Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.702 peraturan dalam 1,807 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 53/PMK.05/2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 Tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Perbankan, Lembaga Keuangan

Status Peraturan

Mengubah

PMK No. 77/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara pada Bank Umum
PMK No. 3/PMK.05/2014 tentang Penempatan Uang Negara Pada Bank Umum

Download file:

PMK Nomor 53 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103/PMK.02/2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar dan Uji Kompetensi Serta Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Analis Anggaran

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PMK Nomor 103 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.05/2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Abstrak

Badan Layanan Umum

Download file:

PMK Nomor 194 Tahun 2017.pdf

TARIF LAYANAN BLU - UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA - KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

2017

Peraturan Menteri Keuangan NO. 194/PMK.05/2017, BN.2017/NO.1821, peraturan.go.id : 8 hlm

Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

ABSTRAK:

bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor: 108/M/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017 hal Perbaikan Usulan Penetapan Tarif Layanan, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai.
PP No. 23 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.48, TLN No.4502) sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 No. 171, TLN No.5340); Permenkeu No. 100/PMK.05/2016 (BN Tahun 2016 No.915)
Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi kepada pengguna jasa. Tarif Seleksi Ujian Masuk, Tarif Non-Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana, Tarif Program Pascasarjana dan Profesi, dan Tarif Layanan Akademik Lainnya tercantum dalam Lampiran yang merupkan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Tarif Uang Kuliah Tunggal Program Diploma dan Sarjana mengikuti ketentuan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2017.
-
-
14 HLM, Lampiran halaman 9-14.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.06/2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara

Abstrak

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan

Mencabut

PMK No. 155/PMK.06/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara
PMK No. 122/PMK.06/2007 tentang Keanggotaan dan Tata Kerja Panitia Urusan Piutang Negara

Download file:

PMK Nomor 102 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.07/2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Mencabut

PMK No. 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Download file:

PMK Nomor 222 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 180/PMK.05/2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga/Subsidi Marjin Untuk Kredit Usaha Rakyat

Abstrak

Subsidi, PSO

Download file:

PMK Nomor 180 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 57/PMK.04/2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai

Abstrak

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 74/PMK.04/2022 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai

Diubah dengan

PMK No. 93/PMK.04/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai

Diubah sebagian dengan

PMK No. 30/PMK.04/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.04/2017 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
Pasal 31

Mencabut

PMK No. 20/PMK.04/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Peletakan Pita Cukai
PMK No. 169/PMK.04/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
PMK No. 96/PMK.04/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK.04/2009 Tentang Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik Atau Importir Barang Kena Cukai Yang Melaksanakan Pelunasan Dengan Cara Pelekatan Pita Cukai
PMK No. 69/PMK.04/2009 tentang Penundaan Pembayaran Cukai untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelunasan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai

Download file:

PMK Nomor 57 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79/PMK.05/2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta Pada Kementerian Kesehatan

Abstrak

Badan Layanan Umum

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 27 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta pada Kementerian Kesehatan

Mencabut

PMK No. 197/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan
PMK No. 197/pmk.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Surakarta pada Kementerian Kesehatan.

Download file:

PMK Nomor 79 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 111/PMK.06/2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penilaian Barang Milik Negara

Abstrak

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan

PMK No. 173/PMK.06/2020 tentang Penilaian oleh Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

Mencabut

PMK No. 166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik Negara

Download file:

PMK Nomor 111 Tahun 2017.pdf

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 80/PMK.05/2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai Pada Kementerian Negara/Lembaga

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Diubah dengan

PMK No. 20 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2017 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga

Mencabut

Seluruh ketentuan mengenai petunjuk teknis pembayaran tunjangan kinerja pegawai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Download file:

PMK Nomor 80 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2017.