Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 10 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
ABSTRAK:
Bahwa tingginya beban kerja dalam merealisasikan program/ kegiatan dana alokasi khusus non fisik bidang kesehatan BOK Tahun Anggaran 2018, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Opersional Kesehatan Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini berisi tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Opersional Kesehatan Tahun Anggaran 2018 (Berita Kabupaten Gayo Lues Tahun 2018 Nomor 182).
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 10 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2018 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PROGRAM JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI PEGAWAI TIDAK TETAP, PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan kesejahteraan sosial bagi Pekerja di lingkungan Pemerintah Daerah yang bukan penyelenggara negara, maka diperlukan jaminan sosial melalui kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
b. bahwa iuran progran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja yang bukan penyelenggara negara dimaksud adalah Pegawai Tidak Tetap Pemerintah Desa dan Badan Pemusyawaratan Desa di wilayah Kabupaten Buol, pengaturan tentang iuran jamina sosial dapat dilaksanakan secara tertib, efektif dan efisien;
c. bahwa Sistem jaminan Sosial Nasional sebagaimana Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004, memberikan Jaminan secara menyeluruh termasuk bagi setiap orang yang bekerja di lingkungan Pemerintah, yang bukan Penyelenggaran negara/Non PNS;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.
1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. UU No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
3. UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. PP No. 44 tahun 2015 tentang Penyelenggara Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian;
6. Perpres No. 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
Peraturan Bupati ini memuat antara lain:
a. Ketentuan Umum;
b. Kewenangan dan Sasaran Penerima Program;
c. Persyaratan Penerima Program;
d. Mekanisme Pendaftaran dan Verifikasi;
e. Besaran Iuran dan Tata Cara Pembayaran;
f. Manfaat;
g. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
9 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 13 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Perda Daerah Istimewa Yogyakarta No. 8 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana
ABSTRAK:
Pembangunan ketangguhan Daerah, peningkatan responsivitas Daerah terhadap kedaruratan, dan peningkatan kualitas pembangunan Daerah pasca bencana memerlukan kesadaran, dorongan, upaya, dan harmonisasi langkah bersama untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh semua pihak. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan terkini dan difokuskan untuk membangun serta memperkuat jejaring partisipasi semua pihak.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950.
Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta ini diatur bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan ini yang diubah, yaitu Pasal 1, Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 8, Pasal 11, Pasal 16, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 30, Pasal 32, Pasal 37, Pasal 49A, Pasal 56, Pasal67, Pasal 74, Pasal 76, Pasal 78, Pasal 79A, Pasal 81, Pasal 88, Pasal 88A, Pasal 88B, Pasal 88C, dan Pasal 88D. Serta Penambahan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2015.
16 HLM; Penjelasan : 4 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 13 Tahun 2020
rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana erupsi gunungapi sinabung di kabupaten karo tahun 2020-2023
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2020/No. 13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2020-2023
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka kebutuhan dan dalam rangka pemulihan kembali kehidupan masyarakat dan pembangunan kembali di wilayah pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2019 rentang Rencana
Rehabilitasi dan Rekonstruksi pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2018 - 2019 maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi sinabung di Kabupaten
Karo Tahun 2020-2023.
Undang-Uadang Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224 /PMK.07/2017; Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016.
Peraturan Bupati tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2020-2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pembangunan / Perbaikan Rumah Tak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota Surakarta Tahun 2007
ABSTRAK:
bahwa masyarakat miskin di Kota Surakarta masih
menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi
persyaratan rumah sehat, sehingga berdampak pada
penurunan kualitas hidup dan kesehatan
masyarakat; bahwa dalam rangka mendukung Program
Penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan salah
satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kota
Surakarta khususnya di bidang perumahan yang layak, rnaka perlu dilaksanakannya perbaikan
rumah tak layak huni dengan pemberian
bantuan/stimulan dari Pemerintah Kota Surakarta; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota
Surakarta tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian
Bantuan Pembangunan/Perbaikan Rumah Tidak
Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kota
Surakarta;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974; Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2007;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tujuan dan sasaran pemberian bantuan pembangunan/perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, kriteria rumah tidak layak huni, persyaratan pengajuan permohonan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni, kepanitiaan, mekanisme pengajuan bantuan, mekanisme pencairan bantuan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 September 2007.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 13 Tahun 2020
Permenko Perekonomian No. 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
Mengubah :
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) NO. 13, BN.2016/No.48, peraturan.go.id : 13 hlm.
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Permenko Perekonomian) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banyumas Nomor 13 Tahun 2015
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
ABSTRAK:
a. bahwa bencana kebakaran berakibat pada timbulnya kerugian yang amat besar baik korban manusia maupun harta benda yang dalam batas tertentu tidak dapat dinilai dengan materi, sehingga diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif, efektif dan responsif;
b. bahwa ancaman kebakaran merupakan suatu bahaya yang dapat membawa dampak dan akibat yang sangat luas, baik terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda serta secara langsung dapat menghambat kelancaran pembangunan di Daerah;
c. bahwa pencegahan dan penanggulangan kebakaran perlu diselenggarakan secara lebih berdayaguna, sistematis, terintegrasi dan berkelanjutan;
d. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1985 tentang Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tahun 1985 Nomor 4 Seri D), sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perkembangan dan pertumbuhan penduduk serta kemajuan teknologi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011
Peraturan tersebut mengatur Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah; Objek dan Potensi Bahaya Kebakaran; Pencegahan Kebakaran; Penanggulangan Kebakaran; Pengendalian Keselamatan Kebakaran; Peran Serta Masyarakat dan Pembinaan; Pengawasan dan Pengendalian; Penyidikan; Sanksi Administrasi; Sanksi Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2015.
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1985
40
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf d dan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; bahwa masyarakat merupakan penerima dampak langsung dari bencana, dan sekaligus sebagai pelaku pertama dan langsung akan merespon dampak bencana disekitarnya, maka masyarakat perlu dibekali pengetahuan dan kemampuan penanggulangan bencana dalam konteks pemberdayaan agar menjadi tanggap, tangkas, dan tangguh dalam menghadapi bencana; bahwa dalam rangka mendukung visi penanggulangan bencana untuk mewujudkan Kabupaten Karanganyar Tangguh Bencana, diperlukan pedoman pembentukan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan tangguh Bencana;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 T ahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 T ahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008;Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 8 T ahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 23 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 32 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini memuat tentang kebijakan umum penyelenggaraan penanggulangan bencana, desa/kelurahan tangguh bencana, Peran SKPD pelaksana penanggulangan bencana dan pemerintah kecamatan, kegiatan-kegiatan dalam membangun desa/kelurahan tangguh bencana.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Februari 2017.
30 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
