Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara
PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2017/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
Bahwa untuk lebih meningkatan kualitas dan
kinerja pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara dan untuk transparasi serta pemerataan dalam
pembayaran jasa pelayanan yang berdasarkan pada
beban tugas maka diperlukan pengelolaan dana
pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat Kabupaten Jepara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati nomor 19 tahun 2016 tentang Pemanfaatan
Dana Pendapatan Pelayanan Bersumber dari Jasa
Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat
Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara;
Undang - undang nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Uodang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/ PMK 02/2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK 05/
2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016;
Peraturan bupati (perbup) tentang perubahan atas peraturan bupati jepara nomor 19 tahun 2016 tentang pemanfaatan dana pendapatan bersumber dari jasa layanan pada badan layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat kabupaten jepara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Biaya Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional
Pusat Kesehatan Masyarakat dalam melakukan
pelayanan kepada masyarakat, perlu pedoman dalam
penggunaan anggaran biaya Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Klaten sebagai pembiayaan
pelayanan kesehatan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penggunaan Anggaran Biaya
Sadan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penggunaan Anggaran Biaya, Pengelolaan Biaya Jasa Pelayanan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN, SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH AROSUKA KABUPATEN SOLOK YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 18 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura
ABSTRAK:
Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 112 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan dalam rangka mewujudkan Penatausahaan Keuangan BLUD yang dilakukan secara tertib, efektif, efisien, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu diatur ketentan mengenai Penatausahaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit . berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Bupati Tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ratu Zalecha Martapura, Meliputi : Ketentuan Umum; PenataUsahaan Keuangan; Formulir; Ketentuan Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 17 Tahun 2017
PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI KONTRAK BLUD PUSKESMAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Kontrak BLUD Puskesmas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bupati Jepara
Nomor 445.4/268 Tahun 2016 tentang Penetapan
Puskesmas Sebagai UPT Yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerab (BLUD),
maka perlu adanya peningkatan pelayanan kesehatan
pada masyarakat dengan mengoptimalkan pengelolaan
sumber daya manusia; bahwa dengan memperhatikan jumlah sumber daya
manusia pelaksana pelayanan kesehatan yang masih
kurang, maka diperlukan pedoman daJam rekruitmen
pegawai non pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada BLUD Puskesmas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006;
Peraturan bupati merupakan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai kontrak BLUD puskesmas
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 17 Tahun 2017
Badan Layanan Umum; Kesehatan; Pajak dan Retribusi Daerah; Perizinan, Pelayanan Publik;
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2009 tentang Trif Layanan Kesehatan Di Rumah sakit Umum Daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, perlu mengatur penetapan kelas dan tarif akomodasi kamar rawat inap VIP dan WIP dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya bell masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat; bahwa dengan adanya penyesuaian penetapan kelas dan tarif akomodasi kamar rawat inap VIP dan WIP di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro, maka Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2009 tentang Tarif Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro, perlu dilakukan perubahan;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun Q005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333/Menkes/SK/XII/1999 tentang Standar Pelayanan Rumah Sakit; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 722/Menkes/Sk/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah (Hospital By Laws); Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 631/Menkes/SK/2005 tentang Pedoman Peraturan Internal Staf medis (Medical Staff By Laws) di Rumah Sakit Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; 20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 67 Tahun 2009 tentang tentang Tarif Layanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro;
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2009 tentang tarif layanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Kabupaten Bojonegoro. Beberapa ketentuan yang diubah diantaranya ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) mengenai tarif layanan di RSUD dan biaya jasa sarana, ketentuan Pasal 12 ayat (2) pada bagian lampiran, ketentuan Pasal 18 ayat (2) mengenai kelas perawatan, Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu pasal 18A mengenai kelas VIP dan VVIP, serta diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 19A mengenai perhitungan lamanya hari perawatan untuk pelayanan rawat inap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2017.
Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2009
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa layanan kesehatan dasar merupakan kebutuhan
utama masyarakat, maka untuk menunjang layanan tersebut
perlu diterapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan
Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Klaten; bahwa dengan ditetapkannya beberapa Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi Badan Layanan
Umum Daerah maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan
pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan
Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2011;
Peraturan Bupati Klaten Nomor 39 Tahun 2009; Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2016; Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek dan Subjek Tarif Layanan, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Tarif, Pelayanan BLUD UPTD Puskesmas, Tarif Layanan, Pengurangan dan Pembebasan Tarif Layanan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2017.
18 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pinajmaan/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan pinjaman/utang dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akutansi RSUD dr. R. Soetrasno Kab. Rembang, belum cukup mengatur mekanisme Badan Layanan Umum Daerah dalam melakukan pinjaman/utang kepada pihak lain maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pinjaman/Utang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Rembang Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Prinsip Umum Pinjaman/Utang, Persyaratan Pinjaman/Utang, Pelaksanaan, Pembayaran dan Penatausahaan Pinjaman/Utang, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan Pinjaman dan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2017.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 16 Tahun 2017
Badan Layanan Umum; Kesehatan; Perizinan, Pelayanan Publik
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro
ABSTRAK:
-bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang menuntut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal; bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, memiliki peran strategis dalam membantu percepatan peningkatan derajat kesehatan, sesuai standar yang ditetapkan; bahwa standar pelayanan rumah sakit perlu memuat jenis dan mutu layanan minimal, sebagai alat ukur mutu pelayanan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja rumah sakit;
-Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-Daerah Tahun 1950 tentang Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 lenlang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/ Menkes/SK/II1/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar PeIayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit PeIaksa Teknis Pada Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro. Standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal RSUD. Jenis pelayanan RSUD meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, kebidanan, intensif, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, transfusi darah, rekam medik, keluarga miskin (gakin), pengelolahan limbah, administrasi dan manajemen, ambulance/mobil jenazah, pemulasaraan jenazah, laundri, pemeliharaan sarana rumah sakit, dan pengendalian infeksi. Direktur RSUD menyusun target dan upaya pencapaian serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen RSUD menyusun rencana kegiatan anggaran, target, dan upaya yang dilakukan, serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Pembinaan RSUD dilakukan oleh Kepala Dinas sedangkan pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
57 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2017
dinas sosial kabupaten halmahera barat-tugas pokok dan fungsi
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; Uu No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Halmahera Barat No. 6 Tahun 2016; Perbup Halmahera Barat No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan Organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
5 Halaman, Lampiran: 16 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
