PERUBAHAN - ANGGARAN - PENDAPATAN DAN BELANJA - DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan amsusi kebijakan umum APBD,keadaan yang menyebabkan pengeseran antar unit kerja,antar kegiatan dan antar jenis belanja,keadaan yang menybabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran belanja,perlu di lakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota palembang Tahun 2014 yang sebelumnya telah diatur dengan peraturan Daerah kota palembang Nomor 11 Tahun 2013
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain; UU No 28 Tahun 1959;UU NO 28 Tahun 1999;UU No 25 Tahun 2000;UU No 17 Tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 10 Tahun 2004;UU No 15 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004 l; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah dengan PP pengganti UU No 23 Tahun 2014 ;PP No 20 Tahun 2001 ;PP No 24 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah dengan dengan PP No 21 Tahun 2007 ;PP No 54 Tahun 2005;PP No 56 Tahun 2005;PP No 58 Tahun 2005 ;PP No 65 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006;PP No 38 Tahun 2007;Permendagri No 13 Tahun 2006;Perda No 2 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 2 Tahun 2007;Perda No 1 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 7 Tahun 2006 ;Perda No 6 Tahun 2008;Perda No 8 Tahun 2008; Perda No 11 Tahun 2013 ;
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
14 Hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belu No. 4 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, lembaran daerah kabupaten belu tahun 2014 nomor 46.a
Peraturan Daerah (PERDA) tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten beu nomor 9 tahun 2011 tentang retribusi jasa umum
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penambahan jenis pelayanan di Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu, Pos Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa merupakan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; bahwa pelayanan kesehatan pada Laboratorium Kesehatan sebagaimana, diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum bukan merupakan objek dari Retribusi Pelayanan Kesehatan; bahwa dengan adanya perubahan regulasi, maka terhadap pengurusan dan penerbitan
dokumen pelayanan kependudukan tidak dipungut biaya; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun
2011 tentang Retribusi Jasa Umum; bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; Perda Kab. Belu No. 9 Tahun 2011
Peraturan tersebut berisi tentang penghapusan ketentuan pasal 1 angka 16; Perubahan pasal 5 ayat (1); ketentuan pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Lampiran I huruf A diubah dan huruf b dihapus; ketentuan pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17 dan pasal 18 dihapus; ketentuan Pasal 50 ayat (4) dihapus.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BOALEMO
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2014/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bolaemo dengan perkembangan kebutuhan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999; Perda Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2004.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo No. 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gorontalo No. 4 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penertiban Hewan Ternak
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II Gorontalo Nomor 4 Tahun 1995 tentang Larangan Melepas Hewan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo ini adalah UU No.29 Tahun 1959; UU No.8 Tahun 1981; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No.12 Tahun 2008; PP No.30 Tahun 1979; PP No.38 Tahun 2007.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penertiban Hewan Ternak termasuk didalamnya mengatur tentang Jenis Hewan Ternak, Larangan Dan Kewajiban, Penertiban Hewan Ternak, Denda, Penyidik,Ketentuan Pidana, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Lain-Lain.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 14 halaman dengan lampiran
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kulon Progo No. 4 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pedoman Pengelola Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan tertib administrasi dan efektivitas pengelola BMD perlu disusun pedoman pengelola BMD
UU No. 72 Tahun 1957; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008; Permendagri No. 17 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Boven Digoel No. 6 Tahun 2008; Perda Kab. Boven Digoel No. 7 Tahun 2008; Perda Kab. Boven Digoel No. 8 Tahun 2008.
Dalam peraturan daerah ini diatur tentang pengelolaan barang milik daerah dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang BMD, Pejabat pengelola BMD, Pengelolaan BMD, Pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemusnahan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, pembiayaan, TGR.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014.
Penjelasan: 4 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ngada No. 4 Tahun 2014
Penanaman Modal dan InvestasiPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERDA Kab. Ngada No. 3 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2014 nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbahan dan perkembangan ekonomi daerah serta untuk mengatasi kendala investasi penyertaan modal yang tidak dialokasikan kepada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur dari Tahun 2012 sampai Tahun Anggaran 2014, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU Nomor 69 Tahun 1958; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; PP Nomor 58 Tahun 2005; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 52 Tahun 2012; Perda Kbaupaten Ngada Nomor 1 Tahun 2008; Perda Kabupaten Ngada Nomor 2 Tahun 2011
berisi tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Nusa Tenggara Timur
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2014.
6
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kaur Nomor 4 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kab. Kaur Tahun 2014 No. 201
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir
ABSTRAK:
a. Restribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
b. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan tempat khusus parkir sehingga perlu mengatur ketentuan mengenai restribusinya;
c. Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, peraturan Restribusi Tempat Khusus Parkir diatur dengan Peraturan Daerah;
1. UU Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945
2. UU No. 9 Tahun 1967
3. UU No. 8 Tahun 1981
4. UU No. 28 Tahun 1999
5. UU No. 3 Tahun 2003
6. UU No. 17 Tahun 2003
7. UU No. 1 Tahun 2004
8. UU No. 15 Tahun 2004
9. UU No. 32 Tahun 2004
10. UU No. 33 Tahun 2004
11. UU No. 22 Tahun 2009
12. UU No. 25 Tahun 2009
13. UU No. 28 Tahun 2009
14. UU No. 12 Tahun 2011
15. PP No. 58 Tahun 2005
16. PP No. 79 Tahun 2005
17. PP No. 38 Tahun 2007
18. PP No. 69 Tahun 2010
19. Perpres No. 1 Tahun 2007
20. Permendagri no. 53 Tahun 2011
21. Perda No. 04 Tahun 2012
Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Restribusi Tempat Khusus Parkir di dasarkan atas tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya investasi, perawatan/pemeliharaan, penyusutan dan operasional.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2014.
12
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bontang Nomor 4 Tahun 2014
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Maka Perlu Merubah Peraturan Daerah Yang Telah Ditetapkan.
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 47 Tahun 1999; Sebagairnana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004; Sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006; sebagairnana telah diubah terakhir dengan UU No. 24 Tahun 2013; Perda Kota Bontang No. 3 Tahun 2008; sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bontang No. 3 Tahun 2012.
Ketentuan Pasal 64, 65, 67 Dihapus, dan Ketentuan BAB IX Ketentuan Pidana Dihapus dan Diganti.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2014.
16 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
