PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.559 peraturan dalam 1,027 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 125 Tahun 1999
Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1994
  2. KEPPRES No. 86 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1988 Tentang Pengadaan Bahan Peledak
  3. KEPPRES No. 5 Tahun 1988 tentang Pengadaan Bahan Peledak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 125 Tahun 1957
Hukum Acara dan Peradilan
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 125 Tahun 1962
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 125 Tahun 2001
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 125 Tahun 1961
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 3 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Sabang Merauke, PN, Barata Dan Perusahaan Negara pelaksanaan Pembangunan Proyek - Proyek Industri dasar menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 125 Tahun 2015
Pangan, Pertanian dan Peternakan Air, Sistem Penyediaan Air Minum
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 125 Tahun 2019
Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 125 Tahun 2023
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan