Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pola Tanam dan Rencana Tata Tanam Untuk Musim Tanam Penghujan Tahun 2009 / 2010 dan Kemarau Tahun 2010 di Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian serta
pengaturan yang sistematis dan terencana terhadap pola tanam di
Kota Tegal, maka perlu menetapkan pola tanam dan rencana tata
tanam untuk musim tanam penghujan tahun 2009 / 2010 dan
kemarau tahun 2010 di Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pola tanam dan rencana tata tanam, daerah irigasi, sistem pembagian dan pemberian air.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2009.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 31 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Tanda Daftar Dan Izin Usaha Produksi Benih Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 31 Tahun 2016
Pertanian dan Peternakan - Perekonomian - PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM
2016
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, Bagian Hukum Pemkot Mataram
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA MATARAM
ABSTRAK:
a . Penyesuaian dima k su d d al a m r an g k a m eme n u h I kebutuhan dan mengantisipasi kerawanan pangan spesifik l okalit a ser ta p en in g k a ta n gizi masyar a k a t u n tu k mewujudkan K e t a h anan P a n ga n di Kota Mata r a m se r t a mendukung p e nyediaan c a d angan p a n gan pemer intah sebagai bagian dari sub sistern cadangan pangan nasional;
b . Dalam Peratura n Wali k ot a Nomo r 1 6 T a h u n 20 1 5 t entang Pengelolaan Ca d a ngan P a n gan P emer intah Ko t a Mataram sudah t i dak sesuai dengan tu n t u tan n a s ional dan perkembangan masyarakat sehingga perlu diganti;
c. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud h uruf a , p er l u m en e t a pkan P e r a t u ra n Wa l i k ot a t e n t a n g Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kot a Mataram.
UU No. 4 Tahun 1993;
UU No. 12 Tahun 2011;
UU No. 18 Tahun 2012;
UU No. 23 Tahun 2014;
PP No. 17 Tahun 2015;
Perpres No. 83 Tahun 2006;
Permen Perindustrian dan Perdagangan No. 22 Tahun 2005;
Permen Pertanian No. 65 Tahun 2010;
Permendagri No. 80 Tahun 2015;
PERDA Kota Mataram No. 15 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Sistem Logistik Daerah Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menyediakan informasi ketersediaan dan harga pangan, mewujudkan stabilitas pasokan dan harga pangan, serta meningkatkan pendapatan petani di Jawa Tengah, perlu dikembangkan Sistem Logistik Daerah (SISLOGDA) Provinsi Jawa Tengah untuk Pangan bagi masyarakat;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, agar pelaksanaannya dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Logistik Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud, tujuan dan ruang lingkup, sistem logistik daerah, kerja sama dan sinergi, sumber dana dan pembiayaan, pembinaan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2021.
10 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pengembangan Buah-Buahan Serta Sayuran Unggulan Dan Prospektif Di Daerah Provinsi Jawa Barat
ABSTRAK:
bahwa dalam r angka pengembangan buah-buahan dan
sayuran unggulan dan prospektif di Daerah Provinsi Jawa
Barat sebagai sumber pangan, pendapatan, peningkatan
taraf hidup masyarakat tani diperlukan langkah-langkah
strategis;
b . bahwa dalam pelaksanaan pengembangan buah-buahan
serta sayuran unggul dan prospektif yang memiliki nilai
ekonomi tinggi dalam bentuk kawasan utuh dilokasi-
lokasi pengembangan dan menunjukkan peran tenaga
kerja dan p erekonomian masyarakat, perlu adanya
penetapan pengelompokan, pengaturan dan perlindungan
terhadap plasma nutfah buah-buahan dan sayuran
unggul dan prospektif di Daerah Provinsi J awa Barat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Barat tentang Pengembangan Buah-
Buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif di Daerah
Provinsi Jawa Barat;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 , Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
44/Permentan/OT. 140/ 10/2009, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
48/Permentan/OT.140/ 10/2009, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
62/Permentan/OT. 140/ 10/2010, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
37jPermentan/OT.140/7 /2011, Peraturan Menteri Pertanian Nomor
134/Permentan/OT.140/ 12/2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun
2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun
2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun
2011, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun
2012, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun
2014, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun
2017
terdiri dari 20 pasal dan 6 bab yaitu KETENTUAN UMUM, PENGATURAN JENIS BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN YANG
UNGGUL DAN PROSPEKTIF YANG MENJADI PRIORITAS
DALAM FASILITASI PENGEMBANGAN, DAN PENANGANAN
KEGIATAN, PENGATURAN DALAM PROSES BUDIDAYA, PENGOLAHAN,
DAN TATA NIAGA PEMASARAN , PENGATURAN DALAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN
DAN SARANA, PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP PLASMA NUTFAH
BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN ASLI/KHAS, INTRODUKSI
DAN SERTA HASIL PEMULIAAN DI DAERAH PROVINSI
JAWABARAT, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2018.
mengatur mengenai PENGEMBANGAN BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN UNGGULAN DAN PROSPEKTIF DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
24 halaman termasuk lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat