Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lontar Selatan Kecamatan Pulau Laut Barat dengan Desa Tata Mekar Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf f Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati; Bahwa berdasarkan Berta Acara Kesepakatan Batas antara Desa Lontar Selatan Kecamatan Pulau laut Barat dengan Desa Tata Mekar Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar
Kabupaten Kotabaru Nomor 146.3/83/DLS/III/2022 dan Nomor 146.3/89/KD-TM/III/2022 yang telah difasilitasi oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Kotabaru. Batas Desa telah disepakati tarikan garis batas dan titik koordinatnya oleh kedua Desa, maka perlu menetapkan batas wilayah administrasi desa tersebut; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lontar Selatan Kecamatan Pulau laut Barat dengan Desa Tata Mekar Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru.
Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 141 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Lontar Selatan Kecamatan Pulau laut Barat dengan Desa Tata Mekar Kecamatan Pulau laut Tanjung Selayar Kabupaten Kotabaru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 125 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
bahwa remunerasi merupakan salah satu sistem
pengelolaan sumber daya manusia yang sangat penting
dalam meningkatkan motivasi, prestasi, dan kineija
pegawai; bahwa remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan
prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan,
kewajaran, dan kinerja; bahwa guna memberikan dasar hukum dalam pemberian
remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Kelas A pada
Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Remunerasi Pada Badan
Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis
Laboratorium Kesehatan Kelas A Pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Boyolali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban, Kelompok Penerima Remunerasi, Perhitungan Remunerasi, Sumber Dana Remunerasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
44 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 125 Tahun 2021
PEMBENTUKAN - KEDUDUKAN - SUSUNAN - ORGANISASI - TUGAS - DAN - FUNGSI - SERTA - TATA - KERJA - UNIT - PELAKSANA - TEKNIS - DAERAH - PADA - DINAS - SUMBER - DAYA - AIR - DAN - BINA - MARGA
2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 125, BD 2021/125
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Sumber Daya Air Dan Bina Marga
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah ditetapkannya Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021 ketentuan mengenai UPTD di Lingkungan Pemkot Bandung perlu dilakukan penyesuaian maka perlu menetapkan Perwali tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas SDA dan Bina Marga.
Dasar Hukum Peraturan Walikota Ini Adalah UU No. 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kota Bandung No. 08 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2021; Perwali Kota Bandung No. 117 Tahun 2021.
Peraturan Walikota Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Dan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata Kerja, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2022.
21 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 125 Tahun 2022
pembinaan-pengawasan-monitoring-evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 125, BD.2022/NO.125, LL KOTA PONTIANAK : 8 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembinaan, Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak Tahun 2020-2040
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Pontianak Tahun 2020 – 2040, menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri Kota Pontianak Tahun 2020 – 2040 diatur dengan Peraturan Wali Kota
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013; . Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2020;
Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup; Industri Unggulan Daerah; Sistematika Rpik Pontianak Tahun 2020-2040; Pembinaan, Pengawasan, Monitoring Dan Evaluasi; Pelaksanaan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2022.
2 halaman dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 125 Tahun 2022
PERBUP Kab. Semarang No. 66 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 125 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
ABSTRAK:
bahwa keuangan Desa dikelola berdasarkan asas
transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan
dengan tertib dan disiplin anggaran; bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Desa
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menerapkan sistem transaksi non tunai dalam
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Dalam Pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Bupati Semarang Nomor 78 Tahun 2018; Peraturan Bupati Semarang Nomor 100 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Jenis Penerimaan dan Pengeluaran melalui Transaksi Non Tunai
Bab IV Pembinaan dan Pengawasan
Bab V Ketentuan Lain-Lain
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 125 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 125, BD Tahun 2022 Nomor 125
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Luhurjaya Kecamatan Cipanas.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
11 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 125 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan
Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 11 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 yang terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Uraian lebih lanjut APBD dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2023.
68 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 125 Tahun 2021
pembentukan - unit - pengelola - pendopo - dan - rumah - sakit - dinas - bupati
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 125, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2021 No 125
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendopo dan Rumah Dinas Bupati
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan, pengelolaan dan pengaturan di lingkungan pendopo dan rumah dinas Bupati maka perlu menetapjan Perbup Tasikmalaya tentang Pembentukan Unit Pengelola Pendopo dan Rumah Dinas Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah PP No. 31 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Perda Kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016; Perbup Tasikmalaya No. 39 Tahun 2021; Perbup Tasikmalaya No. 48 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Kewenangan Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Tugas, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 125 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka kelancaran dan ketertiban penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta
untuk menghindari terjadinya tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas
Pejabat Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan
Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur
uraian tugas Jabatan Struktural;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan
Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan
Masyarakat Kabupaten Kebumen;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Kebumen sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2010.
28 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 125 Tahun 2022
budaya - kerja - di - linfkungan - pemerintah - daerah - kabupaten - tasikmalaya
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 125, BD Kab. Tasikmalaya Tahun 2022 No 126
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Perpres No. 81 Tahun 2010 untuk implementasi ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Reformasi dan Biroakrasi No. 20 Tahun 2021 untuk mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi, maka perku menetapkan Perbup tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemda Kab. Tasikmalaya.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 42 Tahun 2004; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 81 Tahun 2010; Permen Pendayagunaan Apartur Negara No. PER/01/M.PAN/02/2007; Permen Pendayagunaan Apartur Negara No. 60 Tahun 2020; Permen Pendayagunaan Apartur Negra dan Reformasi Biroakrasi No. 39 Tahun 2012; Permen Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Biroakrasi No. 2020-2024; Perda kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda ka. Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016; Perda kab. Tasikmalaya No. 7 Tahun 2016 sebagaimaa telah diubah beberapa kali terakhior dengan Perda kab. Trasikmalaya No. 3 Tahun 2021; Perbup Tasimalaya No. 10 Tahun 2018; Perbup Tasikmalaya No. 119 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Budaya Kerja, Penerapan Budaya Kerja, Pengembangan Nilai Budaya Kerja, Organisasi, Pembinaan Dan Pengendalian, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
9 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
