Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 841, BD.2011/No.31 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penataan, Pembangunan, Pengelolaan, dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi; bahwa pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi sebagai salah satu infrastruktur pendukung dan penyelenggaraan telekomunikasi harus memperhatikan efisiensi, keamanan lingkungan dan estetika lingkungan;bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara berwenang mengatur penempatan lokasi menara telekomunikasi dan menetapkan zona-zona bagi pembangunan menara di wilayahnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana detail tata ruang yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Pedoman Penataan, Pembangunan, Pengelolaan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.KOMINFO/04/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011.
Peraturan ini memuat Pedoman Penataan, Pembangunan, Pengelolaan, dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi di Kabupaten Banjarnegara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2011.
25 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 844 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyusunan Formulir Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2013.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 846 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedelapan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 891 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 847 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 848, BD.2011/No.33 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Biaya Polorogo
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kemandirian dan keswadayaan desa, maka pemberdayaan seluruh potensi desa termasuk dengan menggali sumber pendapatan desa yang bersumber dari Pologoro bagi setiap orang atau badan yang melakukan transaksi tanah perlu diatur; bahwa untuk memberikan pedoman terhadap desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara sehubungan dengan peralihan hak atas tanah agar bisa berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2011 tentang Sumber Pendapatan Desa, menerangkan bahwa sumber pendapatan desa antara lain berupa hasil pungutan desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Pedoman Biaya Pologoro dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2011
Peraturan ini memuat Pedoman Biaya Polorogo
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2011.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 850 Tahun 2007
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa
PERUBAHAN-PETUNJUK-PENCALONAN-PENGANGKATAN-PEMBERHENTIAN-PERANGKAT DESA
2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 850, BD.2007/No.30 Seri D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja, peningkatan kinerja serta pelayanan kepada
masyarakat, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dipandang perlu diubah; bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2006;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2006;Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 63 Tahun 2007.
Peraturan ini memuat perubahan diantara BAB XI dan BAB XII disisipi 1 (satu) BAB dan 1 (satu)
Pasal yakni BAB XI A Pasal 29 A tentang ketentuan alih tugas perangkat desa;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2007.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 851 Tahun 2012
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 379 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyaluran/Pemberian Dana Hibah Program Bawaku Pangan (Bantuan Walikota Khusus Mengenai Pangan) Kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTSPM) Tahun 2009
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2009.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 855 Tahun 2017
PERWALI Kota Bandung No. 631 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 855 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kota Bandung
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1403 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Kota Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 855 Tahun 2015
PERWALI Kota Bandung No. 265 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
ABSTRAK:
-Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 495 Tahun 2015, namun dalam rangka optimalisasi kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat dengan pola pelayanan perizinan terpadu satu pintu, maka Peraturan Walikota Bandung termaksud perlu diubah.
-Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; Perpres No. 27 Tahun 2009; Perpres No. 97 Tahun 2014; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2007; Perda Kota Bandung No. 22 Tahun 2009; Perwal Bandung No. 495 Tahun 2015.
-Dalam Peraturan Walikota ini terdapat perubahan dalam beberapa pasal. Antara lain penambahan huruf pada ketentuan Pasal 1, Pasal 7, perubahan pada ketentuan Pasal 7 huruf m, Pasal 11 ayat (1), Pasal 81, Pasal 86, Lampiran III dan IV, dan penambahan pasal pada Pasal 19.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2015.
Peraturan Walikota Bandung Nomor 1171 Tahun 2013, Ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor 763 Tahun 2014 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Lingkungan Hidup, Keputusan Walikota Bandung Nomor 503/Kep.1172-Bag.ORPAD/2013; Keputusan Walikota Bandung Nomor 660/Kep.051-BPLH/2015
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
