Peraturan Bupati Bolaang Mongondow No. 47 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 111 Tahun 2008
PERWALI Kota Yogyakarta No. 144 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 111 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah di Lingkungan Satuan Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi perangkat daerah, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Sosial;
b. bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 112 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ketentuan umum, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
31 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 111 Tahun 2016
PERWALI Kota Depok No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 111 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan
PERWALI Kota Depok No. 44 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Depok Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kecamatan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 69 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019 tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan perubahan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012; Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 105 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, dengan sistematika;
Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
PERBUP Kab. Kotabaru No. 21 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 111 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 047 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 05 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotabaru Nomor 40 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, dengan sistematika:
Ketentuan Umum;
Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2020.
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 111, LLSETKAB : 5 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2007 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2007.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 111 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Wilayah Kecamatan Kuripan Dengan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap bats wilayah administrasi Kecamatan/Desa di Kabupaten Barito Kuala, Telah diselenggarakan penegasan bats kecamatan/Desa antara Desa Jambu Baru Kecamatan Kuripan dengan Desa Balakung Kecamatan Bakumpai;Bahwa Berdasarkan Berita Acara Kesepakatan hasil pelacakan Batas Kecamatan/Desa Antara Desa Hambu Baru Kecematan Kuripan dengan Desa Balakung Kecamatan Bakumpai pada Tanggal 12 September 2022;Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (2) peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang, Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa Perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksudkan pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Peta Batas wilayah Kecamatan Kuuripan dengan Kecamtan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala
Undang-undang Nomer 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomer 6 Tahun 2014;Undang-undang Nomer 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomer 76 Tahun 2012;Peraturan Menteri dalm Negeri nomer 45 Tahun 2016;Peraturan menteri dalam Negeri Nomer 1 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 58 Tahun 2021;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomer 1 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Peta Batas wilayah Kecamatan Kuripan Dengan Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala dengan Sistematika;Ketentuan Umum;Ruang Lingkup;Batas Wilayah Kecamatan;Ketentun Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
8 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
