Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun 2010
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pemberian Belanja Bantuan Keuangan
untuk Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2010, maka
perlu mengatur pelaksanaannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Keuangan untuk
Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kebumen Tahun 2010;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; eraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2007 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Belanja Bantuan Keuangan Untuk Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Kebumen Tahun 2010
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Sumber Dan Besarnya Belanja Bantuan Keuangan,
Penggunaan Belanja Bantuan Keuangan,
Tata Cara Pencairan,
Penerimaan Belanja Bantuan Keuangan,
Laporan Pertanggungjawaban dan
Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2010.
14 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 108 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD Tahun 2021 No. 108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih dan melayani, perlu disusun pedoman pengelolaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
Dasar hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesian Nomor 5430) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2020;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 148 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021;Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020; Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10
Tahun 2008;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18
Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Temanggung Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun
2021;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23
Tahun 2020;Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11
Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021;Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 37 Tahun 2021; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pedoman Pengelolaan APBD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2021.
246 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Subang Nomor 108 Tahun 2022
BATAS - DESA - PRAPATAN - KECAMATAN - PURWADADI - KABUPATEN - SUBANG
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD Tahun 2020 No.108
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Prapatan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu ditetapkan Perbup tentang Batas Desa Prapatan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Perda No. 3 Tahun 2007; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, luas wilayah, penetapan dan penegasan batas desa, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2022.
11 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 108 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Operasional Prosedur Penanggulangan Masalah Kesehatan Reproduksi Dalam Situasi Bencana
ABSTRAK:
Penanggulangan masalah kesehatan reproduksi merupakan hak masyarakat yang wajib dipenuhi dan dilayani oleh pemerintah dalam situasi bencana, agar penanggulangan masalah kesehatan reproduksi dalam situasi bencana dapat terkoordinasi dengan baik maka perlu diatur dalam Peraturan Gubernur.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1950, Undang–Undang Nomor 24 Tahun 2007, Undang–Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2014.
Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk memberikan panduan kepada tim penanggulangan masalah Kesehatan Reproduksi dalam memberi layanan Kesehatan Reproduksi serta upaya penyediaan PPAM dalam situasi Bencana. Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi penanggulangan masalahKesehatan Reproduksi dalam situasi Bencana baik pada prabencana, TanggapDarurat Bencana maupun pascabencana.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2015.
Otonomi Daerah dan Pemerintah DaerahPengelolaan Keuangan Negara/DaerahProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PP No. 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomro 62 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan ketentuan kodefikasi aset
tetap, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014
tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes perlu
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran III.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014
108 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 108 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Pemberlakuan Bukti Lulus Uji Berkala Berupa Bukti Lulus Uji Berkala, Elektronik (Smart Card)
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal59 ayat (1) Peraturan Perhubungan Nomor PM 39 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Kebangsaa Kapal disebutkan bahwa Pas Besar dan Pas Kecil diterbitkan oleh Syahbandar sehingga tidak lagi menjadi
kewenangan pemerintah Kabupaten dalam penerbitannya. Bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 12
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum menyebutkan
Penerapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati, sehingga perlu ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemberlakuan Bukti Lulus Uji Berkala Berupa Bukti Lulus Uji Berkala, Elektronik (Smart Card).
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2008; UU Nomor 22 Tahun 2009; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 55 Tahun 2012; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permenhub Nomor PM 8 Tahun 2018; Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015; Permenhub Nomor PM 39 Tahun 2017;
Permenhub Nomor PM 108 Tahun 2017; Perdirjen Hubdar Nomor
KP.1743/AJ502/DRJD/2020; Perda Kab. Kabupaten Barito Kuala Nomor 15 Tahun 1991; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2010; Perda Kab. Barite Kuala Nomor 16 Tahun 2010; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 12 Tahun 2011; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 15 Tahun 2016; Perda Kab. Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Pemberlakuan Bukti Lulus Uji Berkala Berupa Bukti Lulus Uji Berkala, Elektronik (Smart Card); yang memuat: Ketentuan Umum; Pemberlakuan Bukti Lulus Uji Berkala Elektronik; Perubahan Tarif Retribusi; Ketentuan Peralihan dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 108 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3),
Pasal 8 ayat (2), Pasal 9 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 27
ayat (3), Pasal 29 ayat (5), Pasal 37 ayat (4), Pasal 38 ayat (3)
dan Pasal 39 ayat (2), Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik,
perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;
Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 , Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2019
Terdiri dari 48 pasal, 11 Bab yaitu Ketentuan Umum, Pengelolaan SPALD-S, Pengelolaan SPALD-T, Perencanaan Spald, Kewajiban Membangun Prasarana Sarana Air Limbah Domestik Bagi Orang Atau Badan, Perizinan Pengelolaan Air Limbah Domestik, Pengawasan, Pembiayaan, Tata Cara Pengenaan Dan Penerapan Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2021.
Mengatur mengenai Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
25 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
