Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Kabupaten Pasaman Barat berfungsi:
a. sebagai pedoman dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat bagi seluruh pelaku penanggunalangan kemiskinan;
b. sebagai arah pokok-pokok kebijakan makro dan pokok-pokok kebijakan mikro (pelayanan dan pembiayaan) dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
c. meningkatkan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan mengenai sinergi peran, pendanaan dan sistem penyampaian masing-masing pelaku penanggulangan kemiskinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2015
4
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana No. 245 Tahun 2005
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2005 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2005
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2005, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jembrana tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan;
b. bahwa sesuai Surat Gubernur Bali Nomor : 903/1765/Sekret, tanggal 4 April 2005, perihal hasil evaluasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang APBD dan Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2005 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Jernbrana Tahun Anggaran 2005, maka ditetapkan Peraturan Bupati Jernbrana tentang Perubahan Peraturan Bupati Jembrana Nomor 25 Tahun 2005.
Undang-Undang Nornor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pernerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 15 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2003; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2005.
PERUBAHAN PERATURAN BUPATI JEMBRANA NOMOR 25 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN JEMBRANA TAHUN ANGGARAN 2005.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2005.
-
4
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
