tata - hubungan - kerja - antar - kelembagaan - teknis - penelitian - dan - pengembangan - dan - penyuluhan - peertanian - dalam - mendukung - peningkatan - produksi - beras - nasional - p2bn - di - kabupaten - pangandaran
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2015/32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian Dan Pengembangan Dan Penyuluhan Pertanian Dalam Mendukung Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) Di Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
Bahwa beras merupakan komoditas strategis bagi Bangsa Indonesia dalam rangka mencapai swasembada beras dalam rangka mensukseskan P2BN maka perlu menetapkan Perbup Pangandaran tentang Tata hubungan Kerja Antar Kelembagaan Teknis, Penelitian dan Pengembangan Penyusuluhan Pertanian dalam Mendukung P2BN Di Kab. Pangandaran.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999 ; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 14 Tahun 2011; Permen Pertanian No. 45/PERMENTAN/OT.140/8/2011; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandaran No. 41 Tahun 2014; Perbup Pangandaran No. 7 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Organisasi Penyelenggara Program P2BN, Mekanisme Dan Tata Hubungan Kerja, Palaporan, Dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2015.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gowa Nomor 32 Tahun 2022
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8
ayat (7), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4),
Pasal 13 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25
ayat (6) dan Pasal 42 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten
Gowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 3. Undang-Undang Nornor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang; 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan; 9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang
Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang
Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah; 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian; 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan
dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan; 17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk
Rencana Tata Ruang Wilayah; 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041; 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Gowa Tahun 2012-2032; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB 1
KETENTUAN UMUM Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Perangkat Daerah, Lahan, Lahan Baku Sawah, Lahan Pertanian, Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan,Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan,Pertanian Pangan, Ketahanan Pangan, Berkelanjutan, Petani Pangan, Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, lrigasi ,Ganti Rugi , Sistem Informasi, Data Dasar, Insentif,Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, Tim Verifikasi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Maksud, Bagian Kedua Tujuan. BAB III RUANG LINGKUP.BAB IV TUGAS, TATA KERJA DAN FUNGSI TIM PERLINDUNGAN LP2B Bagian Kesatu Tugas, Bagian Kedua
Tata Kerja, Bagian Ketiga Fungsi. BAB V PENETAPAN LP2B. BAB VI
KRITERIA DAN SYARAT KP2B Bagian Kesatu Kriteria KP2B, Bagian Kedua
Syarat KP2B. BAB VII KRITERIA DAN SYARAT LP2B Bagian Kesatu
Kriteria LP2B, Bagian Kedua Syarat LP2B. BAB VIII KRITERIA DAN SYARAT LCP2B Bagian Kesatu Kriteria LCP2B, Bagian Kedua
Syarat LCP2B. BAB IX PEMBINAAN KEPADA SETIAP ORANG YANG TERIKAT DENGAN PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LP2B. BAB X
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENGENDALIAN LP2B Bagian Kesatu
Pemberian Insentif Pengendalian LP2B, Bagian Kedua
Pernberian Disinsentif Pengendalian LP28. BAB XI
TATA CARA ALIH FUNGSI LP28. BAB XII
PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI LP2B. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
32 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 32 Tahun 2014
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 47 Tahun 2013 tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2014
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2014
PUPUK BERSUBSIDI - KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2014/No.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2013
Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian Di Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Gubernur Jawa
Tengah Nomor 54 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 tahun 2013
tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk
Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2014, maka Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 47 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2014 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo
Nomor 47 Tahun 2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran
Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di
Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2014;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 69/Permentan/SR.130/8/2011; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/8/2012; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 3.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2014.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2013 diubah.
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - WALI - KOTA - BINJAI - NOMOR - 9 - TAHUN - 2021 - TENTANG - CADANGAN - PANGAN - POKOK - DAERAH
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 32
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Cadangan Pangan Pokok Daerah
ABSTRAK:
bahwa ketersediaan pangan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah untuk menjamin kebutuhan
dasar penduduk Kota Binjai dalam rangka mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 9 Tahun 2021 tentang Cadangan Pangan Pokok Daerah perlu diubah khususnya pengaturan mengenai percepatan penurunan stunting di Kota Binjai;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986.
Peraturan Ini berisi tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BINJAI NOMOR 9 TAHUN 2021
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
Peraturan Menteri Pertanian NO. 33, BN.2019 No. 805, peraturan.go.id
Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/KR.050/4/2016 Tentang Bentuk Dan Jenis Dokumen Tindakan Karantina Tumbuhan Dan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Akses Pangan Masyarakat Di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya pandemik Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)yang mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat, perlu penanganan kepada masyarakat yang terdampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Purbalingga, terutama terkait akses pangan di masyarakat;
b. bahwa untuk lebih mengefektifkan penanganan akses pangan akibat COVID-19, maka perlu mengubah Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Akses Pangan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Akses Pangan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Akses Pangan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga yang mengatur tentang peningkatan salah satu sub sistem ketahanan pangan yang menghubungkan antara ketersediaan pangan dengan konsumsi/pemanfaatan pangan bagi warga yang berhak menerima.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2020.
Mengubah Peraturan Bupati Purbalingga
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peningkatan Akses Pangan Masyarakat di Kabupaten Purbalingga
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 33 Tahun 2012
pertanian - pupuk - bersubsidi - kebutuhan - harga eceran tertinggi
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2012/No.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
Peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional. Untuk meningkatkan kemampuan petani khususnya di Kabupaten Penjam Paser Utara dalam penerapan pemupukan berimbang diperlukan adanya subsidi pupuk. Oleh karena itu, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan Tahun 2012.
UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 8 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 18 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2001; Perpres No. 77 Tahun 2005; Kepmenperindag No. 634/MPP/9/2002; Kepmentan No. 237/Kpts/OT.210/4/2003; Kepmentan No. 239/Kpts/OT.210/4/2003; Kepmentan No. 02/Pert/HK.060/2/2006; Kepmentan No. 03/MDAG/PER/2/2006; Kepmentan No. 456/Kpts/OT.160/7/2006; Kepmentan No. 465/Kpts/OT.160/7/2006; Permentan No. 8/Permentan/OT.140/2/2007;
Permentan No. 40/Permentan/OT.140/4/2007; Pergub Kalimantan Timur No. 5 Tahun 2012; Perda Kab. Penajam Paser Utara No. 8 Tahun 2008.
Ketentuan Umum; Peruntukan Pupuk Bersubsidi; Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi; Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi; Pengawasan dan Pelaporan; Sanksi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2012.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 33 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan, dan Bahan Asal Hewan di Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelestarian sumber daya hewan, pengendalian penyakit hewan menular, menjamin mutu hewan demi menjamin mutu hewan demi kelanjutan produksi hewan, serta pengendalian peredaran bahan pangan asal hewan di daerah, perlu adanya pengendalian dan pengaturan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak potong, hewan kesayangan dan bahan asal hewan; bahwa sebagai upaya pengendalian dan pengaturan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak potong, hewan kesayangan dan bahan asal hewan, diperlukan pedoman yang mengatur lalu lintas dan tata niaga hewan atau ternak, sehingga aktifitas para pedagang, pengusaha dan masyarakat yang akan melakukan pemasukan dan pengeluaran bibit ternak, ternak potong, hewan kesayangan dan bahan asal hewan menjadi lancar dan tertib; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan dan Bahan Asal Hewan di Kabupaten Ngada.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor Nomor 16 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977; Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/1/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2014.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Ruang Lingkup; IV. Pemasukan dan Pengeluaran Bibit Ternak, Ternak Potong, Hewan Kesayangan dan BAH; V. Pengawasan; VI. Pembiayaan; VII. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2017.
13 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
