PERWALI Kota Yogyakarta No. 99 Tahun 2010 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Perwali Yogyakarta No.99 Tahun 2010 ttg Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia Dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia Kota Yogyakarta Tahun 2011
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mengubah Peraturan Walikota Yogyakarta No. 99 Tahun 2010 tentang Pemberian Santunan Kematian Bagi Pemegang Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (KTP WNI) dan Kartu Identitas Anak Warga Negara Indonesia (KIA WNI) Kota Yogyakarta Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 50 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengelolaan Administrasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mendukung penyelenggaraan Program Pemerintah di Tingkat Kelurahan dan menunjang serta mendukung kelancaran kegiatan pengurus Rukun Tentangga dan Rukun Warga dalam percepatan pelayanan Pemerintah di Kelurahan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No 29 Tahun 1959; UU No 38 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 18 Tahun 2005; Perda Kota Gorontalo No. 5 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengelolaan Administrasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga termasuk di dalamnya mengatur tentang rukun tetangga, rukun warga.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2011.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo No. 14 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Administrasi Rukun Tetangga dan Rukun Warga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 23 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 50 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendataan Serta Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Di Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2011.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 49 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Baubau Nomor 38 Tahun 201a Tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Dalam Wilayah Kota Baubau
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah
khususnya kegiatan Pengadaan/Belanja Barang dan Jasa serta
Belanja Modal, maka perlu ditetapkan Standarisasi Harga barang
dan Jasa dalam Wilayah Kota Baubau Tahun Anggaran 2011;
b. bahwa berhubung dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan
Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Negara Republik lndonesia
Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a120);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Daerah Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor
4T,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Daerah Negara Republik lndonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
a355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4Ba4;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4438;
7 . Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4422);
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
20.
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor a503);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4576);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor a855);
Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran
Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelayanan Terpadu
Perizinan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun
2008 Nomor 6);
Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bau-Bau
(Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2010 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2010 Nomor 4);
Peraturan Daerah Kota Baubau 1 Tahun 2M1 tentang Perubahan
atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota (Lembaran
Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran
Daerah Kota Baubau tahun 2011 Nomor 2);
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
(Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3);
Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota
Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 4;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
Penetapan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Dalam Wilayah Kota Baubau
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 49 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2011
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, serta dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 maka perlu Penjabaran.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 1985; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 21 Tahun 1997; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 65 Tahun 2001; PP No. 66 Tahun 2001; PP No. 24 Tahun 2004; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 21 Tahun 2007; Permendagri No. 37 Tahun 2012; Perda Kota Gorontalo No. 41 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2011.
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 49 Tahun 2011
PERWALI Kota Yogyakarta No. 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta No. 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Lampiran Perwali Yogyakarta No.10 Tahun 2009 ttg Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2007 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Lampiran Perwali Yogyakarta No.10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.7 Tahun 2007 ttg Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Malang No. 49 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tarif Pelayanan Pasar Pada Perusahaan Daerah Pasar Resik Kota Tasikmalaya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2011.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
