PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 248.702 peraturan dalam 1,843 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 207/PMK.02/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 88/PMK.02/2019 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah
Mengubah
  1. PMK No. 116/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Cadangan Beras Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 220/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
APBN PNBP / Penerimaan Negara Bukan Pajak Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
Diubah dengan
  1. PMK No. 202/PMK.05/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 /PMK.05/2014 Tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
Mengubah
  1. PMK No. 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.03/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 26/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.03/2013 Tentang Penatausahaan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, Dan Panas Bumi
  2. PMK No. 76/PMK.03/2013 tentang Penatausahaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan Panas Bumi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 181/PMK.02/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 10/PMK.02/2023 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Aparatur Sipil Negara Distrik Pedalaman Provinsi Papua
Mencabut
  1. PMK No. 207/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Ongkos Angkut Beras Pegawai Negeri Sipil Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 146/PMK.010/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Diubah dengan
  1. PMK No. 152/PMK.010/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
  2. PMK No. 156/PMK.010/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.010/2017 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Mencabut
  1. PMK No. 147/PMK.010/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
  2. PMK No. 198/PMK.010/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
  3. PMK No. 205/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
  4. PMK No. 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.03/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 173/PMK.03/2021 tentang Tata Cara Pembayaran, Pelunasan, dan Pengadministrasian Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/ atau Jasa Kena Pajak dari dan/atau ke Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Mengubah
  1. PMK No. 62/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Pengawasan, Pengadministrasian, Pembayaran, Serta Pelunasan Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas Pengeluaran dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Kawasan Bebas Ke Tempat Lain dalam Daerah Pabean dan Pemasukan dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak Dari Tempat Lain dalam Daerah Pabean Ke Kawasan Bebas
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 91/PMK.01/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Struktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 56/PMK.01/2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
  2. PMK No. 34/PMK.01/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
  3. PMK No. 251/PMK.01/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
  4. PMK No. 135/PMK.01/2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah
  5. PMK No. 56/PMK.01/2014
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.02/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 62/PMK.08/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 80/PMK.08/2022 tentang Dukungan Pengembangan Panas Bumi Melalui Penggunaan Dana Pembiayaan Infrastruktur Sektor Panas Bumi pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur
Mencabut
  1. PMK No. 03/PMK.011/2012 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Fasilitas Dana Geothermal
  2. PMK No. 178/PMK.05/2011 tentang Tata Cara Penyediaan dan Pencairan Dana Geothermal Dari Rekening Kas Umum Negara Ke Rekening Induk Dana Investasi pada Pusat Investasi Pemerintah
  3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 286/KMK.011/2011 tentang Penugasan kepada Pusat Investasi Pemerintah untuk Melaksanakan Pengelolaan Dana Geothermal;

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan