PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 47 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Mengubah Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 39 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
PERGUB Prov. Kalimantan Timur No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 Mengubah Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 76 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan Perda Kaltim No.4 Tahun 2020 Pasal 18 tentang APBD TA 2021, perlu ditetapkan Pergub tentang Penjabaran APBD TA 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD TA 2021
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; PP No.19 Tahun 2010; PP No.71 Tahun 2010; PP No.12 Tahun 2017; PP No.18 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; PMDN No.16 Tahun 2007; PMDN No.32 Tahun 2011; PMDN No.52 Tahun 2012; PMDN No.62 Tahun 2017; PMDN No.64 Tahun 2020; Kepmendagri No.903-4876 Tahun 2020; Perda kaltim No.13 Tahun 2008;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentangPenjabaran APBD TA 2021
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2023
PERBUP Kab. Kulon Progo No. 87 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati kulon Progo Nomor 71 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor
71 Tahun 2023, telah diatur Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, dinyatakan bahwa Pergeseran anggaran
antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program,
antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan
Perda tentang APBD, ayat (2) Pergeseran anggaran antar
obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui
perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, ayat (3)
Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis
belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek
belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
oleh Kepala Daerah, ayat (4) Pergeseran anggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD, ayat (5)
Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya
dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan
APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran,
ayat (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam
laporan realisasi anggaran apabila tidak melakukan
perubahan APBD atau pergeseran dilakukan setelah
ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD dan ayat (7)
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran
anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
c. bahwa dengan adanya penambahan pendapatan di
Pendapatan Dana Transfer pada Bantuan Keungan Khusus
dari Pemerintah Provinsi, penambahan pendapatan
Transfer Pusat pada Dana Insentif Daerah, pendapatan
Treasure Deposit Facility di Dana Transfer Umum Dana
Bagi Hasil (DBH), pendapatan Bantuan Operasional
Sekolah Kinerja bagi Sekolah yang Melaksanakan Program
Sekolah Penggerak dan Memiliki Kemampuan Terbaik di
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non
Fisik, Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini di Dana Transfer Khusus Dana Alokasi
Khusus (DAK) Non Fisik dan Bagi Hasil Pajak, penggeseran
Belanja Tidak Terduga, penyesuaian alokasi belanja
bersumber Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi, Dana
Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, dan Bagi Hasil Pajak,
perubahan uraian dalam sub rincian objek belanja
Perangkat Daerah, perubahan antar rincian objek belanja
Perangkat Daerah;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ;5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun; 7. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2023
Materi Pokok: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar
Rp1.831.914.892.962,00 bertambah sebesar Rp32.955.270.344,00 sehingga menjadi Rp1.864.870.163.306,00
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
Jumlah Halaman: 6 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 76, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 76
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
dasar pertimbangan
dasar hukum
materi pokok
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2019
PERBUP Kab. Indragiri Hulu No. 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 76 Tahun 2019 tentang Anggaran Kas Perubahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019 Lampiran I, Lampiran II, Lampiran Ill
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Anggaran Kas Perubahan Pemerintah Kabupaten
Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputuan Gubernur Riau Nomor: Kpts. 1075/IX/2019 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2019, terdapat bantuan keuangan untuk Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap anggaran kas pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 19 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 9 Tahun 2019; Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 75 Tahun 2019;
Anggaran Kas Perubahan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran
2019 memuat arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan
arus kas keluar yang digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam
Setiap periode dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,
Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
Lamp III
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 76 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan dan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa berpedoman pada Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ten tang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 114 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam. Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07 /2019; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 27 Tahun 2020; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 45 Tahun 2021; Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 69 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2022 dan uraiannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2021.
31 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD Tahun 2022 Nomor 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur ruang lingkup meliputi Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
45 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor xxx Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.56 Tahun 2005; PP No.12 Tahun 2019; PP No.8 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA Kab. Kep. Meranti No.9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Kep. Meranti No.3 Tahun 2019; PERDA Kab. Meranti No.xx Tahun 2022; KEPMENDAGRI No.131.14-281 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan KEPMENDAGRI No.131.14-361;
Dalam Peraturan ini berisi 4 (empat) pasal dan Lampiran yang memuat Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dan Penjabaran Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 76 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Sehubungan dengan terjadinya bencana longsor tepi/bibir sungai pada beberapa desa dalam wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka untuk penanggulangan/pemulihan keadaan pasca bencana tersebut, diperlukan anggaran biaya yang oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara diusulkan menggunakan Belanja Tidak Terduga; Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 45 Tahun 2014, dinyatakan
bahwa untuk keperluan keadaan darurat/mendesak memungkinkan menggunakan anggaran belanja tidak
terduga; Bahwa untuk penggunaan Belanja Tidak Terduga tersebut dilakukan penggeseran anggaran belanja dari DPA-SKPKD/BPKAD ke DPA-Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan melakukan perubahan atas penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2018; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2012; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, berisi tentang perubahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (SKPKD) dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 76 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2022/No.76 Seri E No.4
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2022 ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-UndangNomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2022;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2022.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 76 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 68 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 903/10.274/201/2017 Perihal Pagu
Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada
Kabupaten/Kota pada Perubahan APBD Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2017, perlu mengubah Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;
b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31
Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, Program
dan Kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana
BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Infrastruktur untuk Propinsi
Papua dan Papua Barat, Dana Insentif Daerah, Dana Darurat
dan dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta
pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau
mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum
dianggarakan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului
penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo
tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2017
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
Mengingat : 4. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);
5. Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ; 55. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2017
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2017 Nomor 2Seri A)
peraturan ini mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun
2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017 semula berjumlah Rp. 4.269.179.372.259,04 bertambah/
(berkurang) sejumlah Rp. 343.879.732.641,63 sehingga
menjadi Rp. 4.613.059.104.900,67
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2017.
merubah Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun
2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
jumlah 7 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
