Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026
ABSTRAK:
bahwa dalam Rangka Perencanaan Penanganan
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh dilakukan
melalui berbagai tahapan, salah satunya yaitu tahapan
Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
bahwa berdasarkan Pasal 43 Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor
14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan
Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman
Kumuh, Rencana Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh ditetapkan dalam
bentuk Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan
Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK)
Kabupaten Purbalingga Tahun 2022-2026;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Penyusunan RP2KPKPK
Bab III Lingkup Wilayah dan Sistematika RP2KPKPK
Bab IV Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2022.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 96 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Legalisasi Batas Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam legalisasi batas desa, dipandang perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Standar Operasional Prosedur Legalisasi Batas Desa.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2011; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur Legalisasi Batas Desa, yang memuat; Ketentuan Umum; Standar Operasional Prosedur Legalisasi Batas Desa; Tata Kerja dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2014.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 96 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita (PERMATA BUNDA) Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Ibu hamil dan anak balita dengan kekurangan asupan gizi dan/atau penyakit dapat menimbulkan masalah gizi yang menghambat pertumbuhan dan
perkembangan sehingga diperlukan upaya penanggulangan masalah gizi.
Pemberian Makanan Tambahan bagi Ibu Hamil dan Anak Balita dapat meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan
Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan
Anak Balita di Kabupaten Barito Kuala, maka dipandang perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita Kabupaten Barito Kuala, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita (PERMATABUNDA) di Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 25 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 6 Tahun 20014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 28 Tahun 2004; PP Nomor 33 Tahun 2012; Perpres Nomor 42 Tahun 2013; Perpres Nomor 42 Tahun 2013; Perpres Nomor 59 Tahun 2017; Perpres Nomor 83 Tahun 2017; Permenkes Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011; Permenkes Nomor 65 Tahun 2013; Permenkes Nomor 23 Tahun 2014; Permenkes Nomor 39 Tahun 2016; Permenkes Nomor 25 Tahun 2014; Permenkes Nomor 4/MENKES/PER/VIl/2019; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 tahun 2012; Perda Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2018; Perbup Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberian Makanan Tambahan Ibu Hamil dan Anak Balita (PERMATABUNDA) di Kabupaten Barito Kuala, yang memuat: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sasaran; Sumber Dana; Pelaksanaan; Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur No. 96 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 96, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 96
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA PROVINSI JAWA TIMUR
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63).
1. UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang informasi teknologi bangunan perumahan dan permukiman, ketatausahaan dan pelayanan masyarakat;
2. Untuk melaksanakan tugas, UPT Informasi Teknologi Bangunan Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan, penelitian, pengujian dan pengembangan teknologi, evaluasi dan analisis serta saran teknis bahan bangunan, struktur bangunan perumahan dan permukiman ;
b. pengelolaan dokumentasi data dan layanan informasi, serta pembinaan terhadap pelaku pembangunan perumahan dan permukiman ;
c. pelaksanaan tugas ketatausahaan UPT;
d. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerakan Masyarakat (Germas) Hidup Sehat di Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan bagi setiap orang untuk hidup sehat, sebagaimana diatur di dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat perlu melaksanakan Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerakan Masyarakat (GERMAS) Hidup Sehat di Kabupaten Mojokerto;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Juncto Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014;
Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013;
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor l 138/MENKES/PB/VIII/2005;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 tahun 2013;
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017.
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Maksdu dan Tujuan Peraturan ini;
Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk melaksanakan Germas serta mempercepat dan menyinergikan upaya promotif dan preventif untuk hidup sehat guna meningkatkan produktivitas masyarakat dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit;
Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
a. meningkatkan pemahaman, kesadaran, kemauan dan kemampuan masyarakat untuk berperilaku sehat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup;
b. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat untuk hidup sehat;
c. meningkatkan produktivitas masyarakat; dan d. mengurangi beban pembiayaan kesehatan
3. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
4. Tahapan Kegiatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 96 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kot Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; bahwa Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perludilakukan penyempurnaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011, sebagaimana telah dirubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2014.
Peraturan Ini Mengatur Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, Yang Terdiri Atas :
1. Ketentuan Umum; 2. Tata Naskah Dinas; 3. Naskah Dinas; 6. Stempel; 7. Kop Naskah Dinas; 8. Sampul Naskah Dinas; 9. Papan Nama; 10. Perubahan Dan Pencabutan; 11. Pelaporan; 12. Pembinaan Dan Pengawasan; 13. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
96 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
