PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 249.344 peraturan dalam 1,389 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 77 Tahun 2013
Pariwisata dan Kebudayaan
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 77 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Standar/Pedoman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 76 Tahun 2013
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 16 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kota Yogyakarta No.18 Tahun 2009 ttg Penyelenggaraan Perparkiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 75 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kesehatan Standar/Pedoman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 74 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik Standar/Pedoman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 74 Tahun 2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Pajak dan Retribusi Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Palembang No. 49 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Prosedur Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Kota Palembang
Download file:
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 74 Tahun 2013
Pendidikan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PERWALI Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Untuk Satuan Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan