Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bau-Bau Nomor 49 Tahun 2011

Perubahan Atas Peraturan Walikota Baubau Nomor 38 Tahun 201a Tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Dalam Wilayah Kota Baubau

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Penetapan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Dalam Wilayah Kota Baubau

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bau-Bau Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Baubau Nomor 38 Tahun 201a Tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Dalam Wilayah Kota Baubau

T.E.U.

Indonesia, Kota Bau-Bau

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Baubau

Tanggal Penetapan

10 Agustus 2011

Tanggal Pengundangan

10 Agustus 2011

Tanggal Berlaku

Sumber

BD.2011 / NO.49

Subjek

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bau-Bau

Bidang

Halaman ini telah diakses 422 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perwali Baubau No. 49 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU NOMOR 38 TAHUN 2010 TENTANG PENETAPAN STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA DALAM WILAYAH KOTA BAUBAU

perubahan
2011
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 49, BD.2011 / NO.49
Peraturan Walikota (PERWALI) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Walikota Baubau Nomor 38 Tahun 201a Tentang Penetapan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Dalam Wilayah Kota Baubau
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka tertib pengelolaan barang milik daerah khususnya kegiatan Pengadaan/Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal, maka perlu ditetapkan Standarisasi Harga barang dan Jasa dalam Wilayah Kota Baubau Tahun Anggaran 2011; b. bahwa berhubung dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Negara Republik lndonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a120); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Daerah Negara Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 4T,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Daerah Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4Ba4; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 20A4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438; 7 . Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4422); 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a503); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a855); Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 4); Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pelayanan Terpadu Perizinan Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 6); Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 3); Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2009 Nomor 4); Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2010 Nomor 4); Peraturan Daerah Kota Baubau 1 Tahun 2M1 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Ahli Walikota (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 1); 19. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau tahun 2011 Nomor 2); Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 3 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 3); Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 4; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penetapan Standarisasi Harga Barang Dan Jasa Dalam Wilayah Kota Baubau
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal . 8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521