Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 336 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 43 Tahun 2011

Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Kewarganegaraan dan Imigrasi Pariwisata dan Kebudayaan Hubungan Internasional/Kerja Sama Internasional

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERPRES No. 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan

Mengubah :

PERPRES No. 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
KEPPRES No. 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat
KEPPRES No. 103 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat

Download :
Perpres_no_43_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 43 Tahun 2015

Prosedur Teknis Alih Status Izin Tinggal Kunjungan Menjadi Izin Tinggal Terbatas dan Alih Status Izin Tinggal Terbatas Menjadi Izin Tinggal Tetap

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenkumham No. 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal

Mencabut :

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-310.IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Tata Cara Alih Status Izin Keimigrasian

Download :
Permenkumham Nomor 43 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015

Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Mencabut :

Petunjuk Pelaksanaan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor F-303.IZ.03.03 Tahun 1995

Download :
Permenkumham Nomor 44 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1954

Pelaksanaan Pengawasan terhadap Orang Asing yang Berada di Indonesia

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing Dan Tindakan Keimigrasian

Download :
PP No. 045 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015

Pembiayaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri

Ketenagakerjaan Kewarganegaraan dan Imigrasi

Download :
Kemnaker No. 45 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kependudukan dan Perkawinan Kewarganegaraan dan Imigrasi Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
Perbup Nomor 46 Tahun 2016.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2017/NO.7

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan ini mengatur mengenai: 1. KETENTUAN UMUM 2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DINAS 3. SUSUNAN ORGANISASI 4. TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS 5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 6. TATA KERJA 7. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Semua ketentuan yang mengatur tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang ada dalam Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
24 hlm

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian

Kepegawaian, Aparatur Negara Kewarganegaraan dan Imigrasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Mencabut :

Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian dan Angka Kreditnya

Download :
permenpan no 47 tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 47 Tahun 2016

Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Status Peraturan

Diubah dengan :

Permenkumham No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyampaian Permohonan Kewarganegaraan Republik Indonesia Secara Elektronik

Mengubah :

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH- 19.AH.10.01 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyampaian Pernyataan Memilih Kewarganegaraan Bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda

Download :
Permenkumham Nomor 47 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2021

Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Kewarganegaraan dan Imigrasi Cipta Kerja

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Mengubah :

PP No. 51 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
PP No. 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
PP No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Download :
PP Nomor 48 Tahun 2021.pdf

Abstrak

Perubahan - Peraturan Pemerintah - PP - Peraturan - Pelaksanaan - Undang-undang - Keimigrasian

2021

Peraturan Pemerintah (PP) NO. 48, LN.2021/No.58, TLN No.6660, jdih.setkab.go.id : 29 hlm.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 6 Tahun 2011; UU Nomor 11 Tahun 2020; dan PP Nomor 31 Tahun 2013.
Pokok materi muatan yang diatur dalam PP ini antara lain meliputi: 1) persyaratan dan tata cara permohonan Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas beserta jenis kegiatan dan jangka waktu penggunaannya; 2) persyaratan dan tata cara untuk permohonan lzin Tinggal meliputi pemberian dan perpanjangan, jenis, jangka waktu, dan alih status Izin Tinggal; 3) pengaturan terkait jaminan Keimigrasian; dan 4) pelaksanaan pengawasan Keimigrasian.

CATATAN:

Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021.
PP ini mengubah PP Nomor 31 Tahun 2013.
Penjelasan 14 hlm.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2018

Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian

Kepegawaian, Aparatur Negara Kewarganegaraan dan Imigrasi Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut sebagian dengan :

Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional

Mencabut :

Permen PAN & RB No. 8 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimgrasian dan Angka Kreditnya

Download :
permenpan no 48 tahun 2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.