Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 158, LN. 1998 No. 151, LL SETNEG : 56 HLM
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Dan Pencegahan Pengelakan Pajak Dan Penghindaran Pajak Atas Penghasilan Antara Republik Indonesia Dan Republik Venezuela Beserta Protokol
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 1998.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 158 Tahun 2021
PERBUP Kab. Kebumen No. 22 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan tata kelola
pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari
korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan
kualitas pelayanan terhadap masyarakat, perlu
menyusun Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kabupaten Kebumen;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Kebumen tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun
2021-2026;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Area Perubahan Reformasi Birokrasi,
Hasil Area Perubahan Reformasi Birokrasi,
Quick Wins,
Sistematika Road Map Reformasi Birokrasi,
Tim Reformasi Birokrasi,
Evaluasi, Monitoring Dan Pelaporan,
Pembinaan Dan Pengawasan dan
Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
65 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 158 Tahun 2023
Peraturan Menteri Keuangan NO. 158, BN.2023 (1063)/35 hlm
Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti
ABSTRAK:
bahwa untuk menyempurnakan proses bisnis perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungj awaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan sejalan dengan perkembangan sistem dan teknologi informasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 71/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021
Peraturan ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor l 71/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI yaitu tentang ketentuan umum, modul SAKTI, kegunaan SAKTI, administrator, Pengguna operasional modul, Pernyataan Komitmen Integritas Pelaksanaan Anggaran, Modul Sinkronisasi Renja-RKA, Tata cara penyusunan usulan kinerja, pemutakhiran informasi kinerja, persetujuan informasi kinerja, dan penyelarasan data Renja-K/L dan RKA-K/L, Penyusunan dan Pengesahan DIPA Induk, Penyusunan KPJM, Pengelolaan Informasi Percepatan Peningkatan
Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Penyampaian Informasi RPD Harian
CATATAN:
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem Sakti diubah sebagian
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 158 Tahun 2023
TUGAS POKOK-FUNGSI-DINAS SOSIAL-TENAGA KERJA-TRANSMIGRASI
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 158, BD.2009/No.11 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banjarnegara, maka perlu ditetapkan Tugas dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2008.
Peraturan ini menjabarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2009.
Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 159, https://jdih.setkab.go.id; 1 hlm
Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pembebasan Dengan Hormat Para Menteri Koordinator Kompartemen dan Para Menteri dan Para Pejabat Berkedudukan Menteri
ABSTRAK:
CATATAN:
Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 1966.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA UMUM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:
bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan luasan prioritas pengembagan komoditi perkebunan untuk Kabupaten/ Kota se-Kalimantan Barat berdasarkan Peraturan GUbernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan
Pasal 18 ayat 6 UUD RI tahun 1945; UU no.25 tahun 1956; UU no.12 tahun 1992; UU no.41 tahun 1999; UU no.26 tahun 2007; UU no.41 tahun 2009; UU no.12 tahun 2011; UU 23 tahun 2014; UU no.39 tahun 2014; PP no.6 tahum1995; Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup no.27 tahun 2009; Peraturan Menteri Pertanian nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015;Permendagri no.80 tahun 2015; Keputusan Menteri Pertanian nomor 141/Kpts/HK.150/M2/2019; Perda nomor 1 tahun 2018; Perda no.6 tahun 2018
Peraturan ini merubah lampiran Peraturan Gubernur nomor 28 tahun 2020 tentang Rencana Umum Pembangunan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2021.
4 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 159 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2019-2024
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024, Danbahwa sehubungan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 60 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2019-2024.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 , Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Terdiri dari 2 pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
63 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
