Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi farmasi Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
behiva daani rangka memelshara Milt14 obat dan alai kesenalan yang dmedukan
untuk menumang peiaksanaan upay a kosehalan, Mgandang pedu nelakukan
perrbentulai Organism dan Tata Kona butalasi Fennell Pada Chia Kesehalan
Kota Earearbau; balsa beniasanan perunbangan setagamana dinars,] bung a (.4 alas Pro
rnenetapkari dengan Peraturan Walikola lantana Pententukan. Organaas dan
Tala Kona Unit Peak-Sane Tekns inseaas Fries pada Dinas Kesehalan Kola
Banjartaru.
Undang-Undang Nona 8 Tabun 1974; Urklang-Undang Nam 23 Tabun 1992; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Urdang-Undwg Nonxx 32 Tabun 2004; Undang-Underig Nam 33 Tahun 2004; Pentium Pernernlah Noma 35 Tabun 2007; Peraturen Pernenntan Noma 41 Tatum 2007; Farah/ran Presidon RepuNik InilOrreSra Nomor Sit Tahun 2037; Penturan Menlen Datam Negeri Repsibla Indonesia learner 57 revel 2007; Peraturan Mann Kesehatan Noma 1575.4.1enkes Per00/2005; Perahcan Dams, Kota Baniarbak Nismor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota 8anjarbaru Menlo, 11 Tahun 2008.
Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Kedudukan; Tugas Pokok Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2009.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009
PERWALI Kota Yogyakarta No. 137 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta
Mencabut
PERWALI Kota Yogyakarta No. 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta No. 31 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik Pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 17 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah dan Madrasah di Kota Magelang Tahun Pelajaran 2009/2010
ABSTRAK:
bahwa dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru dan
peningkatan pelayanan bidang pendidikan kepada masyarakat maka
perlu diatur Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru pada
Taman Kanak-Kanak, Madrasah dan Sekolah di Kota Magelang Tahun
Pelajaran 2009/2010 ; bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas perlu ditetapkan dengan
Peraturan Walikota Magelang;
Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nornor 28 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991; Peraturan Pernerintah Nomor 19 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2008; Keputusan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 4/U/SKB/1999 dan Nomor 570/1999;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang prinsip dan tujuan, umum, organisasi penyelenggaraan, persyaratan penerimaan peserta didik baru, pengamanan penerimaan peserta didik baru, penerimaan peserta didik baru pindahan, jumlah peserta didik, prosedur pendaftaran dan penentuan peringkat penerimaan, biaya, sarana dan prasarana, masa orientasi siswa (MOS), penertiban, pengamanan dan pengawasan, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2009.
18 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Pergudangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
balwa dengan semaiun meringlralnya lau pembangunan dan pakentangan
Kola Barambatu penu /We've' dengan penwokatan peiayanan kepada
masyarakat dan unNk. Obit, mengefektakw pengelokaan pergulangan dalam
rmoka niennlaNikan pendapasvi 8 4I daeran perlu meialnikan pententuken
Orgariswir dan TAa Kena PerigekMa PergiAangan pada Dirkm Pennoustnan
Perdagangan, Peityntengan dan Enefgi Kola Banyarbarif; bahwa berdasakan perwroangair setagaimana emaksud haul a di poem
menetapkai dengan Perak:an WaSkota lantana Ponthentukan. Orgarksasi dan
Tab Karla Pongelda Pergudangan pada Dmas Perindusarkan, Pefdagangan,
Peftambangan dan Enerts Kota Sitarbare;
Undang-Undang Now 11 Tabun 1965; UndangiUndang Noma 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nome/ 18 Tatum 1997; Undang-Undang Nona 9 Tatum 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; UndantUndang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Ponanntati Nonni 65 Tahun 2001; Perattran Pemerintah Norm 38 Tahun 2007; Peraluran Perrerintah ter 41 Tahun 2007; Peraluran Perrerintah ter 41 Tahun 2007; Peraturan Wien Peedagangan Republik Indonesia Nona 161,1-
DAG:PER/312006; Peaturan Daerah Kota Banearbaru Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Barodbau Now 11 lawn 2008.
Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Pengelola Pergudangan Pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan Dan Energi Kota Banjarbaru yang berisi; Ketentuan Umum; Pembentukan Dan Kedudukan; Tugas Pokok Dan Fungsi; Susunan Organisasi; Tata Kerja; Pembiayaan; Pengangkatan Dan Pemberhentian; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2009.
6
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kerja Sama Tripartit Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 40 Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Kerja dan
Susunan Organisasi Lembaga Kerja Sama Tripartit maka perlu
menetapkan Pedoman Pembentukan Lembaga Kerja Sama
Tripartit Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pembentukan dan tugas, organisasi, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 16 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pengelolaan ternak Pemerintah Kota Banjarbaru
ABSTRAK:
bahwo dalom upaya meningkalkan populasi dan produksi temak
*M11 milk meningkatkan pcndapatan masyrindiat JI wilnyah Kota
Ikuipubam. mak.) Pomerintah Kota Banjarbaru mambo-titan
pctiguatzin modal baguliz berupa temak kcpadn kcluntpok Kum
dengan wankel dam dart Ang„ssiran Pondaptitan Jan Petunia 1/ocirah
Kota Banta:ham Anglia:an Pendapatan dun 13chuna Docrah
Provin4i Ka; halos" untuk kclancaran NI Aswan', kegiatan Jirtakul pedu
&mourn mckannmr pcncntuan kclompol. pi:Titbit= tempts.
pcingelothan dan mu bergultran datum henna pcdoman pongclolarui
pengclolaan tenuk.
Isahwa berdastukan patimbany.yan scbagattnana Jimaksud luirur a
don hunt) h dada, perlu porta nwnctapkan Peratumn Waltkota
huLngdlndrmg Nomor o itahun 1999; Undartg•Undang Namur 28 1 alum 1999; 1 Todang.undang Noma- 32 Tabun 2004; Undang.t. tithingNoma 33 Tabun 2004; Undang No llllll 12 Tabun 2008; 1.Indag4 Padang No IX Tabun 204$; Poraturan Pemerinta Nomor 58 lahun 2005; Peraturan Pemerinta Nomor 38 Tabun 2007; Paanan Danrith Kota Haajatharu Noma 2 faun 2008; Poraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 11 Talmo 2008; Permian WedikoQ Baniartiaru Nomor 36 Tabun 2008.
Peraturan Walikota tentang Pedoman Pengelolaan Ternak Pemerintah Kota yang berisi; Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan Pengembangan Ternak; Jenis Ternak Dan Standar Teknis; Pola Gadiaian Ternak; Lokasi Penyebaran Dan Pengembangan; Seleksi Dan Persyaratan Calon Penggadim; Hak Dan Kewajiban; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Peralihan ; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2009.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Kondisi Kerja berupa Tunjangan Khusus kepada Pegawai Dilingkungan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Magelang Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja
pelayanan masyarakat khususnya dibidang perizinan yang mudah,
murah, cepat, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan pada
Sadan Pelayanan Perizinan Terpadu Kata Magelang perlu diberikan
tunjangan khusus kepada Pegawai dilingkungan Sadan Pelayanan
Perizinan Terpadu Kata Magelang; bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan
Walikata Magelang;
Undang-Undang Namar 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Namor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008;
Peraturan walikota ini mengatur tentang tunjangan khusus kepada Pegawai dilingkungan SP2T Magelang.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2009.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 55 Tahun 2008 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pada Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengupahan Daerah Kota Tegal
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 47 ayat (6)
Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan
Pengupahan maka perlu menetapkan Pedoman Pembentukan
Dewan Pengupahan Daerah Kota Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tugas, keanggotaan, prosedur pengusulan keanggotaan, susunan keanggotaan, kesekretariatan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2009.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 16 Tahun 2009
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 16, Berita Daerah Kota Malang Tahun 2009 Nomor 10 Serie E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SISTEM DAN PROSEDUR TETAP PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DOKUMEN KAJIAN LINGKUNGAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Februari 2009.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
