Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.670 peraturan dalam 0,022 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2016
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Penyesuaian (Inpassing) Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah
Abstrak
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
PMK Nomor 221 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164/PMK.01/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 200/PMK.01/2022 tentang Pedoman Penetapan Pejabat Pelaksana ke dalam Jabatan dan Peringkat bagi Jabatan Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
Mencabut
  1. PMK No. 247/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana dalam Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli di Lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai
Download file:
PMK 164_PMK.01_2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 126/PMK.05/2016
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Abstrak
APBN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 128/PMK.05/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Download file:
PMK Nomor 126 Tahun 2016.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.010/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Jabatan Fungsional Peneliti Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Abstrak
Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
144~PMK.010~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 194/PMK.01/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Pemberian Tunjangan Dan Ketentuan Lain Bagi Hakim Pada Pengadilan Pajak
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Perpajakan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 16/PMK.01/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.01/2015 Tentang Pemberian Tunjangan dan Ketentuan Lain Bagi Hakim pada Pengadilan Pajak
Download file:
194~PMK.01~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.02/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Hak Keuangan Dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri
Abstrak
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 164/PMK.02/2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lainnya Bagi Wakil Menteri
Download file:
176~PMK.02~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 45/PMK.01/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 237/PMK.01/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
  2. PMK No. 80/PMK.01/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
  3. PMK No. 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
Download file:
45_PMK.01_2015.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.01/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
Abstrak
Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 176/PMK.01/2018 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Diubah dengan
  1. PMK No. 17/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.01/2015 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan
Mencabut
  1. PMK No. 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat Bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan
Download file:
241_PMK.01_2015.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Standar Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 38/PMK.07/2019 tentang Standar Dan Uji Kompetensi Serta Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat Dan Daerah
Download file:
171~PMK.07~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.04/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Perekonomian Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 137 Tahun 2023 tentang Operator Ekonomi Bersertifikat
Mencabut
  1. PMK No. 219/PMK.04/2010 tentang Perlakuan Kepabeanan Terhadap Authorized Economic Operator
Download file:
PMK Nomor 227 Tahun 2014.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan