Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 245.104 peraturan dalam 1,186 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 99 Tahun 2017

Pendelegasian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Dinas Pendidikan Untuk Penandatanganan Keputusan Bupati tentang Penugasan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil untuk Pembayaran Honor yang Bersumber dari Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2017

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pendidikan

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 99 Tahun 2019

Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural Di Lingkungan Sekretariat Daerah

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download :
Perwal 99 2019 B.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 99 Tahun 2020

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak

Sistem Pengendalian Intern Struktur Organisasi

Download :
PERBUP No 99 Tahun 2020.pdf

Abstrak

KEDUDUKAN - SUSUNAN ORGANISASI - TUGAS DAN FUNGSI - TATA KERJA SEKRETARIAT DPRD

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD Tahun 2020 Nomor 100

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebak.
UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 18 Th 2016 yg telah diubah dg PP No 72 Th 2019; Permendagri No 104 Th 2016; Permendagri No 90 Th 2019; Perda Kab Lebak No 8 Th 2016 yg telah diubah dg Perda Kab Lebak No 5 Th 2020.
1. ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas pokok Dan Fungsi; 3. Organisasi; 4. Tata Kerja; 5. Kepegawaian; 6. Pembiayaan; 7. Ketentuan Peralihan; 8. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
44 halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 99 Tahun 1967

Pengangkatan El Tari Sebagai Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Nusa Tenggara Timur

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Download :
Keppres No 99 Tahun 1967.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 99 Tahun 2021

Pedoman Alih Media Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor

Arsip Standar/Pedoman

Download :
2021_99.pdf

Abstrak

pedoman - alih - media - arsip - di - lingkungan - pemerintah - daerah - kota - bogor

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 99, BD 2021/99

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Alih Media Arsip Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor

ABSTRAK:

Bahwa untuk untuk menjamin keselamatan, perlindungan, pemeliharaan, dan ketersediaan arsip serta pendayagunaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan alat bukti yang sah, diperlukan pedoman pengelolaan alih media arsip. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018, dalam rangka pemeliharaan Arsip Dinamis dapat dilakukan alih media arsip, sehingga , perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Alih Media Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 43 Tahun 2009; UU No, 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia No. 37 Tahun 2016; Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 9 Tahun 2018; Perda No. 7 Tahun 2012; Perda Kota Bogor No. 7 Tahun 2016 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perda Kota Bogor No. 5 Tahun 2020; Perwal Kota Bogor No. 17 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Alih Media Arsip, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
8 Hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 99 Tahun 2022

Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download :
2023pwtangselkota147.pdf

Abstrak

bantuan-korban-bencana

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 99, BD Tahun 2022 Nomor 99

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penanggulangan bencana pada tahap pascabencana di wilayah Kota Tangerang Selatan, dan untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak bencana, Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan secara cepat dan tepat bagi korban bencana yang memenuhi kriteria; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, jenis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal perumahan rakyat di Daerah, berupa penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 14 Tahun 2016; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permen PUPR No. 29/PRT/M/2018; Permendagri No. 59 Tahun 2021; Perda No. 2 Tahun 2012; Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 8 Tahun 2016
Didalam Peraturan ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Kriteria Kerusakan Rumah yang Terkena Dampak Bencana Bab III Penerimaan Bantuan Bab IV Jenis Perbaikan Rumah Bab V Tata Cara Pengujian Bab VI Tata Cara Penyelenggaraan Swakelola Bab VII Pelaporan Bab VIII Kentuan Lain-Lain

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
14 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 99 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kab.Konawe Selatan T.A 2022

Badan Layanan Umum Kesehatan

Download :
PERBUP NO.99 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

perubahan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, Berita Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2022 Nomor : 99

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kab.Konawe Selatan T.A 2022

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2O22 terrtang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022, perlu disempurnakan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol l Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341, sebagaimana telah diubah beberapa kali teralhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Talrun 2022 tentang Perutrahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 680); 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2O74 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5495); 4. Undang-Undarg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tanrrbahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tent-ang Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentangHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara RepubUk Indonesia Nomor 632r),; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); B. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 03 Tahun 2022 tentar,g Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2O22 (I*mbarart Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomot 03); 9. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Talun 2O22 Nomor 4).
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kabupaten Konawe Selataa Tahun Anggaran 2O22 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4), diubah pada Pasal 7, Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 13 A, Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 15A.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
10 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 99 Tahun 2020

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa Bagi Pemuda Berprestasi Dari Keluarga Tidak Mampu

Pemuda dan Olah Raga Pendidikan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Bogor No. 73 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Beasiswa Pancakarsa Bagi Pemuda Berprestasi

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 99 Tahun 2021

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TIPE A KABUPATEN BANGKA

Struktur Organisasi

Abstrak

KEDUDUKAN-SUSUNAN-ORGANISASI-TUGAS-FUNGSI-TATA-KERJA-DINAS-TENAGA-KERJA-PERINDUSTRIAN-PERDAGANGAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 100

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TIPE A KABUPATEN BANGKA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian dan Perdagangan Tipe A Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 3) diubah yaitu Pasal 3, Pasal 11, Pasal 17, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 35, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 43. Dan beberapa Pasal yang dihapus yaitu Pasal 12, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 36, Pasal 37, dan Pasal 38.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
PERBUP ini mengubah Peraturan Bupati Bangka Nomor 3 Tahun 2020.
7

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 99 Tahun 2018

Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
Permendagri Nomor 99 Tahun 2018.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal .