Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Siak Nomor 114 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Khusus Kepada Kampung Untuk Mendukung Pencapaian Tujuan Siak Kabupaten Hijau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran bantuan keuangan kepada Kampung, perlu dilakukan pengaturan yang komprehensif untuk dijadikan sebagai pedoman,;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022;
Peraturan ini berisi 2 (dua) Pasal;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024.
5 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 87 Tahun 2024
Perbup Kab. Siak No. 100 Tahun 2023 tentang Pengaturan dan Pengawasan Angkutan Kapal Yang Melintas di bawah
Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah di Kabupaten Siak
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengaturan dan Pengawasan Angkutan Kapal Yang Melintas di bawah Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah di Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa guna kepentingan keselamatan dan keamanan serta perlindungan terhadap bangunan Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah dan mengantisipasi kecelakaan kapal yang dapat menimbulkan gangguan keselamatan dan keamanan yang berdampak pada kelancaran lalu lintas angkutan sungai, di wilayah Kabupaten Siak perlu adanya pengaturan dan
pengawasan oleh Pemerintah Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 57 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 6 (enam) bab dan 9 (sembilan) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Pengaturan Lalu Lintas Kapal Yang Melintasi Dibawah Jembatan; Penyelenggaraan Pemanduan Dan Penundaan Kapal; Pengawas Pemanduan; Peran Serta Pemerintah Daerah; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2024.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 100 Tahun 2023 tentang Pengaturan Dan Pengawasan Angkutan Kapal Yang Melintas Di bawah Jembatan Tengku Agung Sultanah Latifah Di Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2023 Nomor 100) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Brebes Nomor 86 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Sinergitas Peningkatan Kesehatan Ibu
ABSTRAK:
bahwa kesehatan ibu mengacu pada kesehatan selama
kehamilan, persalinan dan masa nifas masih menjadi salah
satu masalah Kesehatan, oleh karena berpengaruh pada
Kesehatan Bayi, keberlangsungan dan kualitas hidup bayi atau
anak yang di lahirkan, serta berdampak pada Indeks
Pembangunan Manusia; bahwa sinergitas peningkatan kesehatan ibu perlu diwujudkan
atau dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan oleh
Perangkat Daerah terkait, fasilitas pelayanan kesehatan,
organisasi profesi terkait, dan seluruh masyarakat; bahwa dalam rangka menunjang sinergitas peningkatan
kesehatan ibu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu
pedoman dan landasan hukum yang mengatur sinergitas
peningkatan kesehatan ibu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Sinergitas Peningkatan Kesehatan
Ibu;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2024;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Hak dan Kewajiban, Bentuk Sinergitas, Fasilitas Kesehatan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2024.
18 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 85 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEBO NO 65 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TEBO TAHUN 2024
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 343 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaa, pengendlaian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjnag daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerj apemerintah daerah, perubahan rencana kerja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunanakan untuk tahun berjalan;
b. Bahwa telah ditetapkan peraturan bupati tebo No 26 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan bupati tebo No 11 Tahun 2023 tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kab.Tebo Tahun 2025;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tebo No Tahun 2024 tentang rencana kerja dinas tanaman pangan dan hortikultura Kab.Tebo tahun anggaran 2024;
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000;UU No 17 tahun 2003;UU No 25 tahun 2004;UU No 17 Tahun 2007;UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 1 Tahun 2022;Peraturan pemerintah No 39 Tahun 2006;Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008;Peraturan pemerintah No 2 Tahun 2018;Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019;Peraturan pemerintah No 13 Tahun 2019;Peraturan presiden No 59 tahun 2017;Peraturan presiden No 18 Tahun 2020;Peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017;Peraturan menteri dalam negeri No 90 Tahun 2019;Peraturan daerah Kab.Tebo No 3 Tahun 2007 sebgaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kab.Tebo No 3 Tahun 2014;Peraturan daerah Kab.Tebo No 1 Tahun 2023;
Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II;
Rencana Kerja dan Pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 85 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 85, Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2022 Nomor 85
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Serdang Bedagai tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022.
Peraturan ini berisi tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
Jumlah Halaman 23
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 84 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA DINAS TANAMAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN TEBO TAHUN 2025
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai ketentuan pasal 343 ayat (1) peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaa, pengendlaian dan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjnag daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerj apemerintah daerah, perubahan rencana kerja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunanakan untuk tahun berjalan;
b. Bahwa telah ditetapkan peraturan bupati tebo No 22 Tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kab.Tebo Tahun 2025;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja dinas tanaman dan hortikultura Kab.Tebo Tahun anggaran 2025.
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000;UU No 17 tahun 2003;UU No 25 tahun 2004;UU No 17 Tahun 2007;UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 1 Tahun 2022;Peraturan pemerintah No 39 Tahun 2006;Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008;Peraturan pemerintah No 2 Tahun 2018;Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019;Peraturan pemerintah No 13 Tahun 2019;Peraturan presiden No 59 tahun 2017;Peraturan presiden No 18 Tahun 2020;Peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017;
Ketentuan Umum, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketntuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
8 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 84 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 84, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 84
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten
Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 dan mendukung
kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Konawe
Selatan Tahun Anggaran 2O24, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 1 Tahun, 2024
tentang pedoman pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 1 Talun
2024 tentang Pedoman Pelalsanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024.
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia, Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi
pemberantasan tindak pidana korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 64O9);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20O3 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20O3 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undaag Nomor I Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20O4 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44O0);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 442 1);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO7 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2OO5-2O25
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O7 Nomor 33,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2OLl tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O22
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan
Pemerintalr Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahwn 2O22
tentang Cipta ke{a menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan [embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6856);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 20O6 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O6 Nomor 96
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentalg Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah dan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2OO7 Nomor 82);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2O10 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5 165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O17 tentang Sinkronisasi
Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor lO5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 57);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang
Standart Akuntansi Pemerintatr Berbasis Akrual pada Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
t42sl;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2O15 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O2O tenlang
Pedomaa Teloris Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 (B,erita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 9721;
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83lPMK.O2l2022 tentang
Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4941;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun
20O7 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (kmbaran Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan
Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun
2022 Nomor 4l;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 3 Tahun
2O2l tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(l,embaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2021 Nomor
3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 04 Tahun
2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor
oa);
2T.Peraitran Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Sistem Transaksi Non T\rnai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran
Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe
Selatan Tahun 2018 Nomor 9);
28. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 81 Tahun 2O24 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatal dan Belanja Perubahan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daera-h
Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 81).
1. Ketentuan Pasal 1 diubah
2. lampiran I dan Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran III, yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2024.
43
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 84 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa pelaksanaan Keberatan Pajak Daerah merupakan salah satu bentuk pewujudan kepastian hukum atas pelayanan Pajak Daerah dalam rangka mempercepat pelayanan publik kepada masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan; bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kelancaran
pelaksanaan penyelesaian Keberatan Pajak Daerah perlu
diatur tata cara pengajuan dan penyelesaian Keberatan Pajak
Daerah; bahwa Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2018
tentang Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan Pajak
Daerah dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2012
tentang Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan Pajak
Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sudah tidak
sesuai perkembangan sehingga perlu diganti; Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 90 ayat (6)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Penyelesaian Keberatan diatur dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 November 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 46 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Peraturan Bupati Sleman Nomor 35 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengajuan
Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
Jumlah Halaman: 7 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tebo Nomor 83 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TEBO TAHUN 2025
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai ketentuan peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah, bahwa pada pasal 126 sampai dengan pasal 142 perangkat daerah dan bahwa rancangan akhir renja yang telah diverifikasi ditetapkan dengan peraturan kepala daerah/peraturan bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah peraturan kepala/peraturan bupati tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) ditetapkan;
b. Bahwa telah ditetapkan peraturan bupati tebo No 22 Tahun 2024 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kab.Tebo Tahun 2025;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan bupati tentang rencana kerja dinas tenaga kerja dan transmigrasi Kab.Tebo Tahun 2025.
UU No 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 14 Tahun 2000;UU No 17 tahun 2003;UU No 1 Tahun 2004;UU No 25 tahun 2004;UU No 17 Tahun 2007;UU No 26 Tahun 2007;UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;UU No 1 Tahun 2022;Peraturan pemerintah No 39 Tahun 2006;Peraturan pemerintah No 3 Tahun 2007;Peraturan pemerintah No 8 Tahun 2008;Peraturan pemerintah No 13 Tahun 2017;Peraturan pemerintah No 2 Tahun 2018;Peraturan pemerintah No 12 Tahun 2019;Peraturan pemerintah No 13 Tahun 2019;Peraturan presiden No 59 tahun 2017;Peraturan menteri dalam negeri No 86 Tahun 2017;Pearturan daerah Kab.Tebo No 1 Tahun 2023;Pearturan daerah Kab.Tebo No 3 Tahun 2014;Pearturan daerah Kab.Tebo No 5 Tahun 2024;
Ketentuan Umum, Rencana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.Tebo, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2024.
10 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 83 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 83, BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2024 NOMOR 83
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Integrasi Data Kepegawaian Melalui Aplikasi SIMPEG dan SI-ASN BKN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi kepegawaian
yang terintegrasi, akurat, dan terkini, perlu dilakukan
integrasi data Kkepegawaian antara Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem Informasi
Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) Badan Kepegawaian Negara;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan administrasi
kepegawaian yang cepat, tepat, dan akuntabel, diperlukan
sistem informasi kepegawaian yang terintegrasi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Konawe Selatan tentang Pemanfaatan Aplikasi Sistem
Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) dan Sistem
Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN) Badan Kepegawaian
Negara Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor
4267);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;(Berita Negara
Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Konawe Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Perubahan keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten
Konawe selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan
(Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022
Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 59 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Konawe
Selatan Nomor 56 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor 59);
BAB I KETENTUAM UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III RUANG LINGKUP
BAB IV PENGELOLAAN DATA KEPEGAWAIAN
BAB V MEKANISME INTEGRASI DATA
BAB VI HAK AKSES DAN KEAMANAN DATA
BAB VII TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
BAB VIII MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2024.
8
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
