Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa
pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka,
bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik
sebagai perilaku pejabat struktural dan pejabat fungsiona-l
yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk meraksanakan
pengadaan barang/jasa;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Lemb"ga Kebijakan pengadaan Barang /Jasa Pemerinta_h Nomor 14 Tahun 2O1g tentang Unit Keg.a
Pengadaan Barang/Jasa, Unit Keq.a pengadaan Barang/Jasa
menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan Unit Ke{a Pengadaan Barang/Jasa yang diterapkan oleh Kepala
Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangal sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ,rr"i"t"pt", peraturan
Bupati tentang Kode Etik Unit Keda pengadaan Baralg/Jasa;
1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Republik Ind Negara onesta Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1g22);
2.Undang-Undang Nomor 2g Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara n"*urit Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan l.ernt.r.r, Negara Republik Indonesia Nomor 3g5l);
3.Undang-Undang Nomor l1 Tahun 2OOg tentang Informasi dan
lTTanhsuna ksi Elelrtronik (Lembaran Negara n"p,lUm Indonesia 2008 Nomor 5g, Ta;nbahan f._U"r"rr'ft"gara Republik Indonesia Nomor 4g43l;
4.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol ltentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur Sipil Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) . sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5g, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang Pembinaan Jiwa Korps Kode Etik pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubtk Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
9.Peraturan pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (kmbaran Negara Republik Indone Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2O1g tentang pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20O6 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah
13. Peraturan Kepala Lemb"ga Kebijakan pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 14 Tahun 2olg tenteng pengadaar Unit KeU.a barang/jasa;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan organisasi dan susunan
Perangkat Daerah;
1.KETENTUAN UMUM
2.PRINSIP PENGADAAN BARANG/ JASA
3, KODE ETIK
4.MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK
5.HONORARIUM
6.PROSEDUR PENEGAKAN KODE ETIK
7.TATA CARA PEMANGGILAN DAN PEMERIKSAAN TERLAPOR
8.SANKSI ADMINISTRASI
9.SEKRETARIAT
10.KEUANGAN
11.KETENTUAN LAIN LAIN
12.KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 34 Tahun 2017
PERBUP Kab. Ciamis No. 40 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD Tahun 2015/No.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 112 ayat
(1) dan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksnaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 1
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
perlu memberikan pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan
Barang/Jasa di Desa;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesa
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesai Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4438 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2008 tentang
pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang bersumber pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesa Tahun 2015 Nomor 5);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 15. Peratuan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peratuan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007
tentang pedoman pengelolaan Kekayaan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 113
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
18. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2006 Nomor 7
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 128), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun
2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2006 tentang
Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 2 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 161);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun
2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun
2010 Nomor 1,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Nomor 172);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur pengadaan
barang/jasa di desa yang pembiayaannya bersumber dari
APB Desa. (1) Pengadaan Barang/Jasa pada prinsipnya dilakukan secara
Swakelola. (2) Pengadaan Swakelola sebagaimana dimaksud, dilaksanakan dengan cara :
a. memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat;
b. dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan
partisipasi masyarakat setempat;
c. memperluas kesempatan kerja, dan
d. pemberdayaan masyarakat setempat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2015.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 34 Tahun 2017
PERBUP Kab. Karo No. 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo
PERBUP Kab. Karo No. 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Karo
Peraturan Bupati Alor
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 setelah tanggal
31 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR SATUAN HARGA BARANG JASA PEMERINTAH KABUPATEN ALOR TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah, maka sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu diatur Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Alor dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2020
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No, 19 Tahun 2016; PMK No. 32/PMK.02/2018; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Perda Kabupaten Alor No. 2 Tahun 2014; Perda Kabupaten Alor No. 10 Tahun 2016; Perda Kabupaten Alor No. 14 Tahun 2016
Peraturan Bupati berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Standar Biaya; IV. Ketentuan Peralihan; V. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2019.
Mencabut Peraturan Bupati Alor
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa
Pemerintah Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2019 setelah tanggal
31 Desember 2019.
6 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 34, Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 36
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 1
TAHUN 2016 TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH
DAN DALAM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk menunjang peningkatan kinerja kegiatan yang
dilaksanakan melalui perjalanan dinas perlu diadakan
penyesuaian kembali besaran uang harian perjalanan dinas
luar daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Walikota Kediri
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan
Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Kediri;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009; 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; 11. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006; 12. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016
Materi pokok: mengubah Lampiran I Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Standar Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Kediri
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
mengubah Peraturan Walikota Kediri
Nomor 1 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan
Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Kediri;
jumlah 34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Mempawah, perlu menyusun petunjuk pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan barang/jasa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2008, PermenPAN No. Per/21/M.PAN/11/2008, Permendagri No. 52 Tahun 2011, PerkaLKPP No. 14 Tahun 2018, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mempawah No. 6 Tahun 2017, Perbup Kab. Mempawah No. 37 Tahun 2016, Perbup Kab. Mempawah No. 77 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Azas, Perencanaan, Hubungan Kerja, Mekanisme Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
7 Halaman, Lampiran : 2 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2015
PERBUP Kab. Kayong Utara No. 29 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Desa perlu percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa; bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 6 Tahun 2007, UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2008; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perka LKPP No. 13 Tahun 2013; Permendagri No. 113 Tahun 2014
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2015.
5 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 34 Tahun 2017
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, Berita Daerah Tahun 2017 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA DI DESA
ABSTRAK:
a. Dalam rangka optimalisasi dan tertib administrasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi di
Desa, perlu dilakukan penyesuaian mekanisme penanggungjawab teknis pelaksanaan pekerjaan khusus untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bima Nomor 24
Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
b. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bima Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
UU No. 69 Tahun 1958;
UU No. 28 Tahun 1999;
UU No. 33 Tahun 2004;
UU No. 6 Tahun 2014;
UU No. 9 Tahun 2015;
PP No. 60 Tahun 2014;
PP No. 47 Tahun 2015;
PP No. 22 Tahun 2015;
PP No. 8 Tahun 2016;
Permendagri No. 113 Tahun 2014;
Permendagri No. 114 Tahun 2014;
Permendagri No. 83 Tahun 2015;
Per Kepala LKPP No. 13 Tahun 2013;
Per Kepala LKPP No. 22 Tahun 2015;
PERDA Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2008;
PERDA Kabupaten Bima No. 5 Tahun 2008;
PERDA Kabupaten Bima No. 6 Tahun 2008;
PERDA Kabupaten Bima No. 1 Tahun 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2017.
PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 34 TAHUN 2017 MERUPAKAN HASIL PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BIMA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
-
21
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
