Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat Karanganyar yang maju, berdaya saing, sejahtera, dan bermartabat maka perlu penguatan daya dukung, kapasitas pemerintahan dan daya saing daerah melalui pendekatan pembangunan yang berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek); bahwa kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif sangat berperan dalam memperkuat daya dukung, kapasitas dan peningkatan daya saing daerah, perlu adanya Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Karanganyar untuk memperkuat penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi pada seluruh aspek pembangunan; bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 T ahun 2012 tentang Sistem Inovasi Daerah Provinsi Jawa Tengah, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu pengaturan tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan
huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kebijakan pengutaan SIDa, panataan unsur SIDa, pengembangan SIDa, tim koordinasi penguatan SIDa, pembinaan, pembiayaan, pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2015.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 75 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan badan
layanan umum daerah pusat kesehatan masyarakat perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang Undang Nomor 38 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun
2011; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 120 Tahun 2011; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 81 Tahun 2012;
Materi Pokok: mengatur mengenai Pedoman Pengelolaan
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban; tarif layanan; standar pelayanan minimal; pejabat pengelola dan pegawai; remunerasi; pembinaan dan pengawasan; evaluasi dan penilaian kinerja; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
jumlah 36 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 71 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkaan kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang, agar pelayanan perizinan dapat berjalan dengan efektif dan efisien serta dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang baik, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sintang
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.23 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2007, UU No.25 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Indikator Monitoring dan evaluasi; Asas-Asas; Waktu Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2015.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak No. 64 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang sistem penanganan pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah, maka dalam rangka mendorong peran serta pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TPK), dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblower System) Tindak Pidana Korupsi (TPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 31 Tahun 1999, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 30 Tahun 2002, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010, Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2012, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 2 Tahun 2013, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2014, PERDA Kabupaten Landak No. 15 Tahun 2008, PERBUP Landak No. 8 Tahun 2010.
Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum, Mekanisme Pengaduan, Tindak Lanjut, Ekspose Hasil Audit Investigasi Atas Laporan / Pengaduan Whistle Blower, Perlindungan Terhadap Whistle Blower, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
9 halaman dan 2 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 62 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN PENGAWSAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016, kebijakan pengawasan dilingkungan pemerintah kabupaten/kota dilakukan oleh inspektorat kabupaten/kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 7 Tahun 2008; Permendagri No. 71 Tahun 2015; Perda Kab.Kayong Utara No. 1 Tahun 2009; Perda Kab.Kayong Utara No. 2 Tahun 2009; Perbup Kayong Utara No. 11 Tahun 2010
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Tujuan; Uraian Kegiatan; Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2015.
7 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 60 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD Tahun 2016/No.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan
pelaksanaan Pengawasan Pemerintah
Daerah secara efektif, efisien dan
terpadu serta guna mewujudkan tata
pemerintahan yang baik, perlu
disusun kebijakan pengawasan
penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
dengan memperhatikan ketentuan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
71 Tahun 2015 tentang Kebijakan
Pengawasan Di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri Dan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Tahun 2016, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Pengawasan Di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2016;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan kebijakan pengawasan, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek No. 59 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, Berita Daerah Kab. Trenggalek Tahun 2015 Nomor 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI KEBUTUHAN PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
Menimbang:bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, efektifitas
dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan
konstruksi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2016 perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Analisa Harga
Satuan Pekerjaan Konstruksi Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Trenggalek Tahun Anggaran 2016;
Mengingat: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:11/PRT/M/2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun
2014; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 47 Tahun 2015
Materi pokok: Peraturan Bupati Trenggalek ini mengatur ketentuan-ketentuan umum terkait pelaksanaan konstruksi di Kabupaten Trenggalek. Peraturan ini mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan tersebut, termasuk pengertian daerah, pemerintah daerah, bupati, biaya konstruksi, harga satuan pekerjaan, harga satuan bahan, satuan pekerjaan, indeks, bangunan gedung dan perumahan, dataran rendah, dan dataran tinggi.
Peraturan Bupati ini juga menjelaskan maksud dan tujuan ditetapkannya peraturan ini, yaitu sebagai pedoman dalam penghitungan harga satuan pekerjaan konstruksi untuk kebutuhan Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2016. Tujuan lainnya adalah memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2016.
Peraturan ini mencakup ruang lingkup standar analisis harga satuan pekerjaan konstruksi yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah pada tahun anggaran 2016. Standar analisis tersebut merupakan batas tertinggi yang belum termasuk pajak, dan rinciannya tercantum dalam Lampiran yang menjadi bagian integral dari Peraturan Bupati ini.
Dalam pelaksanaannya, standar analisis harga satuan pekerjaan konstruksi yang belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan harga pasar. Apabila terjadi kenaikan harga barang/jasa, maka dapat menggunakan harga pasar saat itu dan ditetapkan dalam Harga Perkiraan Sendiri.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
jumlah 7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 59 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya khusus Pembinaan Dan Pengawasan Pada Inspektorat Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
Bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih , pemerintah kabupaten Sambas perlu meningkatkan pembinaan dan pengawasan secara berkelanjutan melalui kegiatan pemeriksaan dan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.28 Tahun 1999 UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.58 Tahun 2005, Pemendagri No.64 Tahun 2007, Perda No.9 Tahun 2008, Perbup No.46 Tahun 2015;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Maksud dan Tujuan; Kriteria dan Ruang Lingkup Kegiatan Pengawasan; Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan pemeriksaan; Standar Biaya Khusus; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2015.
Peraturan Bupati ini memiliki 8 halaman dan 3 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 58 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 58, BD.2015/No. 59 Seri E Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Kabupaten Purworejo berjalan secara efektif dan efesien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang- undangan, perlu dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah; bahwa untuk memberikan acuan, sasaran dan prioritas dalam pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menyusun, menetapkan dan menerapkan kebijakan pengawasan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo yang diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri 71 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2016.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
4 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
