Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 239.106 peraturan dalam 1,138 detik

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M-DAG/PER/6/2016 Tahun 2016

Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Pengelolahan Yang Dikenakan Bea keluar

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permendag No. 51/M-DAG/PER/7/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertambangan Hasil Pengolahan yang Dikenakan Bea Keluar

Mencabut :

Permendag No. 39/M-DAG/PER/5/2016 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Patokan Ekspor Atas Produk Pertambangan Hasil Penggolahan Yang Dikenakan Bea Keluar

Download :
Permendag No. 46 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014

Pelepasan Udang Galah GI Macro II

Perikanan dan Kelautan

Download :
Kepmen KKP Nomor 23 Tahun 2014.pdf

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 900/10/V/2011 Tahun 2011

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Permerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat

Sistem Pengendalian Intern

Abstrak

PENYELENGGARAAN SISTeM PENGENdALIAN INTERN PEMERINtAH di liNGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 900/10/V/2011, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2011 NOMOR 163

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Permerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat

ABSTRAK:

a. bahwa untuk mencapai pengelolaan keuanqan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, perlu dilakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Provinsi Papua Barat; b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a, dan sesuai ketentuan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan PernerlntahProvlnsiPapuaBarat;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Provinst Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007.
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2011.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 1/11/PBI/1999

Fasilitas Khusus dalam Rangka Mengatasi Kesulitan Pendanaan Jangka Pendek bagi Bank Umum yang Disebabkan Masalah Komputer Tahun 2000

Perbankan, Lembaga Keuangan Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
Peraturan BI No. 1-11-PBI-1999.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tahun 2010

Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant)

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download :
Permentan Nomor 13 Tahun 2010.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muko Muko No. 19 Tahun 2005 Tahun 2005

Retribusi Uang Leges

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda_19_2005.pdf

Abstrak

RETRIBUSI UANG LEGES

2005

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19 Tahun 2005, Lembaran Daerah Kabupaten MukoMuko Tahun 2005 Seri C

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Uang Leges

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan : 1. Dalam rangka penertiban dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah guna menunjang pembangunan sarana dan prasarana.
Dasar Hukum : 1. UU Nomor 34 Tahun 2000 2. UU Nomor 03 Tahun 2003 3. UU Nomor 10 Tahun 2004 4. UU Nomor 32 Tahun 2004 5. UU Nomor 33 Tahun 2004 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2004 7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 8. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2005
Materi Pokok : Biaya yang dibayar oleh leges dikenal dengan nama Pungutan Uang Leges. Objek pungutan uang leges adalah berkas atau surat yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dana tau surat untuk dilegalisir oleh pejabat berwenang. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang melaksanakan legislasi dan pelegalisiran surat yang ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang. Pungutan uang leges digolongkan sebagai pelayanan jasa tertentu. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau keseluruhan biaya penyelenggaraan penerbitan izin.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2006.
6 Halaman

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 36/PRT/M/2016 Tahun 2016

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan Sekretariat Badan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PermenPUPR36-2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.AH.01.01 Tahun 2011

Daftar Yayasan

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
bn622-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.04 Tahun 2009

Logo dan Penggunaan Cap Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Perka BMKG No. KEP.10 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas dan Kearsipan

Diubah dengan :

Perka BMKG No. KEP.3 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor KEP.04 Tahun 2009 tentang Logo dan Penggunaan Cap Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Download :
Perka BMKG Nomor KEP.4 Tahun 2009.PDF

Abstrak

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 Tahun 2020

Konsolidasi Bank Umum

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian COVID-19 / Corona

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan BI No. 9/16/PBI/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum
Peraturan BI No. 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal inti Minimum Bank Umum

Download :
Peraturan OJK Nomor 12 Tahun 2020.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2010.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.