Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan efektifitas struktur organisasi perangkat daerah sebagai hasil evaluasi kelembagaan perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diganti;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai SelatanNomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 06 Tahun 2020.
Peraturan ini Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Ketentuan Umum;
Kedudukan dan Susunan Organisasi;
Tugas dan Fungsi;
Tata Kerja;
Ketentuan Peralihan;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 96 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penerapan system badan Layanan Umum Daerah pada Rumah sakit Umum Daerah Sultah Fatah Kabupaten Demak, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak; bahwa untuk mempercepat penanggulangan pandemi Covid19 di Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Demak melalui Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah telah menyediakan pemeriksaan REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR) COVID-19 dan telah mendapat rekomendasi pengoperasian Laboratorium RT-PCR dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor : SR.01.07/II/4371/2020 tanggal 20 Oktober 2020; bahwa tarif pemeriksaan REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION (RT-PCR) COVID-19 di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah belum diakomodir sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Bupati Demak Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Bupati Demak Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 86 Tahun 2019; Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019;
Peratura Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 88) pada angka VII. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
Peraturan Bupati Demak Nomor 88 Tahun 2019 diubah.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 96 Tahun 2022
penyelenggaraan - sistem - elektronik - dalam - proses - manajemen - kepegawaian - di - lingkungan - pemerintah - kota - bandung
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 96, BD Kota Bandung Tahun 2022 No. 96
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Proses Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa dalam meningkatkan pelayanan kepegawaian terhadap ASN di lingkungan pemerintah Kota Bandung, perlu dilakukan perubahan proses administrasi kepegawaian dengan memanfaatkan teknologi informasi berbasis komputer dengan menyelenggarakan sistem elektronik melalui media sistem informasi, maka perlu ditetapkan Perwal tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Proses Manajemen Kepegawaian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.19 Tahun 2016; UU No.14 Tahun 2008; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.71 Tahun 2019; PP No.49 Tahun 2018; Perpres No.95 Tahun 2018; Peraturan Kepala BKN No.20 Tahun 2008; Peraturan BSSN No.10 Tahun 2019; Perwal Kota Bandung No.84 Tahun 2020; Perwal Kota Bandung No.20 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kebijakan, infrastruktur, aplikasi, sumber daya manusia dan tata kelola, mekanisme pelayanan melalui sistem elektronik, sarana dan prasarana, pemanfaatan tanda tangan elektronik, pembinaan, evaluasi dan pelaporan, keadaan memaksa, pembiayaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
34 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat yang setinggi-tingginya melalui peningkatan
mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien serta
menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang baik;
bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola rumah
sakit yang baik sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi perlu menyusun
Peraturan Internal Rumah Sakit yang mengatur peran dan
fungsi Pemerintah Daerah selaku Pemilik, Pejabat
Pengelola, Staf Medis, Staf Keperawatan dan Kebidanan
serta Tenaga Kesehatan Profesional lainnya; bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit, Setiap Rumah Sakit wajib
menyusun dan melaksanakan Peraturan Internal Rumah
Sakit (Hospital By Laws); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit
Umum Daerah Suradadi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV /2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002; Peraturan Bupati Tegal Nomor 83 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Peraturan internal Korporasi
Bab III Peraturan Internal Staf Medis (Medical Staaf by Laws)
Bab IV Peraturan Internal Staf Keperawatan (Nursing Staff by Laws)
Bab VI Ketentuan Peralihan
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
124 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 96 Tahun 2017
PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI PAJAK DAERAH SECARA DARING DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2017/No.96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah secara Daring Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap pembayaran Pajak Daerah oleh wajib pajak, maka perlu adanya satu sistem secara daring untuk memperoleh data transaksi usaha Wajib Pajak; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Sistem Informasi Pajak Daerah Secara Daring Dalam Rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 2010;
Peraturan bupati (perbup) tentang pelaksanaan sistem informasi pajak daerah secara daring dalam rangka pengawasan pembayaran pajak daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2017.
19 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 96 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 96, Berita Daerah Nomor 98
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 78 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA ACEH TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.07/2019 tentang Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pembayaran Selisih Perubahan Iuran Jaminan KesehatanPendudukan yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 35/KM.7/2019 tentang selisih kurang dan/atau Lebih atas penyetoran Dana Bagi Hasil pemotongan Dana Alokasi Umum Tambahan bantuan selisih perubahan iuran, serta surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/14075/SJ tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kesehatan pada Pemerintah Daerah, maka terdapat perubahan atas rincian pendapatan pada perubahan dokumen pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Aceh Tahun Anggaran 2019
UU Nomor 24 Tahun 1956; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 32 Tahun 2011; Permendagri Nomor 38 2018; Peraturan Menteri keuangan Nomor 166/PMK.07/2019; Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018; Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini mengatur perubahan Pasal 1 dan Pasal II
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
67
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 96 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2022 Nomor 754
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa agar dalarn pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran
2023 lebih tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan
dan dapat dipertanggungjawabkan dengan memperhatikan
azaz keadilan, kepatuhan dan kemanfaatannya, maka
dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Buton Tengah Tahun Anggaran 2023;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5562);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
ten tang
Republik
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587} sebagaimana telah di
ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peratur~ Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah & Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pemberian dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah [Lembasran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tam,bahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstru.ksi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51'65);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan barang Milik N egara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoenesia Nomor
5533);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional ; 24. Peraturan Menteri Da1am Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah
Berbasis Akmal;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (berita negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1781);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2019 ten tang Sistim lnformasi Pemerintah
Daerah (berita negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indomesia Nomor
83 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indoensai tahun
2022 Nomor 494))
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah No. 12 Tahun
2016 Tentang pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Buton Tengah (Lembaran daerah
Kabupaten Buton Tengah Tahun 2016 nomor 129)
BAB I
KETENTUAN UMUM BAB II
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BAB III PENGELOLAAN BARANG DAERAH BAB IV PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB V PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB VI PENGELOLAAN KAS DAERAH BAB VII PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD BAB IX PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA BAB X BELANJA HONORARIUM BAB XI PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS BAB XII PENGENDALIAN ADMINISTRASI KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN SISTIM
PELAPORAN BAB XIII STANDAR BIAYA PERENCANAAN/DESAIN,PENGAWASAN DAN BIAYA
PENDUKUNG PEMILIHAN PENYEDIA BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH BAB XV KERUGIAN DAERAH BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2022.
Peraturan Bupati Buton
Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendoman Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun Anggaran 202
150 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 96 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021 NOMOR 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA NOMOR 72 TAHUN 2020 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TIPE A KABUPATEN BANGKA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak Tipe A Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan PERBUP.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016, Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D), Peraturan Bupati BangkaNomor 72 Tahun 2020.
Beberapa Ketentuan dalam Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 74) diubah diantaranya Pasal 3, Ketentuan Pasal 11 diubah, Pasal 12 dihapus, Pasal 14 dihapus, Ketentuan Pasal 17 diubah, Pasal 18 dihapus, Pasal 19 dihapus, Pasal 20 dihapus, Ketentuan Pasal 23 diubah, Pasal 24 dihapus, Pasal 25 dihapus, Pasal 26 dihapus, Ketentuan Pasal 29 diubah, Pasal 30 dihapus, Pasal 31 dihapus, Pasal 32 dihapus, Ketentuan Pasal 35 diubah, Pasal 36 dihapus, Pasal 37 dihapus, Pasal 38 dihapus, Ketentuan Pasal 40 diubah, Ketentuan Pasal 41 diubah, dan Ketentuan Pasal 43 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Peraturan Bupati Bangka Nomor 72 Tahun 2020.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 96 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa rangka mempercepat dan mensinergikan tindakan dari upaya promotif dan preventif hidup sehat guna meningkatkan produktivitas penduduk dan menurunkan beban pembiayaan pelayanan kesehatan akibat penyakit sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, di perlukan suatu pedoman yang mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan ini berisi 7 (Tujuh) bab dan 17 (Tujuh belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Pelaksanaan Germas; Tempat Pelaksanaan; Kelembagaan; Mekanisme Pengawasan Dan Pelaporan; Penganggaran; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Lamp I
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
