Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan
Penertiban Ternak, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Pemeliharaan dan Pengamanan Ternak.
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Perda No.6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda No.15 Tahun 2007 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Ternak, maka perlu menetapkan Peraruran Bupati tentang Biaya Pemeliharaan dan Pengamanan Ternak.
dasar hukum: UU No.26 Tahun 2004; UU No.8 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.82 Tahun 2000; PP No.74 Tahun 2005; PP No.6 Tahun 2013; Perda No.6 Tahun 2016.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai rincian biaya pemeliharaan dan pengamanan ternak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 20 Tahun 2016
Peraturan Bupati (Perbup) tentang STATUS DAERAH IRIGASI KABUPATEN MALINAU
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 3 (ayat) 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, perlu menetapkan Status Daerah Irigasi Kabupaten Malinau dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah denagn Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 32/PRT/M/2007 tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 30/PRT/M/2015 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23/PRT/M/2015 tentang Pengelolaan Aset Irigasi; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Malinau Tahun 2012 – 2032; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Malinau.
Peraturan ini mengenai status daerah irigasi Kabupaten Malinau yang mencakup kriteria dan penetapan status irigasi; dan wewenang pemerintah daerah, hak dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2016.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar
ABSTRAK:
dalam rangka pengelolaan ternak milik pemerintah daerah dengan sistem penyebaran ternak sebagai upaya peningkatan pendapatan peternak di Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai pedoman pelaksanaanya.
dasar hukum: UU No.26 Tahun 2004; UU No.26 Tahun 2007; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No.41 Tahun 2014; PP No.74 Tahun 2005; Peraturan Menteri Pertanian No.19/Permentan/OT.140/3/2012; Permendagri No.32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.39 Tahun 2012; Perda No.2 Tahun 2013; Peraturan Bupati No.29 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Polewali Mandar No.17 Tahun 2013.
dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai ternak hibah, pengadaan, penganggaran dan pengelolaan UPTD Breeding Centre.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016.
menczbut berlakunya Peraturan Bupati No.19 Tahun 2013.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2016
program subsidi beras-masyarakat berpendapatan rendah
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2016/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mengurangi beban pengeluaran rumah tangga masyarakat berpendapatan rendah, maka perlu dikeluarkan kebijakan Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKIN/R ASTRA) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016; bahwa agar pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah (RASKINR/ ASTRA) di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 berdayaguna dan berhasilguna, maka perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Progam Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 54 Tahun 2014;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang petunjuk teknis pelaksanaan Program Subsidi Beras bagi masyarakat berpendapatan rendah yang meliputi penetapan petunjuk teknis, penggunaan serta jenis dan model formulir yang digunakan. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Januari 2016.
19 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kutai Barat Nomor 19 Tahun 2016
pertanian - mesin - alat - bergulir - dana - sistem
2016
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, BD 2016/19
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Barat Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penerapan Sistem Dana Bergulir Alat dan Mesin Pertanian pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Alat dan mesin yang dibagikan sebagian besar sudah berusia diatas 5 tahun sehingga sistem Dana Bergulir dianggap kurang efesien, karena memerlukan biaya monitoring yang cukup besar. Penerimaan dan penyimpanan Dana Bergulir pada bendahara penerimaan tidak sesuai lagi dengan peraturan yang berlaku saat ini, maka dipandang perlu untuk mencabut Perbup Kubar No. 54 Tahun 2007 tentang
Penerapan Sistem Dana Bergulir Alat Dan Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut menetapkan Perbup tentang Pencabutan Atas Perbup Kab. Kubar No. 54 Tahun 2007 tentang Penerapan Sistem Dana Bergulir Alat Dan Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 17 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Perda Kab. Kubar No. 21 Tahun 2015.
Pencabutan Atas Perbup Kab. Kubar No. 54 Tahun 2007 tentang Penerapan Sistem Dana Bergulir Alat Dan Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2016.
Perbup Kab. Kubar No. 54 Tahun 2007 tentang Penerapan Sistem Dana Bergulir Alat Dan Mesin Pertanian Pada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 18 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Tahun 2016/No.18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah; bahwa Pemerintah mengadakan dan menyalurkan cadangan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, yang penyediaannya mengutamakan pengadaan beras dari petani dalam negeri; bahwa penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran pada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras; bahwa agar pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah terlaksana dengan teratur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010; Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Koordinator Didang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2016.
24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD Tahun 2016/No.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pangan yang menjadi hak setiap warga, membantu masyarakat berpendapatan rendah dan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, perlu adanya kebijakan penyediaan dan penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah melalui Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016, yang dilaksanakan secara terpadu oleh unsur instansi terkait; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah di Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ; Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 ; Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perusahaan Umum (Perum) Bulog Nomor 25 Tahun 2003.
peraturan Bupati ini memuat tentang ketentuan umum, pelaksanaan, dan ketentuan penutup mengenai petunjuk teknis subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah di Kabupaten Banjarnegara tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2016.
31 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat No. 17 Tahun 2016
ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECEREN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceren Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah;
1. UU No. 12 Tahun 1992
2. UU No. 8 Tahun 1999
3. UU No. 24 Tahun 2008
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 8 Tahun 2001
6. PP No. 38 Tahun 2007
7. Permentan No. 60/Permentan/SR/130/12/2015
8. Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 05 Tahun 2012
Pasal 3 :
(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan pertimbangan ususlan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan serta alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2015 untuk kebutuhan Kabupaten.
Pasal 9 :
Harga Eceran Tertinggi T) pupuk bersubsidi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per Kg;
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg;
- Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg;
- Pupup Organik = Rp 5.00,- per Kg;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2016.
43 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
