PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa guru dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah
untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya
meningkatkan mutu pendidikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a serta untuk meningkatkan kapasitas guru
sebagai kepala sekolah melalui penataan dan perbaikan
mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan
Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkup Pemerintah
Kabupaten Tulungagung.
Mengingat: 1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru
Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1427); 2. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1
Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor
7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
3. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 13 Tahun 2022
tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulungagung (Serita
Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 13).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT, MEKANISME PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT, JANGKA WAKTU PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT, PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH, BEBAN KERJA KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT, PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH, PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH, PEMBERHENTIAN KEPALA SEKOLAH, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2022.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Guru Taman Pendidikan Al Quran pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun
2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pernerintah
Daerah dapat memberikan dukungan sumber daya
Pendidikan pada Madrasah, Ma:.drasah Diniyah, Pondok
Pesantren dan Lembaga Pendidikan Keagamaan lainnya;
bahwa agar dalam pelaksanaan belanja jasa tenaga
pendidikan guru Taman Pendidikan Al Quran dapat
terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat dicukupi
dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti Uang pada
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran
2022, perlu ditetapkan penggunaan dana Tambah Uang
pada Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Guru Taman
Pendidikan Al Quran pada Sub Kegiatan Fasilitasi
Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Bagian Kesejahteraan
Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun
Anggaran 2022; bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati .Semarang
Nomor 106 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2022, disebutkan bahwa
ketentuan penggunaan Tambah Uang harus mendapat
persetujuan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu
penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Tambah Uang
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Guru Taman Pendidikan
Al Quran Pada Sub Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina
Mental Spiritual Di Bagian Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran
2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 105 Tahun 2021; Peraturan Bupati Semarang Nomor 106 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran, roncian penggunaan. waktu penggunaan dan tata cara pengembalian sisa dana Tambah Uang untuk Belanja Jasa Tenaga Pendidikan Guru Taman Pendidikan Al Quran pada sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 44 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Beasiswa bagi Siswa Berprestasi dari Keluarga Tidak Mampu Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan sumber
daya terhadap penyelenggaraan pendidikan dasar
Pemerintah daerah berupaya meningkatkan akses
pelayanan pendidikan dasar dengan memberikan
beasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu;
b. bahwa agar pemberian beasiswa sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dapat berhasil dan berdaya
guna perlu memberikan petunjuk pelaksanaanya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Peneyediaan
Beasiswa Berprestasi dari Kelurga Tidak Mampu
Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah
Pertama;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang 25 tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik ( Lembara Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 ten tang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021
tentang Standar Nasinal Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6762);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Sistem Pendidikan Daerah Kepulauan Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2013
Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2021 Nomor 8);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN BAB III
KRITERIA DAN PERSYARATAN PENERIMA BEASISWA
BAB IV TATA CARA PEMBERIAN BEASISWA
BAB V BESARAN DANA BEASISWA
BAB VI SUMBER PEMBIAYAAN
BAB VII PENGAWASAN
BAB VIII PERTANGGUNG JAWABAN
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2022.
Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 9 Tahun 2017 tentang tata Cara Pemberian bantuan
Siswa Miskin (Berita Daerah Kabupaten wakatobi Tahun 2017 Nomor 9)
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2022/2023 di Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya
dalam penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak,
Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama
Negeri, dan Swasta Tahun Pelajaran 2022/2023 di
Kabupaten Purbalingga secara obyektif, transparan, dan
akuntabel sesuai dengan usia, domisili, minat dan bakat
calon peserta didik maka perlu dilakukan penerimaan
peserta didik baru yang dapat mengakomidir seluruh
kepentingan masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
Purbalingga tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah
Menengah Pertama Negeri dan Swasta Tahun Pelajaran
2022/2023 di Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru
Bab III PPDB Jenjang TK
Bab IV Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Sekolah Dasar
Bab V PPDB Jenjang SMP
Bab VI Daftar Ulang dan Pendataan Ulang
Bab VII Biaya
Bab VIII Perpindahan Peserta Didik
Bab IX Pelaporan dan Pengawasan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 43 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 43, BD.2022/NO.43, LL Kab. Kubu Raya : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kubu Raya, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2009;
Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 angka, yakni angka 18 dan angka 1; Ketentuan pasal 6 ayat (1) hurufb ditambah 1 (satu) an8ka, yakni angka 4; Ketentuan huruf a dan huruf b Pasal 12 diubah; Ketentuan pasal 14 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g; Ketentuan Pasal 15 diubah dan ditarnbah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2);
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
Merubah Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2015
5 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 42 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 42, Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 42
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa bagi Mahasiswa Keluarga Kurang Mampu dan Berprestasi
ABSTRAK:
a. bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021-2026 dan perlu didukung dengan langkah efektif dan efisien;
b. bahwa salah satu upaya Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Program Prioritas Pasaman Cerdas adalah dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu dan berprestasi, yang tepat sasaran dan tepat waktu;
UU No. 12 Tahun 1956
UU No. 20 Tahun 2003
UU No. 23 Tahun 2014
PP No. 12 Tahun 2019
Permendagri No. 77Tahun 2020
Mengatur pedoman dalarn memberikan Beasiswa bagi Mahasiswa dari keluarga Kurang Mampu dan berprestasi yang berasal dari Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 42 Tahun 2022
PEDOMAN - PELAKSANAAN - PENERIMAAN - PESERTA - DIDIK - BARU - PADA - TAMAN - KANAK-KANAK - SEKOLAH - DASAR - DAN - SEKOLAH - MENENGAH - PERTAMA - DI - KABUPATEN - CIANJUR
2022
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 42, BD Kab. Cianjur Tahun 2022 No 166
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Cianjur
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberdayakan sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Pasal 44, perlu menentapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengan Pertama di Kabupaten Cainjur.
UU RI No. 20 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 19 Thaun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PP No. 13 Tahun 2015; PP No. 47 Tahun 2008; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tauhn 2010; Permendikbud No. 23 Tahun 2013; Permendikbud No. 22 Tahun 2016; Permendiknas No. 34 Tahun 2006; Permendiknas No. 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2013; Permedikbud No. 57 Tahun 2015; Permendikbud No. 18 Tahun 2016; Permendikbud No. 22 Tahun 2016; Permendikbud No. 1 Tahun 2021; Perda Prov. Jabar No. 5 Tahun 2017; Perda Kab. Cianjur No. 09 Tahun 2011; Perda Kab. Cianjur No. 3 Tahun 2014; Perda Kab. Cianjur No. 18 Tahun 2021; Perbup Cianjur No. 70 Tahun 2021; Perbup Cianjur No. 84 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengan Pertama di Kabupaten Cainjur yang meliputi Ketentuan Umum, Ruang Lingkup Penerimaan Peserta Didik Baru, Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru, Perpindahan Peserta Didik, Pelaporan dan Pengawasan, Sanksi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2022.
16 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
ABSTRAK:
a. bahwa dengan perkembangan Pemerintahan yang ada di
Kabupaten
Konawe
Kepulauan
dan
mencermati
Tata
Kelola Keuangan Daerah serta kondisi Keuangan Daerah
maka perlu menghentikan
pemberian
bantuan
biaya
pendidikan
sebagaimana
diatur dalam Peraturan
Bupati
Nomor 13 Tahun 2021;
b. bahwa berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud
dalam
huruf
a, perlu
menetapkan
Peraturan
Bupati
tentang Pencabutan
Peraturan
Bupati Konawe Kepulauan
Nomor 13 Tahun
2021tentang Pemberian Bantuan
Biaya
Pendidikan
Lingkup
Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Kepulauan;
1.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2013
tentang
Pembentukan
Kabupaten
Konawe Kepulauan
di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun
2013Nomor5415);
2.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2D14
tentang
Pemerintahan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun
2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran
Negara Republik
Indonesia
Nomor
5587) sebagaimana telah diubah
beberapa
kali terakhir
dengan
Undang-
Undang
Nomor
1 Tahun
2022. tentang
Hubungan
Keuangan
Pemerintah
dan Daerah
(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3.
Peraturan
Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan
Keuangan
Daerah
(Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara RepublikIndonesia
Nomor 4578);
4.
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2
Tahun
2016
Tentang
pembentukan
dan
susunan
Perangkat
Daerah
Kabupaten
Konawe
Kepulauan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun
2016
Nomor 2) sebagaimana
telah
diubah
dengan
Peraturan
Daerah
Nomor
11 Tahun
2020
tentang
Pembentukan dan Susunan. Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);
5.
Peraturan
Bupati Konawe Kepulauan Nomor 13 Tahun
2021 tentang
Pemberian
Bantuan
Biaya Pendidikan
Lingkup
Pemerintah
Kabupaten
Konawe
Kepulauan
(Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2021
Nomor 13);
Peraturan Bupati Tentang Pencabutan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Ungkup Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 13 Tahun 2021
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan
Bupati Bantul Nomor 135 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan
Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bupati
Bantul Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin
Belajar Pegawai Negeri Sipil
PENCABUTAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL, PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 135 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 100 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 5 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 41, BD.2022/NO.41
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bantul
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas
Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, Peraturan
Bupati Bantul Nomor 135 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan
Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Bupati
Bantul Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun
2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin
Belajar Pegawai Negeri Sipil
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil sudah tidak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pencabutan Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Bupati Bantul Nomor 135 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan
Izin Belajar Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar dan Izin
Belajar Pegawai Negeri Sipil;
Dasar Hukum peraturan ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
Materi Pokok:
1. Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016;
2. Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 135 Tahun 2018;
3. Mencabut Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2022.
Jumlah Halaman: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 41 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekolah Ramah Anak
ABSTRAK:
a. bahwa guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang merupakan
bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak yang didalamnya termasuk
juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang
terencana secara menyeluruh dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
b. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera perlu diupayakan mewujudkan melalui lembaga
pemerintah maupun masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekolah Ramah Anak.
UU No 28 Th 1959, UU No23 Th 2002, UU No 20 Th 2003, UU No 11 Th 2005, UU No 23 Th 2014, UU No 30 Th 2014, PP No 48 Th 2008, PP No 17 Th 2010, PermenPP&PA No 10 Th 2011, PermenPP&PA No 12 Th 2011, PermenPP&PA No 8 Th 2014, Permenkes No 25 Th 2014, Permendikbud No 82 Th 2015, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Th 2016, Perda Kab Lampung Tengah No 2 Th 2018, Perda Kab Lampung Tengah No 1 Th 2019, Perda Kab Lampung Tengah No 9 Th 2020
Sekolah Rumah Anak
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2022.
14
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat