Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 178, Berita Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 179
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Usaha Milik Desa
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Bersama sebagaimana ketentuan Pasal 72 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu pedoman Badan Usaha Milik Desa dalam bentuk Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu adanya menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Desa;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tetang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
6. Peraturan Menter i Dalam Negeri Nomor 20 Tabun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menter i Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaba Milik Desa;
8. Peraturan Menter i Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tabun 2019 tentang Musyawarah Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tabun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang
dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/ Badan Usaha Milik Desa Bersama;
10. Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desa;
Peraturan Bupati Pacitan tentang Badan Usaha Milik Desa yang memuat 18 bab, 95 pasal, yang terdiri dari ketentuan umum; pendirian bum desa/bum desa bersama; organisasi dan pegawai bum desa/bum desa bersama; unit usaha bum desa/bum desa bersama; kepemilikan, modal, aset dan pinjaman bum desa/bum desa bersama; kerjasama; pengadaan barang dan/atau jasa bum desa/bum desa bersama; pertanggung jawaban; administrasi pengelolaan bum desa; pembagian hasil usaha; kerugian; penghentian kegiatan usaha bum desa/bum desa bersama; pembinaan dan pengembangan bum desa/bum desa bersama; pengelolaan dana bergulir eks program mandiri nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan; perpajakan dan retribusi, ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024, Dan bahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Terdiri dari 2 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Diubah dengan :
KEPPRES No. 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2001
KEPPRES No. 43 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2001
KEPPRES No. 17 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 178 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi Dan Tugas Lembaga Pemerintah Non Departemen
PERBUP Kab. Cirebon No. 99 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 178 Tahun 2021 Tentang Tenaga Ahli Percepatan Pembangunan Daerah
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 178, LN. 1999 No. 230, LL SETNEG : 31 HLM
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengesahan Agreement Relating To The Implementation Of Part Xi Of The United Nations Convention On The Law Of The Sea Of 10 December 1982
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 1999.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 178 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bantuan Langsung Tunai Daerah Provinsi Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem Di Jawa Barat
ABSTRAK:
Bahwa penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah Jawa Barat menyebabkan kerugian harta benda, dampak psikologis, serta mengancam dan menganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat sehingga menimbulkan kemiskinan ekstrem. Sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat miskin ekstrem yang merupakan salah satu dampak pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan jaring pengaman sosial Bantuan Langsung Tunai Daerah Provinsi, serta pemulihan perekonomian agar dapat menurunkan beban pengeluaran masyarakat, serta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan yang memiliki dampak pada penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin. Dengan demikian, diperlukan pedoman bagi para pihak terkait dalam melakukan penanganan dampak sosial dan ekonomi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 agar terintegrasi dan tepat sasaran dan perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Bantuan Langsung Tunai Daerah Provinsi Dalam Penanganan Kemiskinan Ekstrem di Jawa Barat
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.4 Tahun 1984; UU No.11 Tahun 2009; UU No.13 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.2 Tahun 2020; PP No.60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.8 Tahun 2016; Perpres No.17 Tahun 2018; Kepres No.12 Tahun 2020; Permensos No.1 Tahun 2018; Permensos No.9 Tahun 2018; Permensos No.3 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permensos No.11 Tahun 2019; Permensos No.20 Tahun 2019; Pergub No.13 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan bantuan langsung tunai, alokasi dana dan penyaluran, pengawasan dan pelaporan, monitoring dan evaluasi, pengaduan, sanksi administratif, pembiayaan, ketentuan lain-lain, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2021.
11 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
