Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 90 Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 100 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan pasal 6 Peraturan Daerah nomor 15 tahun 2009 tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2010 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.12 Tahun 1985, UU No.18 Tahun 1997, UU No.21 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.10 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.25 Tahun 2004, UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.35 Tahun 2007, PP No.20 Tahun 2001, PP No.65 Tahun 2001, PP No.66 Tahun 2001, PP No.24 Tahun 2004, PP No.23 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.54 Tahun 2005, PP No.56 Tahun 2005, PP No.57 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, PP No.38 Tahun 2007, Permendagri No.13 Tahun 2005, Permendagri No.30 Tahun 2007, Perbup No.14 Tahun 2009, Perda No.15 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ; Penjabaran Anggaran Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 yang terdiri atas 6 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2009.
Perbup ini memiliki 8 dan memiliki 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 97 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
bahwa | untuk kelancaran dan ketertiban kegiatan di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2010, maka
perlu disusun standar Biaya Tahun Anggaran 2010; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang standar biaya tahun anggaran 2010
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2009.
158 hlm;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 87 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 86 Tahun 2009
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 86, BD.2009/No.86
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008
ABSTRAK:
bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
daerah tahun anggaran 2008;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; beraturan Pemerintah Nomor & Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
Peraturan bupati (perbup) tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2008
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2009.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 84 Tahun 2009
PERBUP Kab. Sleman No. 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman No. 84 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010
ABSTRAK:
Bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2010. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan dalam Peraturan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1985; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1997; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 30 Tahun 2010.
Peraturan ini menguraikan penjabaran ABPD Tahun Anggaran 2010.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 72 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Modal
Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil
Dan Menengah (Umkm) Kabupaten Kutai Barat
ABSTRAK:
Bahwa Dalam Rangka Pelaksanaan, Pengelolaan Penyaluran Pinjaman Modal Kredit Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Serta Memberikan Jaminan Kepastian Hukum Serta Efektifitas Penyaluran Dan Pengembalian Pinjaman, Maka Perlu Ditetapkan Peraturan Bupati Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Untuk Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Kabupaten Kutai Barat;
UU No.25 Tahun1992; UU No.28 Tahun 1999; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No.3 Tahun 2005; UU No.33 Tahun 2004; UU No.20 Tahun 2008; PP No.9 Tahun 1995; PP No.44 Tahun 1997; PP No.32 Tahun 1998; PP No.38 Tahun 2007; Keppres No.127 Tahun 2001; Keppres No.56 Tahun 2002; Inpres No.10 Tahun 1999; Kemenkeu No.40 Tahun 2003; Perda No.03 Tahun 2008; Perda No.05 Tahun 2008; Perda No.01 Tahun 2009; Pemkab No.119 Tahun 2007 Dan No.011 Tahun 2007;
Ketentuan Umum, Tujuan, Bentuk Dan Sifat Program Pinjaman Modal Kredit Bergulir Dana UMKM, Sasaran Pemberian Pinjaman Modal Kredit Bergulir Dana UMKM, Bidang/Jenis Usaha Pemberian Pinjaman Modal Kredit Bergulir Dana UMKM, Plafon Dan Bunga Pinjaman Kredit Begulir Dana UMKM, Tata Cara Pengembalian Pinjaman Dan Jaminan Pinjaman Modal Kredit Bergulir Dana UMKM, Tata Cara Pengajuan, Penyaluran Dan Pembayaran Pinjaman Modal Kredit Begulir Daba UMKM, Pengawasan Dan Pembinaan, Pelaporan Serta Penanganan Kredit Macet, Pembiayaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2009.
12 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
