Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menyatakan Pada Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, selain unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/kota, terdapat rumah Sakit Daerah kabupaten/kota sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional, yang memberikan layanan secara profesional, Dan bahwa Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum diatur dalam Lampiran XXVII Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum, namun dalam perkembangannya perlu dilakukan penyesuaian tugas dan fungsi Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Tata Kerja Dan Pola Kerja, Eselonering Dan Jabatan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Dalam Jabatan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
29 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (E-Planning) dan Penganggaran Elektronik (E-Budgeting).
APLIKASI PERENCANAAN ELEKTRONIK (E-PLANNING) DAN PENGANGGARAN ELEKTRONIK (E-BUDGETING) - PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH TERPADU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD.2019/NO.100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (E-Planning) dan Penganggaran Elektronik (E-Budgeting).
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (EPlanning) dan Penganggaran Elektronik (E-Budgeting); bahwa dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 belum mengatur tentang pelaksanaan perubahan perencanaan daerah melalui aplikasi e-planning perubahan dan sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (E-Planning) dan Penganggaran Elektronik (E-Budgeting);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, penyisipan Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C dan Pasal 15D, perubahan pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, penyisipan Pasal 20A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 100 Tahun 2015
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN RUMAH IBADAT - TATA CARA PENERBITAN
2015
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD.2015/No.100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (1)
huruf e Peraturan Bersama Menteri Agama dan
Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan
Nomor 8 Tahun 2006 yang menyebutkan bahwa salah satu tugas Bupati adalah menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Oaerah Kabupaten Karanganyar Nomor 21 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pemberian izin rumah ibadat, izin sementara pemanfaatan bangunan gedung, keberatan, penyelesaian perselisihan, pengawasan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
PERBUP Kab. Garut No. 178 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 100, Berita Daerah Kabupaten Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 101
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat
(2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi
Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu
melakukan perubahan susunan organisasi pada Dinas
Pendidikan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47
Tahun 2016; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016
Materi pokok: mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Pendidikan; memuat antara lain: ketentuan umum; kedudukan dan susunan organisasi; uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan/struktur; kelompok jabatan fungsional; tata kerja; pengisian jabatan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :
a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah
Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 50);
b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah
Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 33);
c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
(Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
jumlah 14 jumlah
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap regulasi atau
kebijakan Pemerintah Pusat terkait pengelolaan keuangan,
dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah Pasal 3 mengamanatkan penetapan mengenai
kebijakan akuntansi pemerintah daerah paling lama
padatahun 2022; bahwa perlunya penyesuaian kebijakan akuntansi pemerintah
daerah terhadap peraturan peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan untuk penyesuaian kebijakan akuntansi
daerah dengan kondisi di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang–Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014
Peraturan Bupati Barito Kuala ini Mengatur Tentang Perubahan Ketujuh Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2021.
4 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 100 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan efisiensi,
efektifitas, transparansi dan akuntabilitas
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat, maka perlu ditetapkan penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan (SOP AP). Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan dengan
Peraturan Walikota Banjarmasin tentang Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan
Penanaman Modal Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76
Tahun 2013; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun
2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 Tahun
2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28
Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2014.
Peraturan ini memuat Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan
Penanaman Modal Kota Banjarmasin, meliputi: Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Manfaat; Standar Operasional Prosedur; Pemeriksaan Dokumen; Bagan atau Alur Proses; Pengaduan Pelayanan Publik; Penyesuaian dan Perubahan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2016.
Peraturan ini mencabut Peraturan W alikota
Banjarmasin Nomor 58 Tahun 2014 Perubahan atas Peraturan Walikota
Banjarmasin Nomor 50 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur
(SOP) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal
Kota Banjarmasin
89 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 100 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
