Peraturan Bupati (Perbup) NO. 27.C, Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 27.C
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tarif Pelayanan Air Minum Unit Pelaksana Teknis Pengelola Air Minum (UPT PAM) Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pelayanan distribusi air ke masyarakat, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2005; Perda Kab. Bangka Selatan No. 1 Tahun 2024; dan Perbup Bangka Selatan No. 3.C Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: dasar penetapan tarif; pendapatan dan tarif; blok konsumsi; kelompok pelanggan; pengaturan tarif; beban pemakaian air minum; biaya pemeliharaan meter air; biaya administrasi; pemasangan saluran; jenis biaya; hidran kebakara; larangan; dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2024.
18 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3.B Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3.B, Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kebijakan Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka mewujudkan transparansi
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan
Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Bangka Selatan perlu disusun
Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan
Layanan Umum Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2023; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Bangka Selatan No. 4 Tahun 2022; Perbup Bangka Selatan No. 15 Tahun 2022; Perbup Bangka Selatan No. 52 Tahun 2022; dan Perbup Bangka Selatan No. 8 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: kebijakan akuntansi dan pelaporan keuangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
140 hlm (Lampiran 130 Hlm)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 10.A Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 10.A, Lembar Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 10.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rincian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
Dalam rangka memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan persentase saham pemerintah daerah maka perlu adanya penyertaan modal, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 Ayat (6) UUD NRI 1945; UU No. 7 Tahun 1992; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bangka Selatan No. 17 Tahun 2016; Perda Kab. Bangka Selatan No. 4 Tahun 2022; Perda Kab. Bangka Selatan No. 8 Tahun 2023; dan Perbup Bangka Selatan No. 65 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang rincian penyertaan modal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2024.
6 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 1.B Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 1.B, Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 1.B
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 36 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; PP No. 47 Tahun 2021; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permenkes No. 4 Tahun 2019; Permenkes No. 3 Tahun 2020; Permendagri No. 77 Tahun 2020; dan Perbup Bangka Selatan No. 52 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur tentang mengubah ketentuan pada Pasal 3 mengenai susunan pejabat pengelola.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Bangka
Selatan Nornor 8 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2.A Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2.A, Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 2.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pengelolaan Piutang Dan Utang Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:
Dalam pelaksanaan bahwa Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangka Selatan dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/ atau transaksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, maka perlu dikelola secara tertib, sehinga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 17 Tahun 2023; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkeu No. 202/PMK.05/2022' Perda Kab. Bangka Selatan No. 4 Tahun 2022; Perbup Bangka Selatan No. 15 Tahun 2022; Perbup Bangka Selatan No. 52 Tahun 2022; dan Perbup Bangka Selatan No. 8 Tahun 2023.
Perbup ini mengatur tentang: Pengelolaan piutang; penghapusan piutang; dan pengelolaan utang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
15 Hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2.D Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2.D, Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 2D
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:
Dalamrangka meningkatkan pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Bangka Selatan kepada masyarakat, perlu
didukung ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang
memadai, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2024; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Perda Kab. Bangka Selatan No. 4 Tahun 2022; Perbup Bangka Selatan No. 15 Tahun 2022; Perbup Bangka Selatan No. 52 Tahun 2022; dan Perbup Bangka Selatan No. 53 Tahun 2022.
Perbup ini mengatur tentang: Status Kepegawaian; kewajiban dan hak; larangan dan penghargaan; pengadaan pegawai BLUD; pengangkatan pegawai BLUD; pengembangan; pembinaan dan pengawasan; pemberhentian pegawai BLUD; hubungan kerja; penilaian kinerja pegawai BLUD; dan perlindungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
18 hlm.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 2.E Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2.E, Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 2.E
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Investasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 17 Tahun 2023; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 28 Tahun 2018; dan Permendagri No. 79 Tahun 2018.
Perbup ini mengatur tentang: investasi; tata cara pelaksanaan investasi; dan pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
8 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 3.A Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 3.A, Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 3.A
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Darah Di Kabupaten Bangka Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 tahun 2005; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 79 Tahun 2018; dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Perbup ini mengatur tentang: Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD; pemanfaatan SILPA BLUD; fleksibilitas; penganggaran; dan penatausahaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
7 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 142 Tahun 2024
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 142, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 142
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Idonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, Terahkir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
6757);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, Terahkir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
ten tang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Penggunaan Dana Desa dan
Pemebrdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
16. Peraturan Bupati Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Enrekang Tahun 2019 Nomor 1);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
BAB III : KETENTUANPENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2023.
102
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 127 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Strategi Pengembangan Paket Wisata Tematik Untuk Meningkatkan Lama Tinggal Wisatawan Di Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan Lama Tinggal Wisatawan di Kabupaten Siak, perlu diambil Langkah-langkah Inovasi dengan memanfaatkan Potensi Pariwisata yang ada di Kabupaten Siak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undnag Nomor 10 tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 2 Tahun 2017;
Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 15 (lima belas) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penyusunan Dan Pengembangan Paket Wisata Tematik; Nilai-Nilai Yang Terkandung; Jenis Paket Wisata Tematik; Pelaku Usaha Pariwisata; Pembinaan, Pengawasan Dan Pelaporan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2024.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
