Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49.1, Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2017 Nomor 49.1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Perumahan Dan Transportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Transportsasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 7 Tahun 2017.
Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud dan Tujuan; Besaran Tunjangan Perumahan; Besaran Tunjangan Transportasi; Bab V Pembiayaan; Bab VI Pembinaan dan Pengawasan; Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 25A Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA DAN TATA NIAGA PRODUK KOPI BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa kopi merupakan salah satu komoditi perkebunan unggulan Kabupaten Bondowoso;
b. bahwa produk kopi yang berada di kawasan dataran tinggi Ijen, kawasan dataran tinggi Raung, dan kawasan lereng Argopuro Kabupaten Bondowoso merupakan Produk Kopi Bondowoso yang memiliki cita rasa spesifik Bondowoso, merupakan kekayaan intelektual daerah, dan sumber pendapatan masyarakat pekebun kopi di Bondowoso;
c. bahwa agar Produk Kopi Bondowoso dapat terus dilindungi dan dikembangkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan tata kelola dan tata niaga yang baik untuk Produk Kopi Bondowoso dimaksud;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kelola dan Tata Niaga Produk Kopi Bondowoso;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44 /Permentan/ OT.140/ 10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik ( Good Handling Practices) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 22/Permentan/ Hk.140/4/2015;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2011 Nomor Seri E);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. Maksud dan Tujuan ditetapkannya perbup ini;
3. Kesesuaian dan Konservasi Lahan;
4. Budidaya Tanaman;
5. Panen dan Pasca Panen;
6. Perdagangan;
7. Kemitraan;
8. Pembinaan dan Pengawasan;
9. penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Mei 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2016 ten tang Tata Kelola dan Tata Niaga Produk Kopi Arabika Java ljen Raung (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 25) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/KU.030/1/2016 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50A, BD Tahun 2009/No.50A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efektif dan efisien di Kabupaten Blora, maka perlu dibentuk komisi Irigasi Kabupaten; bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomaor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Keputusan Presiden Nomor 123 Tahun 2001; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tuhun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pembentukan
Bab III Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
Bab IV Susunan Organisasi
Bab V Sekretariat
Bab VI Tata Kerja
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII Ketentuan Lain-lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2009.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Keerom No. 2B Tahun 2013
Penghasilan-dokter dan paramedis-kriteria tertentu
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 2B, BD.2013/NO. 2A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Dokter dan Paramedis Berdasarkan Kriteria Tertentu
ABSTRAK:
Dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan, motivasi kerja dan kesejahteraan bagi dokter dan para medis, maka dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan yang layak sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang didasarkan atas kriteria tertentu. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Dokter dan Paramedis Berdasarkan Kriteria Tertentu.
UUD RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 26 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; PP No 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Keerom No. 14 Tahun 2009; Perda No. 10 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur mengenai tujuan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai yang dimaksud, kriteria dan penetapan daerah khusus, jumlah penghasilan yang ditambahkan, mekanisme pemberian tambahan penghasilan, alokasi dana, pelaksanaan pembayaran, prosedur pengajuan SPP, pengajuan SPM, dan penerbitan SP2D, pemotongan tambahan penghasilan, pertanggungjawaban, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2013.
12 hlm
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2014 Tahun 2014
Peraturan Bank Indonesia NO. 18/43/PBI/2016, LN 2016/NO 296 PERATURAN.GO.ID : 14 HLM
Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penarik Cek dan/atau Bilyet Giro Kosong
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2017.
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 02/PER/M.KUKM/IV/2012 Tahun 2012
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
