Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.911 peraturan dalam 0,038 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO.15 TAHUN 2023.pdf

URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BKPSDM

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, LD.2023/NO.0290, TBD.2023, LL SETDA KAB. SBB : 20 HAL

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

ABSTRAK:

Bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan fungsi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan- Badan Daerah Untuk Penyederhanaan Birokrasi Kabupaten Seram Bagian Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 04 Tahun 2016 sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 8 Tahun 2017; dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 25 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Kabupaten Seram Bagian Barat.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2023.
Penjelasan 1 Halaman.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Masyarakat

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Kebijakan Pemerintah Standar/Pedoman Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download file:

2023pb3322015.pdf

pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2023/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat dalam rangka Pemulihan Ekonomi Masyarakat

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi masyarakat, Pemerintah Daerah perlu melakukan pemenuhan barang kebutuhan pokok kepada masyarakat yang membutuhkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan; bahwa agar dalam pelaksanaan pemenuhan barang kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan efektif, efisien, terpadu dan akuntabel, perlu menyusun pedoman pelaksanaanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud . dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemenuhan Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Masyarakat;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 67 tahun 1958; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Kegiatan, Monitoring dan Evaluasi, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Bone Bolango No. 15 Tahun 2017 tentang LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

Download file:

PERBUP BONBOL NO 15 TAHUN 2023.pdf

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR NEGARA (LHKASN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD2023/15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKASN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango

ABSTRAK:

Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Komisi Pemberatasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN).
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No 6 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 1999, UU No 20 Tahun 2001, UU No 30 Tahun 2002, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022, UU No 30 Tahun 2014, PP No 6 Tahun 2008, PP No 60 Tahun 2008, PP No 94 Tahun 2021, PP No 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No 17 Tahun 2020, Permendagri No 23 Tahun 2007.
Dalam peraturan ini diatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (Lhkasn) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN), laporan harta kekayaan aparatur negara (LHKAN), tim pengelola LHKPN dan LHKAN, pengawasan, sanksi, tata cara penjatuhan sanksi, larangan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2023.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 15 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelengggara Negara (LHKPN) Dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 13 halaman dengan lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2023

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Garut No. 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2023
PERBUP Kab. Garut No. 185 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2023

Mengubah

PERBUP Kab. Garut No. 29 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Pegawai/Jasa Untuk Belanja Daerah Tahun 2023

Download file:

2023pb3205015.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Asahan Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kabupaten Asahan

Abstrak

Arsip Standar/Pedoman

Download file:

Perbup-15-Tahun-2023-Pedo...aten-Asahan-full.pdf

PEDOMAN - SISTEM - KLASIFIKASI - KEAMANAN - DAN - AKSES - ARSIP - DINAMIS - DI - KABUPATEN - ASAHAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2023 NOMOR 15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Kabupaten Asahan

ABSTRAK:

Arsip adalah sumber informasi yang autentik,utuh dan terpercaya, sehingga setiap Perangkat Daerah di Kabupaten Asahan wajib menyediakan arsip dinamis bagi kepentingan pengguna arsip, dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan pelindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di Kabupaten Asahan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2011, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Arsip Nasional Nomor 4 Tahun 2021, . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Pedoman Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis, Pengaturan Akses Arsip, Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2023.
9 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Perubahan Data dan Pemberian Rekomendasi Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka Implementasi Universal Health Coverage pada Program Jaminan Kesehatan Nasional

Abstrak

Kesehatan Standar/Pedoman

Download file:

2023pb3310015.pdf

jaminan kesehatan nasional

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD.2023/NO.15

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perubahan Data dan Pemberian Rekomendasi Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam rangka Implementasi Universal Health Coverage pada Program Jaminan Kesehatan Nasional

ABSTRAK:

bahwa untuk memberikan perlindungan dan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Klaten, maka Pemerintah Kabupaten Klaten telah mengalokasikan dana untuk jaminan kesehatan bagi penduduk yang didaftarkan dalam program pelayanan kesehatan terutama bagi penduduk miskin yang belum mempunyai jarninan Kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka efisiensi anggaran, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perubahan Data dan Pemberian Rekomendasi Pendaftaran Peserta Jaminan Kesehatan Bagi Penduduk Yang Didaftarkan Pemerintah Kabupaten Klaten Dalam Rangka Implementasi Universal Health Coverage Pada Program Jarninan Kesehatan Nasional;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 56 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perubahan Data, Mekanisme Perubahan Data, Syarat dan Prosedur untuk Mendapat Rekomendasi, Manfaat Rekomendasi dan Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Standar/Pedoman

Download file:

Perbup Lombok Barat Nomor 15 Tahun 2023.pdf

SISTEM INFORMASI - KENAIKAN PANGKAT - PENSIUN - PEGAWAI NEGERI SIPIL

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2023 (15) : 10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Informasi Kenaikan Pangkat Dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pembinaan karier pegawai negeri sipil berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karir, khususnya dalam pelaksanaan proses usul kenaikan pangkat dan proses usul pensiun, perlu menerapkan sistem informasi kenaikan pangkat dan pensiun pegawai negeri sipil; b. bahwa untuk menggunakan sistem informasi kenaikan pangkat dan pensiun pegawai negeri sipil secara efektif dan efisien, diperlukan pedoman teknis; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Informasi Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 11 Tahun 1969; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2029; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 13 Tahun 2019; Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati No. 70 Tahun 2022; Peraturan Bupati No. 73 Tahun 2022;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Teknis Penggunaan Sistem Informasi Kenaikan Pangkat dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Hal pokok yang diatur: 1. Jenis layanan 2. Struktur sistem 3. Larangan 4. Kerjasama 5. Sanksi administratif

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2023.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 15 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

PERBUP Kab. Batang Hari No. 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari
PERBUP Kab. Batang Hari No. 23 Tahun 2018 tentang PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

Download file:

PERBUP NOMOR 15 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, BD 2023 (15) : 94 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari

ABSTRAK:

a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari;b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intrn Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah Wajib melakukan penilaian risiko;c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tata Kelola Manajemen Risiko, Pelaporan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku : a. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 23 Tahun 2018 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari; b. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari; c. Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lamp. : 76 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 14 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola, Pegawai dan Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan

Abstrak

Badan Layanan Umum Standar/Pedoman

Download file:

PERBUP NO. 14 TAHUN 2023.pdf

PEDOMAN

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor : 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola, Pegawai dan Tenaga Profesional Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2O18 tentang Badan Layanan Umum Daerah; b. bahwa berdasarkan maksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Pedoman Pengadaan Pejabat Pengelola, Pegawai dan Tenaga Profesiona-l Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO3 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671; 2. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor ll2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 lentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (t embaran Negara Republik Indonesia tah,an 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 680 1); 2 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Iembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2Ol2 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 20O5 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2O2O tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tah:.ln 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6s231; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2O18 tentang Badan layanal Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 68); 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangal Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O20 Nomor 1781); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 20O7 Nomor 10); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun 2O2L tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor 3); 18. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Selatan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penilaiaa Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2013 Nomor 29);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III PENGADAAN BAB IV PERSYARATAN BAB V PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN BAB VI PENUTUP BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN BAB VIII PEMBERITAHUAN BAB IX KETENTUAN PERALIHAN BAB X PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2023.
25 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Download file:

2023pb3201014.pdf

PENETAPAN - STANDAR - SATUAN - HARGA - BARANG - DAN - JASA - PEMERINTAH - KABUPATEN - BOGOR - TAHUN - ANGGARAN - 2024

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD Kabupaten Bogor Tahun 2023 No 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pelaksanaan APBD maka perlu menetapkan Perbup tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemkab Bogor Tahun Anggaran 2024.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 12 tahun 2021; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 1 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Penetapan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun Anggaran 2024.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2023.
6 Hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT