Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
PERBUP Kab. Kuningan No. 52 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 176, BD 2021/ Nomor 176
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 176 Tahun 2023
BATAS - DESA - TANJUNGSIANG - KECAMATAN - TANJUNGSIANG - KABUPATEN - SUBANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 176, BD Tahun 2022 No.176
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Tanjungsiang Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 3 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, luas wilayah, penetapan dan penegasan batas desa, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi, memberikan acuan dalam penilaian operasional kinerja dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik maka setiap penyelenggara pelayanan publik perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU. No. 23 Tahun 2014; PP No. 96 Tahun 2012; Perpres No. 76 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada No. 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Ngada No. 51 Tahun 2016
Peraturan tersebut berisi tentang Standar Operasional Prosedur Lingkup Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Ngada
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2019.
Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim Perwira Dari Angkatan Laut Pada Pengadilan Tentara Di Jakarta, Pekalongan, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar Dan Ambon
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 1957.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantai Baru Kecamatan Pulaulaut Tengah Dengan Desa Kulipak Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Batas Antara Desa Pantai Baru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Kulipak Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/405/PB/2007/X/2019 dan Nomor 146.3/264/KLP/X/2019 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru serta pelacakan Batas Desa telah disepakati terikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Pantai Baru Kecamatan Pulaulaut Tengah dengan Desa Kulipak Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017
Peraturan Bupati Tentang Batas Wilayah Desa Administrasi Pantai Baru Kecamatan Pulaulaut Tengah Dengan Desa Kulipak Kecamatan Pulaulaut Timur Kabupaten Kotabaru
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 176 Tahun 2021
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di LingkunganPemerintah Kabupaten Purworejo
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA - PENYAMPAIAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 176, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 176 Seri E Nomor 106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di LingkunganPemerintah Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengefektilkan kewajiban
pelaporan harta kekayaan yarg dimiliki
Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintalt
Kabupaten Purworejo, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 tentang
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara di lingkungsjt Pemerintah
Kabupaten Purworejo; bahwa sejalar dengan perkembangal keadaan,
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu disesuaikan guna mendukung
pengembartgan proses terebut agar daPat
terlaksana dengan lebih efisien dan efektif, sehingga
perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dar huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peruba.Lan
Kedua atas Peratulan Bupati Purworejo Nomor 59
Teihun 2018 tentang Penyampaian Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemberaatasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, penyisipan Pasal 6a, Pasal 6b, Pasal 6c, dan Pasal 6d, perubahan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 59 Tahun 2018 diubah.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 176 Tahun 2015
Kepegawaian, Aparatur Negara - Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 176, BD.2015/NO.583
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat Jabatan/ Pra Jabatan
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Persiapan Penyelenggaraan Diklat Jabatan/Pra Jabatan, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur.
Dasar Hukum: UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 28 Tahun 1999 ; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 100 Tahun 2000 ; PP Nomor 101 Tahun 2000; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 13 Tahun 2007; Permendagri Nomor 52 Tahun 2011; PermenPAN RB Nomor 35 Tahun 2012; Permendagri Nomor 1 Tahun 2014; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perda Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013; Perbup Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Perbup Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat Jabatan/ Pra Jabatan yang memuat Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Persiapan Penyelenggaraan Diklat Jabatan/ Pra Jabatan; Tata Kerja; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
