APBDPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah :
PERGUB Prov. Gorontalo No. 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provins! Gorontalo
2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 68, BD 2023 (68)
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provins! Gorontalo
ABSTRAK:
Bahwa pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo perlu dilakukan penyesuaian dan dan penataan kembali
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 8 Tahun 1985, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 40 Tahun 2004, UU No 11 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, PP NO 2 Tahun 2012, PP No 12 Tahun 2019, Permendagri No 90 Tahun 2019, Permendagri No 77 Tahun 2020, Pergub No 9 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provins! Gorontalo
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Terdiri dari 17 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 68 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah
merupakan perencanaan keuangan Pemerintah Daerah
dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan pelayanan kepada masyarakat; bahwa pengelolaan pendapatan dan belanja dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah harus
dilaksanakan secara cermat, tepat, efektif, efisien, dan
akuntabel agar tercapai hasil yang optimal; bahwa guna mewujudkan tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum pengelolaan pendapatan
dan pelaksanaan kegiatan yang didanai dari anggaran
pendapatan dan belanja daerah bagi perangkat
daerah/satuan kerja perangkat daerah dan satuan kerja
pengelola keuangan daerah di Kabupaten Kudus, perlu
mengatur pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomer 2 Tahun 2022; Peraturan Bupati Kudus Nomor 57 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus yang meliputi: Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus dan Contoh Format Kelengkapan Administrasi yang
digunakan dalam pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2023.
Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2021 dicabut.
117 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 69 Tahun 2021
PERBUP Kab. Boalemo No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 69 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
PERBUP Kab. Boalemo No. 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Boalemo Nomor 69 Tahun 2021 tentang Peraturan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daeah tahun anggaran 2022
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, BD.2021/No. 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan pasal 18 peraturan daerah tahun anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022.
Dasar hukum peraturan Bupati ini adalah UU No. 50 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 ahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; Permendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Terdiri dari 18 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019, dan sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 20l9;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magetan No. 69 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, bahwa alokasi tambahan penghasilan guru tahun 2015 untuk Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 286.200.000,00 (dua ratus delapan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah), sehingga perlu untuk disesuaikan; bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07 /2015 tentang hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi Dana
Hibah sebesar Rp 5.123.359.000,00 (lima milyar seratus dua puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang harus dilaksanakan paling larnbat 12 (dua belas) setelah transfer dana dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD); bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015, Pemerintah Kabupaten Karanganyar mendapatkan alokasi Dana Bantuan Keuangan sebesar Rp 37.250.000.000,00 (tiga puluh tujuh milyar dua ratus lima juta rupiah) yang harus dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan; bahwa guna kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan guru maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang didanai dari Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana dan Bantuan Kcuangan dari Provinsi Jawa Tengah, maka
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2015 perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2015 tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Pcraturan Pernerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07 /2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Lampiran I Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, Lampiran II Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga, Lampiran III Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum, Lampiran IV Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Lampiran V Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Lampiran VI Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2015.
Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 62 Tahun 2015 diubah.
36 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 69 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kutai Kertanegara No. 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020
TA 2020-PEMDA KUKAR-TUP-GAUP-UP-JUMLAH-BATAS-PENETAPAN-PERUBAHAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 69, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 69
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Adanya perubahan sistem informasi keuangan daerah dari SIMDA ke SIED sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Perbup Kukar No.78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun Anggaran 2020, untuk sebagai upaya percepatan dalam proses penyerapan anggaran, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.1 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2014; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kab. Kukar No.16 Tahun 2010; Perbup No.78 Tahun 2019
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 78 Tahun 2019 tentang Penetapan Batas Jumlah Uang Persediaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan Uang Persediaan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020, termasuk didalamnya mengatur tentang ketentuan yang berubah: Pasal 5 ayat (2) dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kukar No.78 Tahun 2019
5 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020
PERGUB Prov. Gorontalo No. 45 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggran 2021
PERGUB Prov. Gorontalo No. 40 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021
PERGUB Prov. Gorontalo No. 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2021
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi gorontalo tahun anggaran 2021
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 69, BD.2020/NO.69
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi gorontalo tahun anggaran 2021
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan bahwa pasal 8 peraturan daerah provinsi gorontalo nomor 5 tahun 2020 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi gorontalo tahun anggaran 2021 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD tahun 2021, perlu menetapkan peraturan gubernur gorontalo tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi gorontalo tahun anggaran 2021.
Dasar hukum peraturan gubernur ini adalah pasal 18 ayat (6) UU thn 1945; UU No. 38 thn 2000; UU No. 23 thn 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 thn 2015; PP No. 12 thn 2019; PERMENDAGRI No. 64 thn 2020; PERMENDAGRI No. 80 thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 thn 2018; PERDA No. 5 thn 2020.
Dalam peraturan ini diatur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi gorontalo tahun anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Terdiri dari 4 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Salatiga Nomor 69 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 32 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
UU No 17 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 69 Tahun 1992; Perda Kota Salatiga No 2 Tahun2 016; Perda Kota salatiga No 32 Tahun 2018;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang penjabaran APBD yang terdiri dari daftar nama penerima, alamat penerima, besaran hibah dan Bantuan Sosial.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
