Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Pasirbiru Kecamatan Rancakalong
ABSTRAK:
Bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan, maka perlu ditetapkan Perbub tentang Batas Desa Pasirbiru Kecamatan Sumedang Selatan.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2021; Permendagri No. 13 Tahun 2008; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 12 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, batas wilayah, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 403 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 404, BD.2010/No.15 Seri C
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara, dipandang perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010
Peraturan ini memuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2010.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 404 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
ABSTRAK:
bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian khususnya di
bidang perdagangan di Kabupaten Garut, diperlukan penataan,
pembinaan, dan pengaturan yang dapat dijadikan acuan semua pihak
agar perdagangan tumbuh dengan kondusif, bermanfaat, serasi, adil dan
mempunyai kepastian hukum bagi seluruh warga masyarakat;
b. bahwa kebebasan berusaha adalah hak masyarakat yang harus terus
menerus didorong agar terus tumbuh, namun keseimbangan usaha
antara perdagangan besar, menengah dan kecil, tetap harus dijaga
keharmonisannya dengan mencegah terjadinya praktik usaha yang tidak
sehat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b
diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Garut
tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisonal, Pusat Perbelanjaan
dan Toko Modern.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 , Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor :
53/M-DAG/PER/12/2008 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2009, Peraturan Bupati Garut Nomor 435 Tahun 2008
Terdiri dari 41 pasal, 19 Bab yaitu Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Dan Prinsip Usaha, Klasifikasi Dan Kriteria, Perizinan, Pembinaan Dan Pengawasan, Kemitraaan, Pemasokan Barang Kepada Toko Modern, Tenaga Kerja, Waktu Pelayanan, Hak, Kewajiban Dan Larangan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pertanggungjawaban Langsung, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan, Penutup, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juni 2011.
mengatur mengenai Penataan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 405 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 405, BD.2007/No.15 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong peningkatan
kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara dan
sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 14 A ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, maka dipandang perlu diberikan Tunjangan
Komunikasi Intensif kepada Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja
Penunjang Operasional bagi Pimpinan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banjarnegara;bahwa untuk maksud tersebut di atas, sambil
menunggu penyusunan Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Peraturan
Bupati tentang Pemberian Tunjangan Komunikasi
Intensif kepada Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Belanja Penunjang
Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2001;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3
Tahun 2005.
Peraturan ini memuat mekanisme pemberian, penganggaran dan pertanggungjawbaan tunjangan komunikasi insentif
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Garut
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perda Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 14 Tahun 2008; Perda No. 23 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Perda Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati.
Dasar hukum peraturan bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 16 Tahun 1994; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Perda No. 14 Tahun 2008; Perda No. 23 Tahun 2008.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan rincian tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
