Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.103 peraturan dalam 1,105 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 17.1 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2015 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Sleman No. 17 Tahun 2015 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember No. 2.1 Tahun 2012

KEWENANGAN PEMINJAMAN/UTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RUMAH SAKIT DAERAH dr. SOEBANDI KABUPATEN JEMBER

Badan Layanan Umum

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 27 Tahun 2005 Tahun 2005

Pajak Hotel

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_27_2005.pdf

Abstrak

PAJAK HOTEL

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri B

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Hotel

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Telah ditetapkannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 34 Tahun 2000 2. UU Nomor 03 Tahun 2003 3. UU Nomor 10 Tahun 2004 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 5. UU RI Nomor 33 Tahun 2004 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005
Materi Pokok : Dengan nama Pajak Hotel dipungut Pajak atas setiap Pelayanan Hotel. Objek Pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan pembayaran di hotel. Obyek pajak yang dimaksud meliputi : a. Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek, antara lain Gubuk Pariwisata (Cottage), Motel, Wisma Pariwisata, Pesanggrahan (Hotel), Losmen dan Rumah Penginapan termasuk Kos dengan jumlah kamar 15 (lima belas) atau lebih yang menyediakan fasilitas seperti Rumah Penginapan. b. Pelayanan penunjang antara lain telepon, faksimili, telex, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, taksi dan pengangkutan lainnya, yang disediakan atau dikelola hotel; c. Jasa persewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan di hotel; d. Penjualan makanan dan minuman di tempat yang disertai dengan fasilitas penyantapannya. Dikecualikan dari obyek pajak adalah : a. Persewaan rumah atau kamar, apartemen dan tempat tinggal lainnya yang tidak menyatu dengan hotel; b. Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren; c. Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan di hotel dan dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran; d. Pertokoan, perkantoran, perbankan dan salon yang dipakai oleh umum bukan hotel. e. Pelayanan perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat dimanfaatkan oleh umum. f. Pelayanan usaha jasa boga/catering. g. Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang peredaraannya tidak melebihi Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah).

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
17 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 5b Tahun 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERWALI Kota Banjar No. 10 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALI KOTA BANJAR NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

Mengubah :

PERWALI Kota Banjar No. 4 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJAR

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/ PRT/M/2014 Tahun 2014

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Mencabut :

Permen PUPR No. 14/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2011 Tahun 2011

Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO)

Pangan, Pertanian dan Peternakan Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 11/Permentan/OT.140/3/2015 Tahun 2015 tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil Certification System /ISPO)

Download :
Permentan Nomor 19 Tahun 2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004

Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 15/16/PBI/2013 Tahun 2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Diubah dengan :

Peraturan BI No. 10/23/PBI/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah
Peraturan BI No. 8/23/PBI/2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/21/PBI/2004 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Mencabut :

Peraturan BI No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Download :
Peraturan BI No. 6-21-PBI-2004.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.28/MEN/2012 Tahun 2012

Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2013 yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan

Perikanan dan Kelautan

Download :
Permen KKP Nomor 28 Tahun 2012.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020

Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan Dan Perikanan

Perikanan dan Kelautan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen KKP No. 68/PERMEN-KP/2020 Tahun 2020 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Produk Kelautan Dan Perikanan

Mencabut :

Permen KKP No. 28/PERMEN-KP/2013 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Penerapan Hasil Perikanan

Download :
Permen KKP Nomor 2 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 132/KA/VI/2011 Tahun 2011

Perubahan Atas Lampiran Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 013/KA/I/2010 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perka Batan No. 202/KA/X/2012 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010-2014

Mengubah :

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 013/KA/I/2010 tentang Rencana Strategis Badan Tenaga Nuklir Nasional Tahun 2010–2014

Download :
Perka BATAN Nomor 132 Tahun 2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2015. Mengubah Peraturan Bupati Sleman Nomor 17 Tahun 2015 tentang Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sleman

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2004.